MASYARAKAT LANNY JAYA TUNTUT PILGUB PAPUA DIULANG

Jayapura (04/02)-Masyarakat di kabupaten Lani Jaya menuntut dilakukan pencoblosan (Pilgub) ulang karena diduga telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu kandidat Calon Gubernur (Cagub) Papua.

Seorang warga, melalui situs laporan warga tabloidjubi.com/hotspot melaporkan telah terjadi penggelembungan suara untuk salah satu kandidat Cagub Papua. Warag tersebut mengatakan, ada 8 distrik yang diduga terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas pelaksana pilgub di masing-masing distrik diantaranya distrik Makki, Poga, Dimba, Gamelia, Pirime, Balingga dan Kwiyawagi. Pada hari “H” masyarakat memilih yang lain tetapi dalam perjalanan diduga  atas perintah kepala daerah di wilayah ini untuk menggambungkan suara pada kandidat tertentu.

Saat informasi ini dikonfirmasi kepada wakil Ketua tim sukses Cagub No Urut 4, Pares Wenda (04/02), Pares mengatakan bahwa informasi tersebut memang benar. Bahkan hari ini (Senin, 04/02/13) mereka telah melakukan demo damai tersebut. Bukan hanya pendukung Cagub No urut 4 saja yang berdemo, namun juga pendukung Cagub No Urut 1, 2, 4, 5 dan 6. Pares mengatakan alasan masyarakat Lanny Jaya menuntut Pilgub ulang di Lanny Jaya karena Kepala daerah dianggap telah melanggar UU No.32 Pasal 118 Ayat 1, dan 4 tentang :”(ayat 1) setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara berkurang, diancam dengan penjara paling singkat dua bulan dan paling lambat satu tahun dan/atau denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak 10 juta. (ayat 4) setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal 119 “jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon ancaman pidana ditamba 1/3 dari pidana yang diatur dalam pasal 115, pasal 116, pasal 117 dan pasal 118.”

Kepala Daerah Lani Jaya, menurut Pares Wenda diduga telah melakukan teror dan intimidasi terhadap seluruh SKPD sampai dengan kepala desa untuk mensukseskan salah satu Cagub tertentu.

“Masyarakat Lanny Jaya sangat dirugikan hak pilihnya atas tindakan Bupati LJ, sehingga dengan tegas menuntut kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Lanny Jaya dan Pemerintah melaksanakan pemilihan ulang agar rakyat dengan  cara yang demokratis dan elegen menentukan pilihan mereka kepada 6 kendidat yang mengikuti pesta demokrasi pada Pilgub Papua.” kata Pares Wenda.

Pares Wenda yang mewakili Cagub No Urut 1, 2, 4, 5 dan 6 mengatakan jika tidak diulang, suara-suara yang telah digabungkan kepada satu kandidat yang diusung Bupati Lanny Jaya harus dikembalikan kepada 5 kandidat yang lain agar terwujud wajah demokrasi di wilayah ini. Dan diharapakan kepada KPPS,PPD dan Panwas jangan menandatangani berita acara perolehan suara sampai permintaan masyarakat ini dipenuhi  dan jangan melaksanakan pleno ditingkat distrik dan KPU Lanny Jaya. Kalau dipaksakan maka kondisi tersebut akan menimbulkan konflik harisontal dan vertikal antara masyarakat-dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah daerah di Lanny Jaya pada akhirnya akan mengganggu proses demokrasi dan pembangunan di wilayah itu.

“Pada hari “H” pelaksanaan pencoblosan (29/1/13) seluruh pejabat yang berasal dari daerah/distrik masing-masing di wilayah itu diterjunkan untuk mengamankan kandidat yang dijagokan oleh Bupati. Sehingga rakyat merasa hak pilih mereka diusik oleh seorang Bupati yang tidak netral tetapi dan menunjukan sikap yang tidak demokrat.” sambung Pares.

Lanjut Wakil Ketua tim sukses Cagub No. Urut 4 ini, dalam pantauan dan laporan masyarakat hal serupa juga terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo dan Mamberamo Tengah. Pemerintah dan aparat jangan menganggap pemilihan berjalan aman dan kondusif, namun kenyataannya masyarakat berada dibawah terror dan intimidasi penguasa atau raja-raja kecil di wilayah-wilayah yang disebutkan itu.

“Misalnya pada Pilgub 29/1/13 lalu di Distrik Kota Mulia, kampung Pagelome seorang kepala kampung yang menjadi ketua KPPS melakukan penggelembungan suara, setelah penutupan TPS pada jam 10 pagi, yang bersangkutan dengan seluruh petugas membawa kotak suara masuk ke rumah kepala kampung dengan inisial KW dan mencoblos sisa suara untuk mengunggulkan kandidat tertentu yang dijagokan Bupati dan Wakil Bupati setempat.” Pares membeberkan salah satu bukti yang dilaporkan masyarakat.

Tim sukses Cagub No Urut 1, 2, 4, 5 dan 6, menurut Pares telah mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti pelanggaran Pilgub tersebut serta melaporkannya ke Panwas dan Polres setempat. Dalam waktu dekat, dokumen dan bukti-bukti pelanggaran Pilgub tersebut akan ditembuskan kepada Panwas Provinsi Papua dan Polda Papua. -- Jubi/Benny Mawel

Implementasi Otsus dan Pilgub Jadi Perhatian Kedubes Inggris

Jayapura— Dubes  Inggris Mr.Mark Canning, MS didampingi   Sekretaris  II Bidang Politik  Kedubes  Inggeris Julia Shand dan Staf Politik  Kedubes  Inggeris   Mr. Benny Sastranegara melakukan audensi  dengan Pimpinan  dan  Anggota  DPRP diruang   rapat   Ketua  DPRP, Jayapura, Senin (17/9) petang. Rombongan Dubes  Inggris  diterima  Drs. John Ibo, MM (Ketua DPRP), Yunus Wonda, SH (Waket I DPRP), Ruben  Magay, S.IP   (Ketua Komisi  A  DPRP),  Yanni, SH (Waket Komisi A), Kenius Kogoya, SP, M.Si (Ketua Komisi E), Ina Kudiay, S. Th (anggota Komisi A), Magdalena Matua (anggota Komisi E), Hagar Aksamina Maday (Sek. Komisi E) dan Pdt. Charles Simaremare (anggota Komisi C).

Wakil Ketua  DPRP Yunus Wonda, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan pihaknya   telah menerima kunjungan  Dubes  Inggris  dan  rombongan. Dia  mengatakan, pihaknya  Kedubes Inggris  sangat  konsisten  memperhatikan  perkembangan  yang terjadi di Papua baik politik maupun tentang  kesejahteraan dalam implementasi UU No 21 Tahun  2001  atau  UU Otsus serta perkembangan  Pilgub Papua.
“Pemerintah Inggris sangat kosisten melihat perkembangan Otsus di Papua baik dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” katanya. 

Menurutnya,  DPRP menjelaskan tentang kondisi-kondisi, perkembangan-perkembangan dan persiapan Pemilukada Gubernur termasuk menjelang putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK) tentang  sengketa   kewenangan lembaga penyelenggara Pilgub di Papua apakah DPRP atau KPU. Selain ke DPRP, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Inggris, S. H. Mir. Mark Canning juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, drh. Constant Karma, dimana pertemuan tersebut untuk mengevaluasi program - program kerjsama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Menurut Sekda Provinsi Papua, drh. Constant Karma kepada wartawan usai pertemuan diruangan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Senin (17/9) kemarin siang mengatakan, kunjungan Dubes dari Pemerintahan Kerajaan Inggris tersebut untuk mengevaluasi program - program dan melihat sudah sejauh mana program kerjasama selama ini yang telah dilakukan kedua belah pihak.
“Kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Pemerintahan Kerajaan Inggris ini, karena ada program - program kerjasama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemprov Papua,” ujarnya.
Karma mengatakan, kerjasama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemprov Papua lebih banyak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua serta ada kerjasama masalah karbon.

“Selain itu, juga ada program kerjasama pada bidang lingkungan hidup, dimana kerjasama ini sangat bagus untuk dievaluasi sehingga penguatan kelembagaan diharapkan kedepannya akan lebih diperkuat lagi ke daerah - daerah,” tandasnya.

Kunjungan Duta Besar (Dubes) Pemerintahan Kerajaan Inggris melalui program – program mereka yang sudah ada saat ini bersifat untuk lebih membantu pemerintah daerah (Pemda), jadi kunjungan Dubes Pemerintahan Kerajaan Inggris ini tidak membawa program baru, akan tetapi datang untuk melihat sejauh mana kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Sementara itu,  Dubes  Pemerintahan Kerajaan Inggris untuk Indonesia, S. H. Mir Mark Canning menjelaskan bahwa kunjungannya ke Papua adalah untuk menjalin kerjasama dan membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. “Intinya kedatangan kami di Papua ini untuk melihat dan mengevaluasi kerjasaman yang selama ini sudah terjalin dengan Pemprov Papua,” tandasnya.

Dari pantauan Bintang Papua akhir dari pertemuan tersebut yakni dengan penukaran cinderamata antara Dubes Pemerintahan Kerajaan Inggris dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang diwakili oleh Sekda Papua, drh. Constant Karma.

Sumber: Bintang Papua

Ruben Magay : "Silahkan Hancurkan dan Masyarakat Telah Katakan Otsus Gagal

Otsus hanya label. Isi Otsus 100 persen dilaksanakan UU 32. “Jadi silahkan hancurkan dan masyarakat telah katakan Otsus gagal dan gantinya UP4B. UP4B apakah bisa menjawab keinginan rakyat atau tidak, jadi sejauh mana UP4B bisa berjalan,” Ruben Magay."

Ruben Magay S.Sos. Ketua Komisi A DPRP Papua

Jayapura Jubi (23/7) ----   Adanya putusan sela Mahkamah Konsitusi (MK) agar semua tahapan dan proses Pilgub Papua yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dihentikan dinilai karena adanya kepentingan tertentu. Ketua Pansus Pilgug DPRP, Ruben Magay mengatakan, ada kelompok yang memiliki kepentingan mengatas namakanrakyat Papua.

“Ya jadi saya lihat ada kelompok kepentingang yang selama ini memang bermain atas nam a rakyat Papua dan membuat rakyat Papua tidak aman, tidak tentram. Hanya disibukkan dengan mengurus aturan dan UU ini,  UU itu. Sekarang kita butuh komitmen membangun Papua dan kalau sudah begini siapa yang salah,” kata Ruben Magay kepada tabloidjubi.com, Senin (23/7).

Mengenai proses tahapan Pilgub yang dilakukan DPRP selama ini menurutnya, pasangan Bakal Calon (Balon) yang mendaftar ke Pansus DPRP lalu telah direkomendasikan ke Majelis Rakyat Papua (MRP). DPRP tinggal melakukan penetapan pasangan Balon yang dinyatakan lolos verifikasi.

“Ya tugas kami berikut kan tinggal penetapan. DPRP tidak melakukan pemilihan. DPRP hanya melakukan verifikasi sesuai dengan PP no 6 tahun 2011 dan UU no 21 tahun 2001 pasal 12 itu sudah jelas. Jadi bagi saya memang UU sudah tidak ada gigi. Pemerintah dan oknum yang bermain di tanah ini silahkan putar balik,” ujarnya.

Yang jelas lanjut Ruben Magay, niat DPRP hanya ingi mempercepat proses Pilgub agar pembangunan bisa berjalan dan misi negara bisa diterjemahkan oleh aparat pemerintahan yang ada di Papua.

“Yang penting kami punya niat baik bagaimana wujudkan misi negara dan pemerintahan defenitif agar pembangunan bisa jalan. Tapi nilai UU Otsus sudah diobrakabrik jadi apa gunanya kalau kita mau pakai Otsus terus. Ini kan upaya nasionalisasi UU 32 saja. Saya lihat seperti itu. Kami orang Papua bukannya bodoh dan tidak mampu hanya saja kami selalu disibukkan dengan mengurus UU dan aturan,” ujarnya.

Ditambahkannya, Otsus hanya label. Isi Otsus 100 persen dilaksanakan UU 32. “Jadi silahkan hancurkan dan masyarakat telah katakan Otsus gagal dan gantinya UP4B. UP4B apakah bisa menjawab keinginan rakyat atau tidak, jadi sejauh mana UP4B bisa berjalan,” tandas Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)

Negara Bertanggung Jawab atas Konflik Pilkada di Papua

By, Admin SBP

Tidak manusiawi, Salah satu korban Pilkada Papua
(foto Prbd)

Terjadinya sejumlah konflik akibat Pemilukada di Tanah Papua seperti Puncak,  Mamberamo Tengah, Tolikara dan beberapa daerah lainnya, mengundang keprihatinan yang sangat mendalam sebagai sesama manusia.

Kematangan pendidikan politik ternyata jauh dari harapan, Negara tidak mendidik rakyat tetang demokrasi dan politik, Konflik ini berakibat kurangnya pendidikan politik dan demokrasi.

Sangat sayangkan, demi kepentingan elit politik papua yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. ironisnya sampai sekarang juga belum ada penanganan secara efektif terkait konflik horizontal yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak, Tolikara, Mamberamo tengah dan lainnya di Provinsi Papua.

Masalah Pilgub Papua Jadi Perhatian AS

Foto Ilutrasi (by,google)

JAYAPURA - Belum jelasnya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Gubernur Papua menjadi perhatian dari dunia internasional. Ini terbukti setelah Sekretaris I Bidang Politik dari Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Melanie Higgins ditemani asisten politik, Pradita Anggira Prima, melakukan kunjungan ke KPU Papua.
 Pertemuan dengan Ketua KPU Papua Benny Sweny ini berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Papua, Dok II Jayapura, Selasa (28/2), kemarin.

 Kunjungan ini dalam rangka mendengar langsung dari Ketua KPU Papua sebagai pelaksana pemilihan umum di Papua, tentang alasan yang menyebabkan hingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Selain itu dirinya ingin mendengar dan mengetahui langsung apa yang menyebabkan hingga pemilihan umum di sejumlah kabupaten di Papua, selalu berakhir dengan korban jiwa, bahkan korban jiwa sudah berjatuhan ketika tahapan pelaksanaan pemilukada di laksanakan, seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak dan Tolikara.