AS Pertanyakan Mekanisme Peliputan Pers di Papua

Jayapura, Seruu.com/news - Atase pers dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Troy E. Pederson, mempertanyakan sulitnya akses bagi wartawan internasional, termasuk dari Amerika, untuk meliput di wilayah Papua. Pertanyaan itu dilontarkan Troy dalam pertemuan dengan Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Selasa (06/11/2012).

"Dengan adanya pertemuan ini, kami dapat mengetahui sedikit kondisi dunia jurnalistik di Papua, sehingga ke depan jadi pembelajaran juga bagi kami," kata Troy di Dante Cafe, Kota Jayapura, Papua.

Selain itu, kata Troy, pihaknya juga tak memiliki banyak data mengenai kondisi jurnalis di Papua ataupun akses informasi yang bisa diperoleh para jurnalis yang meliput di Papua. "Apalagi informasi ini baru dilihat di Jayapura saja, belum daerah lain di Papua. Sehingga masih butuh banyak pengetahuan dan pemahaman," kata Troy yang saat itu didampingi Senior Information Specialist dari Kedubes Amerika Serikat, Indar Juniardi.

Menurut Troy, ada banyak hal yang menarik dari Papua, tapi belum banyak diketahui, seperti isu-isu lokal.
Troy juga mengakui masih ada kendala terkait dengan persoalan independensi dan skill jurnalis dalam melakukan peliputan investigasi di Papua, termasuk kendala pendanaan dalam peliputan mendalam di wilayah pedalaman Papua. "Tapi hal ini tidak hanya terjadi di Papua. Di Jakarta sempat kami temui ada hal seperti itu," katanya. [tmp]

Indonesian parliament moves to defuse West Papuan ‘time bomb’

Prites

Indonesia’s House of Representatives has set up working committees to address the tense security situation in Papua and West Papua provinces.

Mahfudz Sidik, chairman of House Commission I, which oversees foreign and security affairs, said the two working committees were formed last week as part of the commission’s follow-up to a visit by legislators to the two provinces three months earlier in response to a string of armed attached blamed on pro-independence activists.

Mahfudz, from the Prosperous Justice Party (PKS), said the establishment of the committees was expected to prompt the government to take action, including initiating dialogues to address the underlying causes fueling the secessionist sentiment in the country’s easternmost provinces.


He said the commission had identified several fundamental issues that needed to be resolved, the main one being the general lack of trust among indigenous Papuans toward the central and local governments.
Another is the perceived redundancy of the presidentially appointed Unit for the Acceleration of Development in Papua and West Papua (UP4B). Other factors include long-held grievances over the discrimination against indigenous Papuans and the local governance crisis typified by the stalled gubernatorial election process.

“All these fundamental problems have been allowed to fester without any solutions,” Mahfudz said.
“If we continue to ignore them, we will be arming a time bomb.”

 Source: Pasific Scoop

Partai Buruh AU: Open Access to West Papua

In light of last night’s story on ABC’s 7.30 Report, Senator John Madigan and Democratic Labor Party Federal Secretary Mark Farrell are renewing their calls for the Australian government to demand complete openness and transparency from the Indonesian Government.

“The DLP has opposed the occupation of West Papua since Indonesian troops first landed decades ago and Senator Madigan has been fighting for the recognition of the people of West Papua since being elected to the Senate,” Mark Farrell said.

“It is clear to me that what Indonesia is imposing in West Papua is not democratic rule but a totalitarian regime over a country it wrongly claims ownership.”

“The Australian government needs to stop turning a blind eye to what will one day be recognised as the genocide happening on our doorstep.”
“If Indonesia is seriously expecting us to believe it is not engaged in the oppression of the West Papuan people then they must allow human rights observers and international journalists in to the country.” 

“Indonesia is not being transparent with the Australian people or the Australian government.”
“It is difficult to understand how the government of a democratic country like Australia can ignore the oppressive behaviour of a neighbouring country.”

“I want to know if Australian tax payers are financing the Indonesian oppression of the people of West Papua, and to what extent is the Australian military assisting the Indonesian government their efforts.”
“The people of Australia deserve a clear answer.”

Full Report: DLP(OpenAccesstoWestPapua)

DAP Kecam Larangan Jurnalis Asing

Photo Ilustrasi

Nabire Voice-Baptist,--Dewan Adat Papua Wilaya Meepago, R.B. Pinibo melalui telepon selulernya kepada media ini, Jumat (22/6) mengecam larangan yang dikeluarkan oleh Indonesia atas wartawan asing untuk Papua.

 “Banyak wartawan asing yang ingin meliput aktvitas budaya orang Papua. Tetapi, negara batasi. 

Kami mengecam tindakan negara. Buktinya, sepanjang 2012 ini yang tercatat hingga hanya satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing,” kata Pinibo. 

Ia mengatakan, budaya orang dan alam Papua itu unik. Karena itu banyak jurnalis tertarik untuk datang ke Papua. Kata dia, tidak hanya itu, kondisi kami saat ini di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan juga buruk. Maka, wartawan datang untuk meliput dan publikasikan supaya ada dukungan.

“Jangan lihat Papua dari kaca mata politik. Sejak dulu lihat kami dari kaca mata politik, makanya kami tidak maju-maju. Padahal kami juga ingin maju. Budaya kami maju. Pendidikan kami maju. Ekonomi kami maju. Semua bidang kami ingin maju. Saya bicara dri sisi adat,” katanya. 

Ia mengatakan, banyak orang salah kaprah lihat Papua. Masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan itu beda dengan politik. “Secara politik orang Papua ingin merdeka. Itu bukan karena kami tidak sejahtera. Soal politik adalah masalah sejarah. Soal politik adalah soal harga diri bangsa. Itu ada yang urus katanya. Jadi, saya hanya bilang, Indonesia tolong kasih kesempatan wartawan asing untuk liput di Papua,”katanya. *

Source: Here

Benny Giay : "Yang Dilakukan Wartawan di Papua Pernah Dilakukan Wartawan di Afrika Selama Era Apartheid"

 "Saya kira pemberitaan media dalam sejarah masyarakat/negara totaliter dan represif memang
mewajibkan para pemilik media untuk tunduk. Mereka, para pengelola media atau wartawan yang menulis berita dari sudut pandang masyarakat yang dikorbankan oleh regim totaliter dan represif dianggap mencari masalah." kata Benny Giay".

Benny Giay (Ketua Kingmi Papua/Foto-jubi)

Jayapura Voice-Baptist, (27/6)---Benny Giay, ketua Sinode Kingmi Papua memandang pemberitaan tentang Papua yang dilakukan jurnalis dan media massa lokal maupun nasional pernah terjadi di Afrika Selatan pada zaman Apartheid.

Pemodal dan penguasa telah mengendalikan pikiran publik secara diskriminatif melalui jurnalis dan media massa. "Saya kira pemberitaan media dalam sejarah masyarakat/negara totaliter dan represif memang
mewajibkan para pemilik media untuk tunduk. Mereka, para pengelola media atau wartawan yang menulis berita dari sudut pandang masyarakat yang dikorbankan oleh regim totaliter dan represif dianggap mencari masalah." kata Benny Giay kepada tabloidjubi.com, Rabu (27/6) di Jakarta via HP.

Di tempat yang sama, Septer Manufandu, sekretaris eksekutif Foker LSM Papua juga mengatakan bahwa media massa dan jurnalis telah berperan dalam menyuburkan stigma bahwa orang Papua adalah separatis dan juga turut mengkonstruksikan opini publik bahwa pelaku teror dan kekerasan belakangan ini adalah orang Papua.

"Pemberitaan media massa dan jurnalis sangat diskriminatif. Ini masalah buat kita orang Papua, karena pemberitaan seperti ini menyuburkan stigma separatis dan membuat masyarakat berpikir bahwa pelaku teror dan kekerasan belakangan ini adalah orang Papua. Padahal polisi tidak mampu membuktikan itu." kata Septer Manufandu kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 26 Juni.

Menurut Benny Giay, situasi seperti ini menunjukkan bahwa pengelola media atau jurnalis dalam konteks ini telah bertindak diskriminatif. Walau demikian, ia juga memahami jika terkadang situasi ini bisa terjadi karena penguasa regim itu punya saham dalam media dimana jurnalis itu bekerja.

"Noam Chomsky punya pandangan tentang budaya ini dimana pemodal atau penguasa mengendalikan pikiran publik ini dengan pesan sepihak yang diskriminatif terhadap kelompok yang dikorbankan. Apa yang dilakukan wartawan di Papua pernah dilakukan wartawan di Afrika selama era apartheid di tahun 1950an atau di Indonesia pada abad 19. Tidak ada yang baru di papua." ujar Benny Giay menegaskan pandangannya ini.

Kebebasan pers di Afrika Selatan memang memiliki sejarah yang terkotak-kotak. Beberapa sektor dari media Afrika Selatan bisa secara terbuka mengkritik sistem apartheid dan pemerintah Partai Nasional tapi mereka terhambat oleh berbagai sensor pemerintah selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak banyak wartawan di masa apartheid, yang bisa menarik batas yang jelas antara kebenaran dan kepentingan penguasa. Juga kepentingan tertentu dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Pada masa apartheid ini, kontrol terhadap wartawan dan media massa sangat kuat. Pemberitaan media massa didominasi oleh suara dan informasi dari rezim apartheid.

Salah satu contohnya adalah kematian Steve Biko, seorang pemimpin mahasiswa Afrika S elatan yang mendirikan Black Consciousness Movement. Pada 18 Agustus 1977, Biko ditangkap oleh polisi Afrika. Biko ditangkap dengan tuduhan melanggar UU Afrika Selatan, No. 38, 1967 tentang Terorisme. Ia diinterogasi oleh petugas polisi dari Port Elizabeth,diantaranya Harold Snyman dan Gideon Nieuwoudt.

Interogasi itu berlangsung dua puluh dua jam, termasuk penyiksaan dan pemukulan yang mengakibatkan Biko koma. Dia menderita cedera serius di kepalanya saat berada dalam tahanan polisi dan dirantai ke kisi-kisi jendela selama sehari. Media massa Afrika Selatan tidak memberitakan penyiksaan ini -selain memberitakan Biko ditangkap karena melanggar UU Teroris-hingga seorang wartawan dan sekarang pemimpin politik, Helen Zille, bersama dengan Donald Woods, yang juga seorang wartawan dan editor, mengungkap kebenaran di balik kematian Biko.

Steve Biko meninggal tak lama setelah tiba di penjara Pretoria, pada 12 September 1977. Polisi mengklaim kematiannya adalah akibat dari mogok makan yang dia lakukan. Namun otopsi mengungkapkan beberapa memar dan lecet yang akhirnya membuat Biko menyerah pada pendarahan otak dari luka besar di  kepalanya. Hasil otopsi ini kemudian dijadikan sebagai bukti kuat bahwa Biko telah dipukuli
secara brutal oleh para penculiknya. (Sumber: Jubi/Victor Mambor)

Jurnalis Asing Masuk Papua Harus Ada Ijin CH dan Diawasi Intelije

"Sangat mewanti-wanti supaya jurnalis media asing tidak memberikan napas bagi kelompok separatis di Papua. Di antaranya dengan mewawancarai mereka sehingga suaranya didengar dunia internasional Kata Direktur Informasi dan Media Kemenlu P.L.E. Priatna"

Foto Ilustrasi

JAKARTA - Sepanjang 2012 ini yang tercatat hingga 7 Juni lalu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku sudah mengeluarkan satu izin liputan ke Papua bagi jurnalis asing. Menurut kementerian yang dipimpin Marty Natalegawa tersebut, itu bukti kalau pemerintah tidak menutup akses liputan ke wilayah yang situasinya tengah memanas tersebut.

Namun, Kemenlu juga mengakui mereka telah menolak dua izin liputan dan satu izin liputan lainnya di-pending hingga sekarang. Sejak kondisi memanas di Papua, izin liputan ke sana untuk media asing memang diperketat. Jurnalis asing yang akan meliput diwajibkan meminta izin di Direktorat Informasi dan Media (Dit Infomed) Kemenlu.

Permintaan izin ini bisa diloloskan setelah disetujui dalam forum Clearing House. Forum tersebut berisi perwakilan dari dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemenparekraf (dulu Kemenbudpar), dan Sekretariat Negara. Selain itu juga dari BAIS TNI, BIN, Kejaksaan Agung, Ditjen Imigrasi, dan Mabes Polri.

Dari rekapitulasi Direktorat Informasi dan Media Kemenlu selama 2012 ini, izin peliputan yang disetujui tadi dikeluarkan untuk dua orang jurnalis dari The Calt Production/Hope asal Prancis. Mereka meminta izin liputan industri dan potensi pariwisata di Raja Ampat, Papua.

Sedangkan dua usulan liputan yang ditolak Clearing House masing-masing yang diajukan oleh seorang jurnalis Australian Associated Press (AAP) dan Nederland Omroep Stichting (NOS). Jurnalis dari AAP meminta izin untuk meliput situasi ekonomi, sosial, dan budaya Papua. Pemerintah menolak usulan liputan tadi karena faktor keamanan jurnalis yang bersangkutan.

Sedangkan dua wartawan dari NOS mengajukan izin liputan tentang HIV-AIDS di Papua. Alasan penolakan izin liputan mereka juga dikarenakan karena alasan kemanan. Pada saat izin mereka diajukan, Papua sedang dirundung demonstrasi besar di kawasan PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, satu usulan liputan sampai sekarang masih tertahan alias di-pending. Izin liputan yang tertahan ini diajukan oleh seorang warga negara AS bernama Anthony Kuhn. Dia meminta izin meliput festival Lembah Balliem dan Marauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Usulan tadi tertahan karena masih menunggu persetujuan dari Pemda Papua dan kelengkapan persyaratan lainnya.

Direktur Informasi dan Media Kemenlu P.L.E. Priatna saat ditemui di kantornya, Senin (18/6) menjelaskan, tidak benar jika Papua ini tertutup untuk media asing. Dia juga mengatakan, pihaknya mengimbau supaya peliput benar-benar mencari berita sesuai dengan yang dimasukkan dalam proses perizinan.

"Jangan sampai izinya meliput A, tetapi liputannya B. Dan yang ditayangkan nanti adalah hasil liputan B," tandasnya.

Dia menuturkan, selama menjalankan tugas jurnalistiknya di Papua, jurnalias asing akan diawasi oleh tim intelejen. Jadi, sulit bagi mereka untuk mencari-cari kesempatan liputan materi lainnya.

Menurut Priatna, peliputan yang berbau promosi pariwisata dan aspek sosial budaya lainnya lebih cenderung diterima. Sebaliknya jika izin liputan sudah menjurus ke persoalan keamanan di Papua, rata-rata ditolak.

Priatna sangat mewanti-wanti supaya jurnalis media asing tidak memberikan napas bagi kelompok separatis di Papua. Di antaranya dengan mewawancarai mereka sehingga suaranya didengar dunia internasional.

Analisa dari Kemenlu menunjukkan jika saat ini isu yang dipelopori kelompok separatis Papua sudah tidak laku terjuan di mata internasional. Sehingga mereka terus berbuat onar siapa tahu mendapat sorotan media asing.

Secara umum, izin liputan media asing ke Papua tahun ini masih lebih kecil dibandingkan periode 2011. Tahun lalu tercatat ada usulan liputan dari 15 media yang berasal dari 10 negara. Dari seluruh usulan tersebut, 11 diantaranya diterima. Sedangkan empat usulan liputan lainnya ditolak karena faktor keamanan wartawan yang bersangkutan.

Di antara izin liputan yang ditolak tahun lalu adalah dari Sydney Morning Herald asal Australia. Satu orang delegasi mereka meminta izin untuk meliput Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Selain itu juga permohonan izin dari Al-Jazeera International untuk meliput demonstrasi dan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia di Timika yang juga ditolak pemerintah.

Sumber: JPNN

KNPB Membantah bahwa kekerasan terjadi selama demonstrasi Berlangsung

Jayapura KNPB - Komite Nasional Papua Barat-telah membantah tuduhan bahwa kekerasan terjadi selama demonstrasi yang diselenggarakan baru-baru ini. Menanggapi keputusan oleh wartawan untuk memboikot kegiatan yang diselenggarakan oleh KNPB yang baru saja diumumkan, Mako Tabuni, Jubir ketua komite nasional Papua barat (KNPB) mengatakan pada konferensi pers bahwa sebagian besar wartawan yang beroperasi di Jayapura sudah dikenal dengan KNPB, dan ketika orang melemparkan sesuatu pada wartawan, ini terjadi karena para pendukung KNPB tidak dapat mengenali siapa adalah wartawan asli dan yang bukan wartawan tetapi anggota pasukan keamanan berpakaian preman yang menyamar sebagai wartawan "Kami menyangkal. tuduhan bahwa setiap kali kita mengatur demonstrasi, kekerasan terjadi. Yang benar adalah bahwa ketika ada yang dibuang dan orang-orang mengejar seperti yang terjadi pada tanggal 20 Maret, ini adalah anggota pasukan keamanan mengenakan pakaian sipil yang menyamar sebagai wartawan. "
Tabuni mengatakan bahwa KNPB akan berusaha untuk mengklarifikasi salah satu insiden yang terjadi selama demonstrasi yang berlangsung pada tanggal 20 Maret .. 'Sejak KNPB telah dilakukan untuk mempromosikan aspirasi rakyat Papua, tidak ada yang dilakukan untuk menyakiti wartawan nasional atau lokal, meskipun beberapa kesalahpahaman itu terjadi .. Aktivis kami dan militan selalu melakukan segala cara untuk melindungi jurnalis dalam semua kegiatan kami, dan kami sangat menyesal apa yang terjadi selama demonstrasi kami tanggal 20 Maret. "
Dia disebut demonstrasi yang diselenggarakan KNPB pada 2 Mei dan 2 Agustus 2011 ketika ada tuduhan bahwa kekerasan terjadi dan bahwa seseorang di demonstrasi sengaja telah melukai student.He sebuah membantah bahwa ini terjadi. Dia mengatakan bahwa mereka segera pergi ke polisi di Jayapura untuk bertanya tentang tuduhan ini, tapi dirujuk ke polisi di Abepura. Namun tidak satupun dari mereka telah menghasilkan bukti bahwa insiden seperti itu terjadi, Mereka juga. Pergi ke rumah sakit di Abepura untuk bertanya apakah ada orang yang telah ditusuk dirawat di sana, tetapi tidak ada orang sedang dirawat.
Dia mengatakan bahwa hal itu sangat disesalkan bahwa laporan seperti itu telah muncul di media yang harus independen dan netral, dan tidak perlu melaporkan sesuatu tanpa bukti bahwa hal itu terjadi.
Dia juga mengatakan sangat disayangkan bahwa laporan di media tentang demonstrasi yang diselenggarakan oleh KNPB pada tanggal 20 Maret telah terlalu dilebih-lebihkan
Sementara itu telah mengumumkan bahwa KNPB akan menyelenggarakan Festival Budaya pada 2 April di Taman Imbi, Jayapura.

Hentikan Kriminalisasi Terhadap PH, Aktifis HAM dan Wartawan di Papua

JUBI ( Senin, 05/03/2012 )  --- Menilai kerap terjadi teror terhadap Penasihat Hukum (PH) saat sidang makar dan aktifis HAM yang ada di Papua serta Wartawan yang akan meliput sidang, maka Komite Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Demokratik Papua (KPP Garda-P) meminta agar pihak keamanan menghentikan semua upaya pembungkaman tersebut.

Dalam rilis persnya kepada wartawan, Senin (5/3), ada lima poin penting yang menjadi perhatian KPP Garda-P, antara lain, segera menghentikan semua upaya kriminalisasi terhadap para kuasa hukum terdakwa Forkorus Cs. Meminta pemerintah memecat dan mengganti Ketua Jaksa Penuntun Umum (JPU), Julius D Teuf, SH dengan JPU lain karena dengan sengaja mengkriminalisasi para pengacara Forkorus Cs.

Pemerintah Indonesia Larang Pengamat Internasional Masuk ke Papua

WAPRES RI

Pemerintah akan mempertimbangkan dijinkannya pengamat internasional masuk ke wilayah konflik Papua, untuk melihat program-program pembangunan yang membawa perdamaian.

Dalam forum Jakarta Foreign Correspondents Club, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2011, Wakil Presiden, Boediono, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengelola isu Papua dan sedang mengupayakan pendekatan baru dalam menyeleseikan masalah di Papua.

Menurut Wakil Presiden, pemerintah akan mempertimbangkan kemungkinan pengawasan independen untuk melihat kemajuan-kemajuan yang diharapkan dapat dibuat di Papua.

LSM Berkomunikasi Dengan Organisasi Pers

sSikapi Kasus Oral Seks dan Percobaan Pembunuhan Terhadap Seorang Wartawan

Sebagai organisasi yang salah satu tugasnya adalah melakukan advokasi terhadap korban kekerasan oleh aparat pemerintah, Komnas HAM dan Foker LSM Papua akhirnya bersuara untuk mendorong penyelesaian kasusnya dengan baik oleh aparat yang berwenang. 

Laporan Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Situasi dialog antara Foker LSM dan Perwakilan Komnas HAM Papua dengan Organisasi Pers dan sejumlah awak media, baik local maupun nasional.

Dan sebagai salah satu upayanya mendorong penyelesaian kasus yang cukup menarik perhatian dari berbagai kalangan tersebut, Kamis (18/3) Perwakilan Komnas HAM Papua, Subkoordinasi Mediasi dan Foker LSM Papua menggelar jumpa pers, dengan dihadiri pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan pengurus AJI (Aliansi Jurnalisme Indonesia).  Dalam pernyataan bersama antara Perwakilan Komnas HAM Papua dan Foker LSM Papua yang dibacakan dalam jumpa pers di ruang pertemuan Foker LSM Papua, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan yang terjadi sejak akhir 2010 dan baru terungkap pada Maret 2011, merupakan bentuk kongkrit dari perampasan terhadap hak perempuan yang bersangkutan (korban).
“Yang sesungguhnya dijamin dan dilindungi dalam

Indonesian journalist who covered police sex scandal hospitalized with stab wounds

By The Associated Press (CP) – 10 hours ago

Banjir Ambarita

JAKARTA, Indonesia — An Indonesian journalist who covered a police sex scandal was treated in the hospital Thursday after being stabbed in the stomach and chest, police and activists said.

Banjir Ambarita, a reporter for the English-language daily The Jakarta Globe and the news portal Vivanews, was ambushed by two men on a motorcycle early Thursday in the easternmost Papua province, said Lt. Col. Wachjono, a police spokesman.

Wartawan Papua, Korban Amukan Rakyat Sipil

Viktor Mambor adalah ketua Aliansi jurnalis Independen di Papua. Dia datang ke Belanda atas undangan Brigade Perdamaian Internasional, untuk berbicara tentang persoalan ekonomi, sosial hak-hak asasi manusia dan kebebasan pers di Papua. SOURCE

Menurutnya situasi saat ini sudah membaik, tetapi media belum menjadi bagian penting dari pembangunan demokrasi. Di sisi lain kekerasan terhadap wartawan juga meningkat. Kekerasan itu justru lebih banyak dilakukan masyarakat sipil, bukan aktor negara.

Kebebasan berpendapat di Papua, sebenarnya sudah lebih baik. Itu sama dengan wilayah lain di Indonesia. Contohnya semakin banyak media yang bisa mengakomodir pendapat masyarakat. Namun secara kualitas kebebasan itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Yang diharapkan terutama adalah media bisa menjadi satu bagian penting dari pembangunan demokrasi. Di Papua, menurutnya, seiring dengan bertambahnya jumlah media, kekerasan terhadap wartawan juga semakin meningkat.

Sebagai contoh kekerasan terhadap wartawan adalah terbunuhnya Adriansyah Matrais. Yang mencolok lagi, yaitu kekerasan terdahap wartawan dilakukan oleh rakyat sipil bukan lagi aktor negara. Sementara itu ada juga gejala mencolok di kawasan itu. Banyak intel menyamar sebagai wartawan.

Viktor Mambor: "Jadi mereka juga punya kartu pers. Kita sebenarnya tahu siapa yang wartawan dan yang bukan. Tapi karena mereka punya kartu pers, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa."

Viktor Mambor tidak menutup kemungkinan adanya wartawan gadungan yang mengaku berasal dari salah satu media nasional. Namun setelah dicek ternyata nama media yang bersangkutan tidak ada.

Dorong Pelaksanaan UU Otsus
Mambor berharap perjalanannya ke Belanda dapat membuat negara-negara Eropa mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan UU Otsus sebaik-baiknya. Alasannya karena, sampai saat ini UU itu tidak terlaksana dengan baik.

Ditanya apakah orang Papua lebih suka merdeka ketimbang diberi otonomi khusus, ia tidak menyangkal dengan tegas. "Sebenarnya memang semua orang ingin merdeka. Di Belanda dan Spanyol juga ada yang ingin merdeka. Mungkin di Indonesia yang ingin merdeka juga bukan hanya orang Papua saja, " katanya.

Otonomi Khusus itu berlaku 25 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ada pengurangan dana. Jadi otomatis Papua hanya punya waktu sepuluh tahun untuk menghasilkan banyak hal dan itu harus dilakukan segera.

Ikuti wawancara selengkapnya:

Papua Barat: Otopsi wartawan Ardiansyah menyarankan ia dibunuh

JUBI: Menurut pernyataan polisi, otopsi tubuh wartawan Papua Barat Matra'is Ardiansyah mengungkapkan bahwa dia terkena beberapa pukulan sebelum jatuh ke dalam air dan tenggelam di Sungai Maro, Merauke.

Polisi reklame Untung Yoga mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa giginya hilang dan ada pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya, semua yang kemungkinan besar telah hasil nya telah dipukul dengan menerapkan tumpul.

Namun, polisi mengatakan, sebelum menyimpulkan korban telah dibunuh, penyelidikan lebih lanjut akan mengambil tempat di laboratorium forensik di Makassar. SOURCE

Hasil otopsi mengkonfirmasi apa yang anggota keluarganya mengatakan, yaitu bahwa ada hal-hal yang tak dapat dijelaskan tentang tubuhnya ketika diangkat dari sungai, dalam tanda tertentu di lehernya yang menandakan bahwa ia telah disiksa dan bengkak di beberapa bagian tubuh.

Investigasi oleh organisasi wartawan, AJI, menyimpulkan bahwa dia meninggalkan rumah sekitar pukul 13,00 pada hari ia dilaporkan hilang. Dia rupanya bertemu seseorang dan mungkin menghabiskan sekitar tiga jam dengan orang itu, tetapi ia tidak pernah kembali ke rumah setelah itu.

Mobilnya ditemukan dekat lokasi kejadian dan tidak ada tanda yang telah rusak sekitar pukul 16.00. Tapi beberapa supir truk yang pergi bolak-balik melintasi jembatan (di atas sungai) mengatakan mereka melihat kendaraan itu pukul 16.00, yang kemudian dihapus pada sekitar 18,00 tapi dibawa kembali ke tempat asli di mana ia ditemukan

Juru bicara Aliansi Jurnalis AJI, Victor Mambor, mengatakan bahwa polisi harus segera menyelidiki siapa yang dibunuh Ardiansyah, menambahkan: "Hal ini sangat mungkin bahwa pembunuhan terhubung dengan situasi teror bagi wartawan yang terjadi pada saat kematian Ardiansyah's, yang ditujukan untuk menciptakan situasi tegang di Merauke. "