SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Apa Solusi Atas Konflik Papua?

Scoop Voice Baptist

About Me

My Photo
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua

Voice of Baptist Papua

Asian Human Rights Commission

Welcome to Suara Baptis Papua Online

SB - PAPUA-News

© Copyright 2011 suara baptis papua. Powered by Blogger.

Latest Post

Showing posts with label inggris. Show all posts
Showing posts with label inggris. Show all posts

Human Rights Activist Arrested for Unfurling Morning Star Flag Near SBY

Written By Voice Of Baptist Papua on November 1, 2012 | 2:05 AM

Activists Protes UK
Police in London detained Peter Tatchell, an Australian-born human rights activist, on Wednesday after he unfurled the West Papuan Morning Star flag as Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono’s limousine departed from Westminster Abbey.

“I was arrested for peaceful protest against #Indonesia crimes in #WestPapua,” he tweeted. “Only held a flag.”

The 60-year-old Tatchell said he was wrestled to the ground by Yudhoyono’s presidential security guard (Paspampres) before he was arrested by Metropolitan Police officers.

“The president stands accused of war crimes in East Timor and West Papua,” Tatchell said on his foundation’s website, petertatchellfoundation.org.

“It is appalling that the Royal Family and the Prime Minister are hosting a man who is implicated in mass murder,” he went on. “I am saddened that some police officers apparently have no respect for freedom of expression and the right to peaceful protest.

According to Tatchell, he was released without charge two hours after being taken to Charring Cross police station.

“Clearly, the police knew they had over-stepped the mark and that the charges against me were baseless,” he said.

Tatchell had been planning to perform a citizen’s arrest — something he has attempted before — on Yudhoyono, but failed to do so.

In 2001, Tatchell, who is a well-known for gay rights proponent, was attacked by Zimbabwean president Robert Mugabe’s security personnel during a visit to Brussels.

Beside Tatchell, dozens of protesters on Wednesday denounced alleged human rights abuses in Indonesia and accused Britain of putting commercial interest ahead of basic freedoms.

“The West Papuans are being held, tortured and killed and all England and the whole European Union do is back him [Yudhoyono] up — they are only in it for the money,’ protester Nal Pattinama said with tears in her eyes, as quoted by Reuters.

Indonesia’s government and military have been criticized in the past for human rights abuses in West Papua after Indonesia took over the province in 1969 via a vote by community leaders that was widely criticized as rigged.

A low-level insurgency for independence has simmered on Indonesia’s eastern-most island for decades.

Protesters, some wearing Halloween masks and ghoulish face paint, gathered outside the prime minister’s office on Downing Street and waved red paint-splattered placards calling for the release of Papuan political prisoners, imprisoned for advocating independence from Indonesia.

Others, including representatives from Amnesty International and Indonesian non-government organizations, waved West Papuan flags, an act they said is punishable by 15 years in prison in Indonesia.

“It’s disgusting that one can walk up towards [Buckingham Palace] and the Indonesian flag is flown on behalf of our government supporting the likes of Indonesia,” protester Bob Corn said.

 Source News: The Jakarta Globe

Implementasi Otsus dan Pilgub Jadi Perhatian Kedubes Inggris

Written By Voice Of Baptist Papua on September 18, 2012 | 12:40 AM

Jayapura— Dubes  Inggris Mr.Mark Canning, MS didampingi   Sekretaris  II Bidang Politik  Kedubes  Inggeris Julia Shand dan Staf Politik  Kedubes  Inggeris   Mr. Benny Sastranegara melakukan audensi  dengan Pimpinan  dan  Anggota  DPRP diruang   rapat   Ketua  DPRP, Jayapura, Senin (17/9) petang. Rombongan Dubes  Inggris  diterima  Drs. John Ibo, MM (Ketua DPRP), Yunus Wonda, SH (Waket I DPRP), Ruben  Magay, S.IP   (Ketua Komisi  A  DPRP),  Yanni, SH (Waket Komisi A), Kenius Kogoya, SP, M.Si (Ketua Komisi E), Ina Kudiay, S. Th (anggota Komisi A), Magdalena Matua (anggota Komisi E), Hagar Aksamina Maday (Sek. Komisi E) dan Pdt. Charles Simaremare (anggota Komisi C).

Wakil Ketua  DPRP Yunus Wonda, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua membenarkan pihaknya   telah menerima kunjungan  Dubes  Inggris  dan  rombongan. Dia  mengatakan, pihaknya  Kedubes Inggris  sangat  konsisten  memperhatikan  perkembangan  yang terjadi di Papua baik politik maupun tentang  kesejahteraan dalam implementasi UU No 21 Tahun  2001  atau  UU Otsus serta perkembangan  Pilgub Papua.
“Pemerintah Inggris sangat kosisten melihat perkembangan Otsus di Papua baik dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” katanya. 

Menurutnya,  DPRP menjelaskan tentang kondisi-kondisi, perkembangan-perkembangan dan persiapan Pemilukada Gubernur termasuk menjelang putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK) tentang  sengketa   kewenangan lembaga penyelenggara Pilgub di Papua apakah DPRP atau KPU. Selain ke DPRP, Duta Besar (Dubes) Kerajaan Inggris, S. H. Mir. Mark Canning juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, drh. Constant Karma, dimana pertemuan tersebut untuk mengevaluasi program - program kerjsama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Menurut Sekda Provinsi Papua, drh. Constant Karma kepada wartawan usai pertemuan diruangan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua, Senin (17/9) kemarin siang mengatakan, kunjungan Dubes dari Pemerintahan Kerajaan Inggris tersebut untuk mengevaluasi program - program dan melihat sudah sejauh mana program kerjasama selama ini yang telah dilakukan kedua belah pihak.
“Kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Pemerintahan Kerajaan Inggris ini, karena ada program - program kerjasama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemprov Papua,” ujarnya.
Karma mengatakan, kerjasama antara Pemerintahan Kerajaan Inggris dengan Pemprov Papua lebih banyak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua serta ada kerjasama masalah karbon.

“Selain itu, juga ada program kerjasama pada bidang lingkungan hidup, dimana kerjasama ini sangat bagus untuk dievaluasi sehingga penguatan kelembagaan diharapkan kedepannya akan lebih diperkuat lagi ke daerah - daerah,” tandasnya.

Kunjungan Duta Besar (Dubes) Pemerintahan Kerajaan Inggris melalui program – program mereka yang sudah ada saat ini bersifat untuk lebih membantu pemerintah daerah (Pemda), jadi kunjungan Dubes Pemerintahan Kerajaan Inggris ini tidak membawa program baru, akan tetapi datang untuk melihat sejauh mana kerjasama yang telah terjalin selama ini.

Sementara itu,  Dubes  Pemerintahan Kerajaan Inggris untuk Indonesia, S. H. Mir Mark Canning menjelaskan bahwa kunjungannya ke Papua adalah untuk menjalin kerjasama dan membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. “Intinya kedatangan kami di Papua ini untuk melihat dan mengevaluasi kerjasaman yang selama ini sudah terjalin dengan Pemprov Papua,” tandasnya.

Dari pantauan Bintang Papua akhir dari pertemuan tersebut yakni dengan penukaran cinderamata antara Dubes Pemerintahan Kerajaan Inggris dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang diwakili oleh Sekda Papua, drh. Constant Karma.

Sumber: Bintang Papua

Call for arrest of Indonesian President for genocide in Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on September 16, 2012 | 7:53 PM

A campaign to have Indonesia’s President arrested for directing genocide in Papua has highlighted Susilo Bambang Yudhyono’s record in the troubled eastern region.
The campaign is offering an 80-thousand US dollar reward for a citizen’s arrest of Yudhyono when he is in the United Kingdom in early November.
It claims he’s wanted by the International Criminal Court for orchestrating ongoing genocide in Papua where over 500,000 innocent people have been killed.
Ed McWilliams of the West Papua Advocacy Team says the figure is an exaggeration but that the campaign highlights the President’s failure to solve the Papua problem.
“You know the broader point I think is that the Indonesian military, the TNI, continues to operate very brutally in West Papua, and of course we continue with a decades old policy of malign neglect whereby the healthcare and education opportunities for Papuans have been minimal particularly in the remote rural areas.”
Ed McWilliams.

TV West Papua Network@ BT River of music festival London

Written By Voice Of Baptist Papua on July 24, 2012 | 7:31 PM

The sound of West Papua freedom was brought to the people of London at the official pre-Olympic concert in Greenwich Park, London, July 21st 2012.

As part of David Bridie's Wantok Music Sing Sing, the flag of West Papua was raised as George Telek was joined on stage by exiled musicians Mambesak and independence leader Benny Wenda, as the crowds of British citizens in the crowd sung along for West Papua freedom.

The voice of West Papua will never be silenced and this will be the first of many West Papua flagraisings to be held during the London 2012 Olympic Games, all directed to bring the worlds attention towards the ongoing genocide that Indonesia is committing against the Papuan population.

Free West Papua. The world is watching.



George Telek and the sound of West Papua freedom at Olympic Games music event, London 2012

Written By Voice Of Baptist Papua on July 22, 2012 | 10:16 PM

The sound of West Papua freedom was brought to the people of London at the official pre-Olympic concert in Greenwich Park, London, July 21st 2012.

As part of David Bridie's Wantok Music Sing Sing, the flag of West Papua was raised as George Telek was joined on stage by exiled musicians Mambesak and independence leader Benny Wenda, as the crowds of British citizens in the crowd sung along for West Papua freedom.

The voice of West Papua will never be silenced and this will be the first of many West Papua flagraisings to be held during the London 2012 Olympic Games, all directed to bring the worlds attention towards the ongoing genocide that Indonesia is committing against the Papuan population.

Free West Papua. The world is watching.


Kematian Mako Tabuni RI Menuai Protes Dari Rakyat London

Written By Voice Of Baptist Papua on June 24, 2012 | 6:14 PM

 (Video Aksi Protes Rakyat Inggris)

Voice Baptist,--- Penembakan Aktivis Papua Musa Mako Tabuni oleh aparat Kepolisian Polda papua 14/06/12 manuai kritikan dan protes dari aktivis  ibu kota inggris raya  London.

Rakyat London yang tergabung dalam Free West Papua Campaign UK, melakukan demontrasi di pusat kota dan selanjutnya menggelar orasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Para demonstran berhias muka dengan tanah liat, membawa peti mati sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas kepergian aktivis papua Mako Tabuni.

Dalam orasinya, Benny Wenda mengatakan Indonesia melakukan pelanggarah Hak Asasi menusia di papua barat secara sistematis dan jumlah korban pembantaian sudah mencapai 400.000 jiwa rakyat papua terbunuh oleh aparat TNI/Polri di papua.
Benny Meminta kepada pekerja kemanusiaan dan negara - negara dunia untuk melakukan intervensi atas tindakan pemerintah RI terhadap rakyat papua, anda tahu kenapa wartawan asing dan LSM tidak di ijinkan masuk ke papua, ada apa disana, ada sesuatu yang di sembunikan disana, Tegas Benny.
Mako di tembak atas tunduhan melakukan teror dan kriminal di jayapura beberapa hari sebelumnya hayal tiba, Mako adalah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mako yang dikenal paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua tentang penentuan nasib sendiri.

Dalam kesempatan itu seorang aktivis mahasiswa UO mengatakan, kami protez atas tidakan negara terhadap rakyat papua, ini bentuk seolidaritas kami terhadap kaum tertindas di papua, kemi beraharap kekerasan di sana segera berhenti dan memberikan hak politik rakyat papua sesuai harapan dan keinginan rakyat papua.

Aksi itu berakhir dengan lancar dan berjanji akan terus melakukan protes agar pemerintah di bawah kerajaan inggris berbicara demi rakyat papua. (tw)

2013 Falkland Gelar Referendum, Bagimana Untuk Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on June 13, 2012 | 2:23 AM

"Anda Orang Papua! Menuntut "REFERENDUM" Pasti Pemerintah anggap Melanggar Hukum serta Anda di jerat dengan Pasa Makar"

London – Kepulauan Falkland yang diperebutkan Inggris dan Argentina, akan menggelar referendum untuk menentukan statusnya pada 2013 mendatang.

Penduduk Falkland, lanjutnya, ingin pulau itu tetap memiliki status otonomi daerah, yang bagian dari Overseas Territory Kerajaan Inggris. 

Masalah status wilayah hampir sama dengan papua ( UU Otsus 2001), Pro - kotra status otonomi khusus bagi provinsi papua tidak kalah dengan perebutan dan pro-kontra status Falkland Uk.

Namun jika papua diminta referendum dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, padahal negara demokrasi di dunia referendum sebagai satu media yang paling demokratis di dunia. 

Referendum untuk menentukan status politiknya itu merupakan upaya untuk menghentikan perebutan atas kepulauan tersebut antara Inggris dengan Argentina.

“Kami memutuskan, dengan dukungan sepenuhnya pemerintah Inggris, untuk menggelar referendum,” ujar Gubernur Falkland Gavin Short.

Short menyatakan, penduduk teritori Inggris yang secara geografis terletak dekat Argentina itu tak mau wilayah mereka dikuasai Buenos Aires.





Dubes Inggris Bantah Senatornya Dukung Kemerdekaan Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on December 13, 2011 | 11:13 PM

Reporter foto detik.com
Duta Besar Kerajaan Inggris untuk RI Mark Canning membantah bahwa senator asal Inggris memberikan dukungan atas upaya kemerdekaan yang dilakukan masyarakat Papua. Pemerintahan Inggris memastikan, bahwa hingga kini masih mendukung keutuhan NKRI, dan Papua menjadi bagian di dalamnya.
published, here
“Salah satu agenda yang disampaikan Duta Besar Kerajaan Inggris dalam pertemuan dengan Komisi I DPR itu, mereka memberikan klarifikasi, bahwa tidak benar Pemerintahh Inggris mendukung kemerdekaan Papua,” tegas anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapi yang ikut dalam pertemuan dengan Dubes Inggris di ruang Komisi I DPR kepada Jurnalparlemen.com, Selasa petang (13/12).

Obaut West Papua: Do the British Still Rule India?

Written By Voice Of Baptist Papua on December 8, 2011 | 8:44 AM


David Hill

 

Writer and journalist

Or do the French rule Algeria? The Portuguese, Angola? The Italians, Libya?
No, obviously. So why is it that Indonesia rules West Papua, the western half of New Guinea and 1000s of kilometres from Jakarta?
This kind of colonialism, in which people from one part of the world lord it over other, entirely different people from some other part of the world, and commit all manner of atrocities while they're at it, should have been abolished by now. After all, it's almost 70 years since the UN's founding Charter recognised, among other things, the principle of 'self-determination of peoples.'
West Papua was in the UK's national news last week, which is no mean feat since journalists are banned from visiting. The reason: that a West Papuan political refugee, Benny Wenda, based in Oxford, is wanted by Interpol.
Wenda's supposed offence? 'Crimes involving the use of weapons/explosives.' Wenda, founder of the Free West Papua movement, denies the charges, saying they're politically motivated and an attempt to muzzle him.
'Indonesia is trying to stop my campaign to bring justice to the people of West Papua who have suffered under Indonesian occupation,' Mr Wenda says. 'The issuing o

Amnesty Internasional Desak Indonesia Selesaikan Masalah Papua

Amnesty Internasional
Amnesty International (AI) mendesak pemerintah Indonesia untuk memasukan agenda hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk menyelesaikan masalah Papua. Pernyataan tersebut diajukan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jakarta dengan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Hukum, Politik, dan Keamanan, Selasa (6/12) lalu.
Pernyataan publik lain dari AI sebagaimana diteruskan oleh direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Cristian Warinussy melalui surat elektronik (email) yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (7/12) malam menyatakan, pemerintah Indonesia memiliki tugas dan hak untuk menjaga ketertiban publik, tetapi mereka harus memastikan bahwa segala pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai tidak diizinkan melebihi standar di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Christian Human Rights Group Highlights Plight of Papuan People On 50th Anniversary Of Independence

Written By Voice Of Baptist Papua on December 3, 2011 | 7:56 AM

Thursday, December 1, 2011
By Dan Wooding
Founder of ASSIST Ministries


PAPUA, INDONESIA
, (ANS) – A UK-based Christian human rights group, Christian Solidarity Worldwide (CSW) says that it “remains deeply concerned at the plight of the Papuan people following reports of an alleged crackdown by Indonesian military and police on religious ceremonies marking the 50th anniversary of West Papuan independence from the Dutch.”
A Papuan protester, with his cheek displaying the banned Morning Star flag, takes part in a rally
(AFP, Bay Ismoyo)
The anniversary was marked around the region by religious ceremonies, including the raising of the Papuan “Morning Star” flag, a symbol of independence.

The Reverend Socratez Sofyan Yoman, Chairman of the Alliance of Papuan Baptist Churches, told the Australian Broadcasting Corporation that several people taking part in flag-raising ceremonies have been shot and others arrested by Indonesian security forces.

He stated, “We are here. How can they do this? We are the owners of this land. How can these outside people, these outside people be coming in and killing, arrest and torture us continually?”

CSW says that according to media reports, in one religious ceremony in Timika Indah field, four civilians

Freedom campaigner flies the flag

Benny Wenda of the Free West Papua Campaign flies his country’s flag (banned in his homeland by the Indonesian Government) with Lord Mayor Elise Benjamin. The flag was due to be flown over the Town Hall

 Published news: http://www.oxfordtimes.co.uk/news/
Freedom campaigner Benny Wenda raised the West Papua flag with Lord Mayor of Oxford Elise Benjamin to call for independence.
The Oxford resident called for West Papua to break away from Indonesia, on the 50th annual West Papua Independence Day.

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan

Written By Voice Of Baptist Papua on December 1, 2011 | 8:50 PM

Parlemen Australia
Pidato Gedung Parlemen Australia,  Perwakilan Rakya, 21 Oktober 2011
oleh : Jane Prentice MP (Ryan)
Partai Liberal Australia.

Nyonya Prentice (Ryan) (10:42): Seperti orang lain di ruangan ini saya salut sentimen dan tujuan yang diungkapkan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di parlemen Australia minggu lalu. Kata-katanya lakukan dan meneliti berulang beruang, jadi saya mengutip:


"Obama, Sebagai dua mitra global, kita berdiri untuk keamanan dan martabat orang di seluruh dunia."


Presiden Obama mengatakan bahwa tujuan yang lebih besar dari kunjungannya ke wilayah ini adalah 'usaha kita untuk memajukan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia di kawasan Asia-Pasifik' dan bahwa 'di Asia sebagian besar akan menentukan apakah abad ke depan akan ditandai oleh konflik atau kerja sama, perlu penderitaan atau kemajuan manusia '. Dia melanjutkan dengan mengatakan:



Kami berdiri untuk tatanan internasional di mana hak dan tanggung jawab semua bangsa dan orang ditegakkan. ...

Interpol criticised over attempt to arrest Asian separatist leader

Written By Voice Of Baptist Papua on November 26, 2011 | 7:18 AM

Oxford-based Benny Wenda fears return to Indonesia, where he is wanted for promoting West Papua independence, Source Published. http://www.guardian.co.uk/world/


benny-wenda-interpol
Benny Wenda performing as a singer in West Papuan ethnic dress. Photograph: Dancing Turtle Records

An Interpol red notice has been issued for the arrest of the Oxford-based leader of an Asian separatist movement, triggering allegations of political abuse of the international police alert system.
Benny Wenda, 37, who has been granted asylum and has lived in the UK since 2003, fears that if he travels abroad he could be detained and returned to Indonesia, where he is a wanted man.
Wenda, head of the Free West Papua movement, claims the charges against him have been trumped up in order to silence him. Fair Trials International is supporting him and calling for greater accountability of the police notice system which, it claims, has become "a legal black hole".

Live by Phone dengan Beny Wenda

Written By Voice Of Baptist Papua on August 21, 2011 | 9:04 PM

KNPB Resmi Umumkan Hasil KTT ILWP London
Suasana orasi terbuka pengumuman hasil KTT ILWP oleh KPNB di Lapangan Makam Thyes Sabtu (20/8).Jayapura- Janji Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  mengumumkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) yang  dilaksanakan di Universitas Oxford London Inggris 2 Agustu lalu, benar-benar dipenuhi..  Pengumuman itu disampaikan dalam bentuk orasi terbuka di lapangan Makam Dorteis Eluay, Sabtu (20/8).  Pengumuman resmi KTT ILWP, dimulai pukul 09.00,dengan agenda, kata pembukaan,ibadah singkat,orasi politik oleh Komite KNPB Wilayah se-tanah Papua, pembacaan hasil KTT ILWP + live phone Inggris  Beny Wenda, serta orasi politik Bangsa Papua oleh Ketua umum KNPB Buktar Tabuni, serta doa penutup. Acara ini  diikuti seribuan massa yang datang dari kota Jayapura dan Sentani,serta perwakilan dari semua komite wilayah yang ada di Kabupaten se-Tanah Papua.

BBC: US Firm Freeport Struggles To Escape Its Past In Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on August 10, 2011 | 2:52 AM

By Karishma Vaswani BBC News, JakartaThe US mining firm Freeport McMoRan has been accused of everything from polluting the environment to funding repression in its four decades working in the Indonesian province of Papua. A recent spate of strikes by workers has brought all those uncomfortable allegations back to the surface.
“Ask any Papuan on the street what they think of Freeport, and they will tell you that the firm is a thief,” said Neles Tebay, a Papuan pastor and co-ordinator of the Papua Peace Network which campaigns for more rights for local people.
“It is in the interests of the Indonesian government that Freeport stays in Papua because it pays so much money to the state.”

West Papua: Road to Freedom Konferenz in Oxford (Fotostrecke)

Written By Voice Of Baptist Papua on August 8, 2011 | 8:50 PM


The Road to Freedom“, veranstaltet von den International Lawyers for West Papua und der Free West Papua Kampagne UK, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur durch die Anwesenheit von hochkarätigen Parlamentariern, wie Andrew Smith, oder dem internationalen Menschenrechtsanwalt Charles Foster während der Konferenz, sondern auch weil zeitgleich 10 000 de Menschen in West Papua (Wamena, Jayapura) sowie in Papua Neuguinea (Port Moresby) für ein neues Referendum und für Unabhängigkeit von Indonesien demonstrierten. Die Massenproteste in den von Indonesien okkupierten West Papua waren gleichzeitig ein starkes Signal für die Unterstützung der Konferenz in Oxford.
Neben Benny Wenda (West Papuan independence leader), Frances Raday (Expert Member of the UN Committee for the Elimination of Discrimination Against Women), John Saltford (Expert on the 1969 Act of Free Choice), Clement Ronawery (Witness to the 1969 Act of Free Choice), Louis Yandeken (Papua New Guinea lawyer and long term supporter for West Papuan independence) sprachen auch Jennifer Robinson von den International Lawyer for West Papua. Weiter anwesend waren Delegierte internationaler Menschenrechtsorganisationen von Amnesty International, Survival International und fPcN interCultural.

Aktivis Papua di Inggris Minta Dukungan Rakyat Indonesia

"Lihatlah penderitaan rakyat Papua. Jangan tutup mata!" demikian seruan yang disampaikan Benny Wenda, Ketua Organisasi Free West Papua di Inggris. Ia meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk perjuangan rakyat Papua.
Wawancara Radio-Nenderland (Benny Wenda)
Menurut Wenda, masalah Papua makin menjadi perhatian dunia internasional. "Kampanye kami berjalan terus. Suara orang Papua, 'cry for freedom', semakin nyaring dan semakin didengar dunia."
Inggris
Menurut Wenda yang sejak 2002 mendapat suaka politik di Britania Raya, rakyat Inggris mulai mendengar dan menekan pemerintah mereka untuk memperhatikan masalah Papua. "Berbagai partai di Inggris sebenarnya mendukung perjuangan rakyat Papua. Walaupun pemerintahnya sendiri, karena alasan ekonomi, tidak berani menyuarakan dukungan mereka," jelas Wenda.

Gereja Papua Bersuara ke Tingkat Internasional

Written By Voice Of Baptist Papua on August 7, 2011 | 6:51 PM

Demi Keadilan dan Perdamaian

JAYAPURA- Pendeta Socratez Sofyan Yoman mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengirim pasukan TNI dan POLRI ke Tanah Papua untuk mempertahankan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dana-dana besar yang membiayai aparat keamanan dan membeli perlengkapan keamanan itu sebaiknya membangun rakyat Indonesia yang sangat miskin dan pengemis yang tidur di bawah kolong  jembatan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung.  Karena, persoalan Papua adalah persoalan masyarakat Internasional dan persoalan Gereja-gereja yang bertaraf internasional pula. Dikatakan, komunitas masyarakat internasional yang peduli dengan kemanusiaan sudah mengerti akar permasalahan Papua yang sebenarnya.  Penderitaan penduduk asli Papua telah mendapat tempat di hati solidaritas masyarakat Internasional. Persoalan Papua menjadi persoalan mereka. “Orang-orang seperti Eni Faleomavaega (Amerika), Donald Payne (Amerika), Andrew Smith (Inggris), Lord Harries (Inggris), Lucas Caroline (Inggris), John Miller (Amerika), Keith Lock (Selandia Baru), Uskup Desmon Tutu, 

HASIL KTTI INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA [ILWP] BELUM DIUMUMKAN SECARA RESMI

PRESS RELEASE

Mencari keadilan dan penegakan HUKUM dan HAM bagi orang Asli Papua, dalam praktek Hukum NKRI di Tanah Papua Barat, bagaikan Mencari jarum ditengah Hutang. Rakyat Papua Barat tidak perluh keliru dan pusing atas kebijakan Pemerinta Jakarta diatas Tanah Papua. Saat ini Jakarta sedang memainkan politik kuno “DEVIDE ED IMPERA” untuk memeca-belah, mengadu domba, memprovokasi. Misalnya, OTDA IRJA, OTONOMI KHUSUS, PEMBETUKAN PROV.IJB, PEMEKARAN dan MRP IJB dan Militer NKRI bertindak

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger