Socratez Yoman: RUU Pemerintahan Papua Hasil Jiplak UU Pemerintahan Aceh

Socrates Sofyan Yoman

Jayapura — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Papua yang sebelumnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Plus Papua merupakan hasil jiplakan atau copy paste langsung dari UU Pemerintahan Aceh. 

Hal ini disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman, ketika menghubungi suarapapua.com, Kamis (22/8/2013). 

“Saya sudah baca naskah akademis RUU Pemerintah Papua yang disusun oleh Felix Wanggai Cs, dan saya bisa katakan dengan tegas, bahwa RUU ini murni menjiplak UU Pemerintah Aceh,” ujar Yoman.

"Yoman mencontohkan, pada halaman 89, pasal 1 dari naskah akademisi pokok-pokok pemikiran tentang RUU Pemerintahan Papua berbunyi, “Pemerintahan Papua mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam.”

“Ini agak ganjil sekali, apakah penyiaraan dengan nilai-nilai Islam sangat relevan dan kontekstual dengan situasi di Papua? Kan tidak, kalau Aceh memang tepat karena mayoritas Islam. Ini jelas-jelas copy paste dari UU Pemerintah Aceh,” tegas Yoman.

Contoh lain, beber Yoman, pada halaman 99 point 5 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbunyi, “Tindak Pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di Aceh diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

“Ketahuaan jiplak atau copy paste, UU Pemerintah Papua, kok nama Aceh masih dibawa-bawa dalam RUU ini. Saya kira Felix Wanggai Cs telah menunjukan ketidaktahuaan mereka lagi,” ujar Yoman.

Contoh lain lagi, lanjut Yoman, pada halaman 100 point 6 berbunyi, “Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

“Bisa dilihat, lagi-lagi nama Aceh disebut-sebut dalam naskah akademis RUU Pemerintah Papua yang disusun, dan dianggap kontekstual dengan kebutuhan di tanah Papua. Saya kira ini sangat tidak masuk di akal,” tegas Yoman.

Menurut informasi yang dihimpun media ini, RUU Pemerintahan Papua dibuat dengan melibatkan akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, yang diketahui langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Uncen, Martinus Salosa.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

Tolak RUU Pemerintahan Papua, Ini SMS Socratez Yoman Untuk Gubernur

S. Sofyan Yoman -photo SBP

Jayapura — Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Papua yang sebelumnya disebut dengan RUU Otsus Plus sebaiknya dibuang ke tong sampah, sebab sangat tidak layak untuk masa depan Orang Asli Papua (OAP). 

 

Hal ini ditegaskan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman, ketika menghubungi suarapapua.com, Kamis (22/8/2013). Menurut Yoman, dirinya pantas mengatakan demikian sebab telah membaca secara detail pokok-pokok pemikiran naskah akademis RUU Pemerintahan Papua yang merupakan hasil jiplakan dari UU Pemerintah Aceh.

“Saya sudah membaca dengan teliti naskah RUU tersebut. Ini benar-benar jahat dan harus dibuang ke tong sampah,” ujar pendeta yang telah menulis sekitar 17 buah buku tentang persoalan di tanah Papua.

Bentuk protes dan penolakan pendeta Yoman terhadap RUU Pemerintah Papua, ia juga telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Gubernur Papua, dan berbagai stakeholder di pemerintah.

“Kepada Yth. Gubernur, Ketua DPRP, Ketua MRP, para Bupati dan Walikota di seluruh tanah Papua, saya sudah baca naskah akademis pokok-pokok pemikiran RUU Pemerintahan Papua. Isinya aneh tapi nyata. (1) halaman 89 pasal 1, penyiaran di Papua berdasarkan nilai Islam; (2) tentang TNI, halaman 99, nomor 5, tindak pidana TNI di Aceh; (3) Tentang kepolisian, halaman 100 nomor 6, pemberhentian kepolisian Aceh. Pertanyaan saya adalah, (a). Mengapa siaran berita di Papua harus bernuansa Islam? (b). Mengapa TNI dan Polri di Aceh, bukan Papua? Kesimpulan iman saya, (a) Tuhan maha adil sedang menunjukan kejatahan besar yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap umat TUHAN di tanah Papua, (b) Naskah akademis ini hasil jiplak atau copy paste dari naskah UU Pemerintah Aceh. Ini benar-benar jahat, dan harus dibung ke tong sampah, karena sangat tidak layak demi masa depan Orang Asli Papua,”

Tulis Yoman melalui pesan singkat, yang juga di teruskan ke redaksi media ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengabdian dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy  sebelumnya telah meminta agar pemerintah Indonesia tidak membuat langkah yang keliru dengan mensyahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus menggantikan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Presiden Republik Indonesia jangan membuat langkah yang keliru, ceroboh, amburadul dan bersifat inkonstitusional dengan menawarkan rencana pemberian UU Otsus plus yang tidak lain dari Undang Undang Pemerintahan Papua, padahal selama ini mayoritas rakyat Papua telah mendesak pentingnya diselenggarakan Dialog Damai yang bermartabat, netral dan terbuka dengan pemerintah Jakarta,” ujar Warinussy, beberapa waktu lalu.

Menurut Warinussy, dengan diusulkannya UU Otsus Plus, maka Presiden SBY dan jajaran pemerintahnya tentu membuat situasi di tanah Papua menjadi semakin rumit.

“Saya melihat pemerintahan yang berkuasa saat ini masih senantiasa mengedepankan cara-cara penanganan masalah di Tanah Papua dengan menggunakan elemen kekerasan lewat pengerahan pasukan militer dan polisi atas dukungan dana stabilitas yang dianggarkan di dalam APBN maupun APBD,” kata pengacara senior ini.

Sekedar diketahui, RUU Pemerintahan Papua dibuat dengan melibatkan akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, yang diketahui langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Uncen, Martinus Salosa.

OKTOVIANUS POGAU - Suara Papua

HRW: World Report 2012, Indonesia

Here: World Repor Indonesia - Human Rights Wacth (HRW) - PDF File

Events of 2011

Over the past 13 years Indonesia has made great strides in becoming a stable, democratic country with a strong civil society and independent media. However, serious human rights concerns remain. While senior officials pay lip service to protecting human rights, they seem unwilling to take the steps necessary to ensure compliance by the security forces with international human rights and punishment for those responsible for abuses.
In 2011 religious violence surged, particularly against Christians and Ahmadiyah, a group that considers itself Muslim but that some Muslims consider heretical. Violence continued to rack Papua and West Papua provinces, with few effective police investigations to hold perpetrators accountable.

Freedom of Expression

While Indonesia today has a vibrant media, authorities continue to invoke harsh laws criminalizing those who raise controversial issues, chilling peaceful expression. Indonesia has imprisoned more than 100 activists from the Moluccas and Papua for peacefully voicing political views, holding demonstrations, and raising separatist flags.
The new Law on State Intelligence passed in October, contains vague and overbroad language that could facilitate abuse. For instance, anyone who even negligently leaks confidential information about intelligence activities is subject to imprisonment, raising fears the law could be used to prosecute journalists, political opposition members, or human rights activists who publish information in the public interest about government abuses.
Indonesia's criminal libel, slander, and "insult" laws prohibit deliberately "insulting" public officials and intentionally publicizing statements that harm another person's reputation. In July the Supreme Court overturned an acquittal of Prita Mulyasari, who complained of poor medical treatment over emails to friends, and convicted her on internet defamation charges. Despite acquitting Mulyasari in a related civil case, the Supreme Court sentenced her to a six-month suspended sentence.

Military Reform and Impunity

Impunity for members of Indonesia’s security forces remains a serious concern, with no civilian jurisdiction over soldiers who commit serious human rights abuses. Military tribunals are held rarely, lack transparency, and the charges frequently fail to reflect the seriousness of the abuses committed.
In January a military tribunal in Jayapura, Papua, convicted three soldiers from Battalion 753 and sentenced them to between eight to twelve months imprisonment. Despite video evidence of six soldiers involved in brutally torturing two Papuans, the tribunal tried only three of the six soldiers, and on lesser military discipline charges rather than for torture. The soldiers have not been discharged.
In August the Jayapura military tribunal convicted three soldiers from the same battalion regarding an incident in which soldiers shot and killed Reverend Kinderman Gire on the suspicion he was a separatist. Again, the tribunal only convicted them of "disobeying orders," and sentenced them to six, seven, and fifteen months in prison respectively.
In June President Susilo Bambang Yudhoyono appointed his brother-in-law Lt.-Gen. Pramono Edhie Wibowo as the new army chief. Pramono commanded a Kopassus team that was deployed to East Timor in 1999. During that time, in the run up to a referendum on independence, pro-Indonesia militias or security forces killed more than 1,000 civilians.
The armed forces retain extensive business holdings despite a law requiring the government to shut down these businesses or take them over by October 2009.

Freedom of Religion

In 2011 incidents of religious violence got more deadly and more frequent, as Islamist militants mobilized mobs to attack religious minorities with impunity; short prison terms for a handful of offenders did nothing to dissuade mob violence. The government failed to overturn several decrees that discriminate between religions and foster intolerance.  According to the Setara Institute, which monitors religious freedom, there were 216 cases of religious attacks in 2010 and 184 cases in the first nine months of 2011.
In February more than 1,500 Islamist militants attacked a house in Cikeusik, western Java, killing three and seriously wounding five Ahmadiyah men. The incident was caught on film. Public outrage generated around the case prompted the authorities to act quickly in investigating the attack. In July the Serang district court sentenced 12 men to between three and six months imprisonment for disturbing public order, incitement, and assault, but not for manslaughter. Police and prosecutors failed to present a fully compelling case against the 12 defendants. Police did not conduct thorough investigations, and prosecutors did not call key eyewitnesses to the attack. The prosecutors also sought reduced sentences, contending that the Ahmadiyah provoked the attack.
In August the Serang court convicted one of the Ahmadiyah members seriously injured in the attack, Deden Sudjana, for assault and disobeying police orders, sentencing him to six months imprisonment.
In 2011 Islamist mobs attacked Ahmadiyah communities and mosques in various places, including West Java, Banten, and South Sulawesi. In August in Makassar, South Sulawesi, a lawyer who represented the Ahmadiyah was assaulted.
In April an Islamist suicide bomber attacked a police mosque in Cirebon, West Java, killing himself and injuring at least 28 people. The bomber had previously been involved in violent protests over a blasphemy trial and an anti-Ahmadiyah attack in Cirebon in 2010. In September another Islamist suicide bomber attacked a church in Solo, Central Java, killing himself and wounding 14 churchgoers.
In February Islamists also attacked three churches in Temanggung, Central Java, after the district court convicted controversial preacher Antonius Bawareng of blasphemy. The court sentenced him to five years in jail, the maximum penalty for blasphemy, but Islamists called for him to be executed. The Semarang district court later convicted eight of the Islamists involved in the attack, sentencing them to between five months and one year imprisonment.
Minority congregations reported that local government officials arbitrarily refused to issue them permits required, under a 2006 decree, for building houses of worship. Those who attempted to worship without a permit faced harassment and violence.
In January the Supreme Court ordered the reopening of a Presbyterian church known locally as GKI Yasmin, overturning the Bogor administration’s ruling which had revoked the church’s building permit. However, Bogor Mayor Diani Budiarto refused to comply. Government ministers offered the church “relocation.” In October an Islamist organization began to harass churchgoers who were holding Sunday services on a sidewalk outside the sealed church.
Senior government officials—including Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali, Home Affairs Minister Gamawan Fauzi, and Minister of Human Rights and Law Patrialis Akbar—continued to justify restrictions on religious freedom in the name of public order.

Papua/West Papua

In August internal military documents—mainly from Kopassus, Indonesia’s special forces—were made public, exposing how the Indonesian military monitors peaceful activists, politicians, and religious clergy in Papua. The documents show the deep military paranoia in Papua that conflates peaceful political expression with criminal activity. Several of those named in the documents as targets have faced arrest, imprisonment, harassment, or other forms of violence.
Access to Papua in 2011 remained tightly controlled. Few foreign journalists and human rights researchers can visit independently without close monitoring of their activities. Since October the vice president’s office has set up the Unit to Accelerate Development in Papua and West Papua, which is focused on economic development. Its board members include some veterans of peace talk over Aceh.
In July over 500 representatives of Papuan civil society met at a peace conference in Jayapura, organized by a government-funded peace-initiative network.
Violence in Papua worsened in July and August with several unrelated attacks in which more than two dozen people were killed or seriously injured. Seventeen people were killed in Puncak Jaya in July when two rival political camps clashed in an election dispute.
In Puncak Jaya there has been a long insurgency between the Free Papua Organization (OPM) and the Indonesian military. The OPM commander in Puncak Jaya claimed responsibility for several attacks against the Indonesian military in July, including one in which an Indonesian military chopper was shot down, injuring seven soldiers and killing one.
In October security forces used excessive violence when arresting more than 300 Papuans involved in a three-day Papuan Congress. At least three men were killed and more than 90 were injured. Six Papuan leaders were charged with treason.

Aceh

Aceh's provincial government continued to implement a repressive Sharia-inspired dress code with disregard for women’s agency and a law on "seclusion," banning association between unmarried men and women in "isolated" places. The provisions are enforced primarily through a Sharia police force that harasses, intimidates, and arbitrarily arrests and detains children, women, and men. Local community groups also forcibly enter homes and assault and publicly humiliate couples they suspect are committing "seclusion." Police make little effort to deter and prosecute such assaults. In April two couples were publicly caned under the “seclusion” law.
At this writing it was unclear what effect a decision by Partai Aceh, the main party of the former rebels, to boycott December 2011 local elections would have. The party claimed that Jakarta-sponsored election regulations were not in line with the 2005 Helsinki peace agreement that ended the decades-long conflict in Aceh.

Migrant Domestic Workers

Migrant domestic workers continue to face abuses both during the recruitment process in Indonesia and while employed abroad. The government has failed to stop local recruiters from charging prospective migrants exorbitant fees that leave them highly indebted, which contributes to situations of forced labor abroad.
In May Indonesia and Malaysia signed a new Memorandum of Understanding on Indonesian domestic workers traveling to Malaysia. The revised agreement includes some improved benefits for migrant domestic workers, allowing them to keep their passports instead of having to surrender them to their employers, and guarantees them a weekly day off. But the agreement does not set a minimum wage, as Indonesia had wanted, and perpetuates recruitment fee structures that leave workers indebted.
In June the Saudi government executed Ruyati binti Sapubi, a 54-year-old domestic worker from western Java. She was convicted of murdering her Saudi employer, who she claimed was abusing her.

Child Domestic Workers

Hundreds of thousands of girls in Indonesia are employed as domestic workers. Many work long hours, with no day off, and are forbidden from leaving the house where they work. In the worst cases, girls are physically, psychologically, and sexually abused by their employers. Despite supporting the landmark International Labour Organization convention in June that extended key labor protections to domestic workers, Indonesia's domestic laws exclude all domestic workers from the basic labor rights afforded to formal workers. A domestic workers law that was introduced in 2010 has since stalled in parliament.

Key International Actors

Indonesia assumed the chairmanship of the Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) in 2011, holding an ASEAN summit in Jakarta in May and Bali in November. In May Indonesia committed to “uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights” when it was elected by the General Assembly to become a member of the United Nations Human Rights Council, but left unaddressed which concrete steps would be taken to fulfill pledges on key issues like freedom of religion and expression, and accountability of abuses by military forces.
The United States continued to provide extensive military assistance to Indonesia. In July US Secretary of State Hillary Clinton and Indonesia Foreign Minister Marty Natalegawa co-chaired the second annual Joint Commission of the US-Indonesia Comprehensive Partnership. In November President Barack Obama visited Indonesia as part of the ASEAN Summit in Bali.
The US also continued to reengage with Kopassus, and provide significant support to Detachment 88, Indonesia's counterterrorism police. Similarly, the Australian government continued cooperation with both units.
In July the European Parliament issued a resolution on human rights in Indonesia, condemning recent attacks on Christians and Ahmadiyah properties.

20 Gereja di Aceh Disegel dan Terancam Dibongkar

Sekalipun Sidang UPR 23 Mei 2012, Negara-Negara Anggota PBB Menanyakan Soal Intoleransi Beragama Namun Pemerintah Tetap saja melakukan pemalangan terhadap kaum minoritas di Indonesia

Eva Kusuma Sundari.

Jakarta,-- Sebanyak 20 gereja di Aceh, khususnya di Kabupaten Singkil, telah disegel dan terancam dibongkar oleh pemerintah daerah setempat. Gereja-gereja itu dianggap tidak memenuhi syarat pembangunan tempat ibadah yang ditetapkan pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, mengatakan, ia dan politisi PDI-P lain, yakni Adang Ruchiatna dan Moh Sayed, serta Suroso dari Fraksi Partai Gerindra, menerima pengaduan penutupan 20 gereja di Aceh dari Aliansi Sumut Bersatu, Senin kemarin.

Sumber masalah dari penutupan tempat ibadah itu, kata Eva, yakni Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dalam Peraturan itu, lanjut dia, syarat pendirian tempat ibadah lebih berat dibanding Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang mengatur hal sama.

"Kalau SKB mensyaratkan 60 anggota jemaat gereja untuk mengajukan permohonan IMB (izin mendirikan bangunan), maka peraturan gubernur itu meminta 150 anggota jemaat," kata Eva di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Eva menambahkan, yang lebih menyedihkan adalah adanya fatwa lokal yang mengharamkan umat Muslim untuk memberi tanda tangan persetujuan pembangunan tempat ibadah selain masjid. Artinya, kata dia, upaya meminta tanda tangan persetujuan dari masyarakat sekitar tidak mungkin tercapai.

Eva menambahkan, bukan hanya tempat ibadah baru yang terancam dibongkar. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi yang sudah berdiri sejak 1932 pun dipaksa untuk mengikuti kesepakatan komunitas tahun 1971 dan 2001 yang berisi hanya memperbolehkan satu gereja di Kabupaten Singkil.

"Sesuatu yang tidak relevan mengingat saat ini penganut agama Kristen sudah mencapai 1.500 keluarga. Mereka menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Singkil. Belum lagi umat Khatolik yang tidak mungkin berbagi gereja dengan umat Protestan," ucap Eva.

Eva mengatakan, perlu ketegasan dan bimbingan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan keistimewaan Aceh tetap dalam koridor NKRI. Menurut dia, kesepakatan tahun 1971 dan 2001 itu tidak sesuai dengan konstitusi sehingga tidak boleh dipaksakan.

"Bimbingan dari Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi) diperlukan agar muspida dan Kapolres dapat bertindak adil dan netral bagi semua warga negara sesuai hukum nasional dan tidak tertekan oleh ormas intoleran setempat," minta Eva.

Sumber: http/www.News.Kompas.com/

Kasus Aceh dan Papua Dibahas di Dewan HAM PBB, Posisi RI Rawan

UPR Sesion UN

Jakarta-Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim menilai posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah terancam. Alasannya, Indonesia belum menjalankan semua rekomendasi yang dikeluarkan forum Universal Periodic Review (UPR) pada sidang Dewan HAM PBB 2008.

“Menurut saya, yang dilakukan pemerintah (sesuai dengan rekomendasi) masih sangat minimal. Kalau kita tidak memperbaiki record kita di bidang HAM, posisi kita di Dewan HAM akan rawan dan tidak nyaman,” kata Ifdhal.

Kata-Kata SBY, Menjadi Ancaman Bagi Aktivis dan Perburuk Reputasi Indonesia

SBY (foto-antara)

"Ini perhatian dunia, saya sudah sampaikan kebijakan dasar Indonesia tentang Papua dan Aceh kepada dunia, kepada PBB dan para world leaders yang sering bertemu saya, tentang soal Papua dan Aceh," ujar Presiden SBY saat memberikan pengarahan terhadap Panglima Tinggi (Pati) Polri di Mabes Polri"SBY.

Pada acara pengarahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Terhadap Panglima Tinggi (Pati) dan Polri di Mabes Polri 17/1/2012,  mengintruksikan hal – hal yang menjadi ancaman bagi aktivis Ham dan pejuang keadilan bagi Bangsa ini.

Meskipun Berstatus Otonomi, Papua Berbeda dengan Aceh

Papua/OPM (foto-ilt)

Indofokus ( rabu, 04/01/2012 ) Selama beberapa dasawarsa indonesia belum mampu menemukan solusi politik untuk pemberontakan separatis kecil-kecilan di provinsi papua yang bergolak. Pemerintah di jakarta mengatakan telah memberi status daerah otonomi serupa dengan yang diberikan kepada aceh tahun 2005 yang menyelesaikan pemberontakan yang terjadi lama di sana. Tapi seperti dilaporkan reporter voa brian padden, ada perbedaan penting antara aceh dan papua.

Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, adalah perantara perjanjian daerah otonomi Aceh tahun 2005.

Aceh and Papua Like Fire In Husk

Papuan (foto SBP)

BANDA ACEH, Vice Chairman of Commission III of the House who are also legislators from electoral district of Aceh I, Nasir Djamil, pointed out a number of mysterious shootings in Aceh in recent years made the situation in Aceh as a fire in the husk. "The heat does not get caught, but knew it emerged the incident. The situation in Aceh so far is normal, but still have to watch out for, "said Nasir described the atmosphere in his native region, in the Hall of Education offices in Aceh, on Tuesday (3 / 1).
This published:http://www.jpnn.com/read/aceh-papua/
PKS politician asked police to immediately arrest perpetrators of a number of shooting incidents in Aceh rife lately. "Hopefully, soon caught the culprit, so that people know what really happened," said Nasir