Contoh Buruk, Presiden Jadi Ketua Partai

"Pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi, seluruh jabatan dalam struktur partai politik diketuai satu orang."

SBY (photo VHRm)

VHRmedia, Jakarta - Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum sekaligus ketua majelis tinggi dan ketua komisi pengawas Partai Demokrat menegaskan kekalahan negara terhadap kepentingan golongan dan kelompok.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani  Indonesia Ray Rangkuti, justru SBY-lah yang selalu mendengungkan jargon kepentingan negara diatas kepentingan yang lain.

“Semboyan itu hanya hebat diucapkan tapi pahit dalam pelaksanaan, bukan saja karena negara seringkali kalah dalam menghadapi koruptor, sikap intoleran bahkan premanisme bahkan  negara kalah oleh tindakan dan pilihan presiden sendiri,”kata Ray. 

Menurut Ray, pertama kali dalam sejarah partai politik di era reformasi, seluruh jabatan dalam struktur partai politik diketuai oleh seorang individu. SBY adalah Ketua Majlis Tinggi  Demokrat,  sekaligus Ket ua Dewan Pembina, Komisi Pengawas Demokrat. "Prinsip agar partai dikelola secara partisipastif dan bagian dari pendidikan politik masyarakat hilang dengan praktek ini,"katanya.

Struktur itu, kata Ray, mengaburkan pertanggugjawaban dan fungsi-fungsi tiap struktur partai secara internal. Siapa bertanggungjawab atas apa, dan siapa melakukan pengawasan atas apa serta siapa memerintah atas apa menjadi kabur karena kekuasan terpusat hanya di tangan satu orang.  Semangat itu melecehkan prinsip demokrasi yang pada hakekatnya menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang saling mengkoreksi dan seimbang.

"Uniknya, model seperti ini malah melanggar AD/ART Demokrat sendiri. Seperti disebutkan dalam pasal 13 ayat (3) bahwa wakil ketua Majelis Tinggi dijabat oleh Ketua Partai. Dengan begitu, SBY bukan hanya sebagai ketua mejelis tinggi, dia juga menjadi wakil ketua majelis tinggi. Struktur partai model apakah ini? Ketua dan Wakil Ketua adalah dirinya sendiri," ujarnya.

KLB Partai Demokrat juga menunjukan partisipasi dan kaderisasi mandek, salah satu prinsip pembentukan partai politik adalah dalam rangka mengelola partisipasi masyarakat dalam rangka menuju cita-cita bersama dan sekaligus menjadi alat bagi rekrutmen kepemimpinan. Dua prinsip ini dikalahkan secara tragis di dalam KLB Demokrat. Kekuasaan yang menumpuk di tangan SBY dan membunuh lahirnya partisipasi sekalligus kaderisasi yang baik di internal partai. Suasana ini jelas memacetkan adanya sirkulasi kekuasaan dari satu tangan ke banyak tangan.

"Adanya pergantian yang reguler untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu tangan bahkan tidak boleh bertumpu pada satu klan, keluarga atau darah. Itulah makna penting pemilihan, pembatasan dan struktur-struktur dalam partai politik," katanya.

Anak muda diam

Kata Ray,  agar partai dikelola secara bersama oleh banyak orang dan kepala dan dengan begitu partisipasi dan kaderisasi tidak mandeg, tapi melebar mengait dengan banyak orang dan kepala. Karena partai seharusnya menjadi milik semua dan menjadi milik bangsa, bukan orang perorang atau keluarga.

Negara juga jelas-jelas makin kalah karena pada akhirnya presiden dan banyak anggota kabinet adalah mereka yang mewakili kepentingan partai-partai. Eksistensi partai seolah menjadi lebih penting dari pada eksistensi negara. Jargon-jargon yang dipakai untuk melegalisasi SBY sebagai ketua umum memperlihatkan bahwa penyelamatan partai jauh lebih utama dari pada penyelamatan negara. 

"Bahkan bentrokan antar aparat negara makin merajalela. Dalam hampir dua bulan perhatian SBY terpecah antara mengurus partai dengan negara, kenyataannya masalah negara lebih banyak terabaikan dari pada dikelola secara efektif dan segera," katanya.

Lebih dari itu kata dia, prinsip agar negara dikelola secara professional dan memulai tradisi agar setiap penyelenggara negara menganut prinsip loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai hancur berkeping-keping. Pernyataan SBY yang menyebut membiarkan dirinya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat tambah susah dan hadapi masalah menjadi pengukuhan bahwa kepentingan mengurus Demokrat jauh lebih utama dari pada mengurus bangsa dan negara. "Sebab bukankah kritik masyarakat kepada dirinya terkait dalam kasus ini berkenan dengan tuntutan agar SBBY lebih fokus mengurus negara dari pada mengurus partai sesuatu yang ideal," kata dia.

SBY lebih memilih mengabaikan kritik subtantif ini dan memilih mengurus demokrat sekalipun dengan struktur yang compang camping.  "Negara juga kalah karena anak-anak muda kritis, yang lahir dan tumbuh dalam budaya demokrasi, yang bahkan ikut berjuang menjatuhkan orde baru agar salah satunya praktek  nepotisme politik dihapuskan, sama sekali tak bersuara melihat kenyataan pilihan yang tidak demokratis dan mengarah ke nepotisme politik ini," tuturnya.

Negara kalah karena anak-anak muda kritisnya tiba-tiba tumpul, lumpuh dan ikut suasana perlakuan yang melecehkan adab dan rasionalitas demokrasi. Bila anak-anak mudanya tidak berani keluar bersuara dan menyatakan sikap menolak praktek pelecehan etika, rasionalitas dan prinsip pengelolaan negara dan partai secara demokratis atau malah mungkin mendukungnya demi kebaikan partai, saat itu sudah saatnya dinyatakan negara telah kalah. 

"Masa depan negara ada di tangan anak-anak muda ini. Bila mereka adaptatif pada praktek keculasan atas demokrasi, pada ujung-ujungnya mereka tengah membiarkan dirinya terbiasa dengan tindakan dan suasana tidak demokratis berlak,"katanya.

Negara kata Ray,  akan terus menerus terkalahkan jika generasi yang akan mengelola bangsa dan negara ini adalah sekelompok orang yang terbiasa berdamai dengan tindakan tidak demokratis dalam partainya.  Dan kekalahan kelima, negara kalah karena kata-kata ideal dalam mengeloal bangsa dan negara justru dibajak untuk melegalisasi praktek keculasan dalam berpolitik.

"Prinsip-prinsip ideal dalam mengelola bangsa ini kata dia,  takluk dan terkalahkan dalam praktek. Bahkan dipergunakan untuk melegalisasi tindakan-tindakan yang sebalinya.  Ironis," kata Ray.(E2)

Mahasiswa Papua Gelar Kampanye Kemanusiaan di Gedung Merdeka Oris Riswan Budiana

Bandung - 10 mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam National Papuan Solidarity (Napas) menggelar aksi kemanusiaan di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, Kamis (5/7/2012). Mereka menyuarakan agar kekerasan di Papua segera dihentikan.

Aksi tersebut cukup memancing perhatian para pengendara mobil dan motor yang kebetulan melintas di lokasi. Banyak kendaraan yang kemudian berjalan pelan karena pengendara penasaran dengan aksi mereka.

Selain ingin mengampanyekan penegakan hak azasi manusia di Papua, mereka juga menyindir para peserta konferensi yang membahas kemerdekaan Palestina di Hotel Savoy Homan.

"Kampanye kita kampanye kemanusiaan. Pemerintah jangan hanya memikirkan Palestina, rakyat Papua juga butuh penegakan hak azasi manusia," ucap Humas Napas Frans Tomoki di sela aksi.

Pihaknya meminta pemerintah memperhatikan dan segera menyelesaikan konflik serta kekerasan di tanah Papua. "Krisis kemanusiaan tidak hanya terjadi di Palestina," cetusnya.

Dalam aksinya, massa membawa poster berisi tuntutan. Beberapa poster itu di antaranya bertuliskan 'Hentikan Kata Separatis Untuk Melegalkan Operasi Pembunuhan di Papua', 'Hentikan Status DOM di Papua' dan 'Junjung Tinggi Nilai HAM di Dunia, Khususnya di Indonesia'.

Aksi hanya berlangsung sekitar 30 menit. Usai beraksi, massa langsung membubarkan diri. Sementara arus lalin yang sempat tersendat karena banyak kendaraan melaju dengan pelan, kembali lancar.

http://bandung.detik.com/ 

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Negara Bertanggung Jawab atas Konflik Pilkada di Papua

By, Admin SBP

Tidak manusiawi, Salah satu korban Pilkada Papua
(foto Prbd)

Terjadinya sejumlah konflik akibat Pemilukada di Tanah Papua seperti Puncak,  Mamberamo Tengah, Tolikara dan beberapa daerah lainnya, mengundang keprihatinan yang sangat mendalam sebagai sesama manusia.

Kematangan pendidikan politik ternyata jauh dari harapan, Negara tidak mendidik rakyat tetang demokrasi dan politik, Konflik ini berakibat kurangnya pendidikan politik dan demokrasi.

Sangat sayangkan, demi kepentingan elit politik papua yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. ironisnya sampai sekarang juga belum ada penanganan secara efektif terkait konflik horizontal yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak, Tolikara, Mamberamo tengah dan lainnya di Provinsi Papua.