Benny Giay: Kekerasan di Papua Masih Kuat

Jayapura (5/2) – Ketua Sinode Gereja Kingmi di tanah Papua, pendeta Benny Giay mengaku, hingga kini kekerasan di Papua masih kuat. Tak hanya kekerasan yang terjadi, ketakutan dan kematian juga masih membelunggu warga di wilayah tertimur ini.

 

Benny menyampaikan hal itu disela-sela ibadah peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil (HUT-PI) di tanah Papua yang diperingati Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura di Sentani, Selasa (5/2). Menurutnya, hingga kini kegelapan yang terjadi dimasa silam sejak para pekabar injil datang ke Papua masih ada. Kekerasan, ketakutan, dan kematian masih terjadi sampai saat ini.

Permusuhan dan konflik terus meningkat. Budaya curiga dan kekerasan masih menguasai kehidupan masyarakat. Budaya dialog dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat kecil belum mendapat ruang. Sebaliknya, kekerasan kultural dan politik yang masih dipertontonkan. “Kekerasan antar umat beragama, antar kampung atau antara rakyat dan negara masih kuat. Penembakan masih terjadi sana-sini,” ujarnya. Benny mengatakan, saat ini Papua dikondisikan oleh oknum-oknum tertentu.

Penembakan terhadap warga sipil masih kuat. Warga takut dengan tragedi tersebut. Bagi Benny, persoalan itu menjadi tanggung jawab umat Tuhan yang sudah menerima terang injil. Lanjut dia, peringatatan injil perlu, mengingat jerih payah para utusan pekabar injil, tantangan dan permusuhan dan hambatan kultural yang mereka hadapi serta ketidak pastian dan penolakan dari masyarakat dan dunia sekitarnya.

Hal serupa juga disampaikan pendeta Henny O. Suwarsa dalam ibadah. Henny mengatakan peringatan pekabaran injil di Papua yang sudah berusia 158 tahun perlu dimaknai secara baik oleh setiap orang yang hidup di wilayah tertimur ini. “Pemberitaan injil yang sebenarnya adalah apakah kita sudah mampu menolong orang yang tidak mampu mengeyam pendidikan, kesehatan, mereka yang ekonomi lemah dan mempunyai masalah,” kata Henny saat menyampaikan Firman Tuhan dialam Roma 1 ayat 16.

Tak hanya itu, lanjut dia, injil adalah senjata yang menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu dosa, pelanggaran, ketakutan, dan kekerasan yang masih melilitnya. Menurut Henny, hingga kini orang Papua masih dirundung ketakutan karena tetanggannya tertembak dan dibunuh semena-mena. Hal ini membuat mereka tak ada harapan. Penerima injil harus menjadi pekabar injil yang memberikan harapan bagi orang membutuhkan, memberikan kebebasan bagi orang yang membutuhkan pembebasan.

Pantauan tabloidjubi.com, puluhan mahasiswa dan dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura di Sentani, Kabupaten Jayapura memperingati HUT PI di gedung olahraga sekolah itu. Peringatan diawali dengan ibadah bersama di gedung olahraga sekolah tersebut, Selasa pagi. Ibadah dihadiri oleh puluhan mahasiswa, dosen dan pejabat yang ada di kampus STT Walter Post. Masyarakat yang tinggal disekitar sekolah itu juga hadir. Mereka (masyarakat) yang hadir adalah warga jemaat Kingmi. Turut hadir, ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pendeta Benny Giay.

Usai ibadah, dilanjutkan dengan penyerahan surat penunjukkan pendeta Marcus Iyai sebagai ketua STT Walter Post Jayapura, penyerahan dua buah motor oleh badan pengurus Sinode Kingmi kepada STT Walter Post Jayapura. Acara terakhir yakni penyelenggaraan ujian tesis bagi empat mahasiswa. (Jubi/Musa)

Kekerasan Harus Dihentikan Demi Keamanan Manusia Papua

“Saya tidak setuju kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama keamanan nasional.” Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) - Rev. Socratez Sofyan Yoman".

Ketua Umum PGBP Socratez Sofyan Yoman (pht/pgbp)

Demikian kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Sofyan Yoman, kepada wartawan usai Kongres ke-XV-II di Wamena, Jayawijaya, Papua.

Menurut Socratez, sesuai prinsip gereja, yang lebih utama dalam kehidupan adalah kepentingan manusia. Maka, keamanan atas nama Negara harus ditentang.

“Yang lebih utama adalah keamanan manusia Papua, bukan kepentingan Negara,” kata Socratez mencontohkan kekerasan di Papua belakangan.

Selama dia menjadi Ketua Umum PGBP, atas kepercayaan umat, dan kesepakatan kongres, lanjut Sofyan, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang asli Papua di bumi cenderawasih ini.

“Saya kan terus berbicara,” kata Socratez lagi.

Socratez dipercayai sebagai Ketua Umum PGBP dalam kongres ke-XVII di Wamena. Hampir seratus persen suara dalam kongres memilih dia sebagai ketua dalam periode 2012-2015.

Di akhir kongres, 14 Desember 2012, ia diarak ribuan umat baptis dari jalan Yos Sudarso, kompleks Kodim 1702 Wamena hingga kampung Sinagmo, Wamena. Bagi Socratez, arakan dan kepercayaan umat baptis atas dirinya merupakan harapan untuk menyerukan keadilan, dan menghentikan kekerasan di ata Tanah Papua.

“Jaga kami, bicara tentang kekerasan yang menimpa kami, itu pesan yang saya tangkap jemaat,” kata Socratez.  (Jubi/Timo Marten)

Imparsial ‘Mengutuk’ Pembakaran Polsek Pirime

"Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat Direktur eksekutif Imparsial Poengky Indarti".

 

Jayapura (27/11) — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) ‘mengutuk’ aksi kekerasan dan pembakaran Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga anggota polisi tewas, Selasa (27/11) sekitar pukul 06.00 pagi.

Direktur eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menegaskan, pihaknya mengutuk terjadinya kekerasan dengan cara pembunuhan dan pembakaran terhadap Kapolsek Pirime, AKP Rolfi Takubesi dan  dua anggotanya Brigadir Jefri Rumkorem  serta Brigadir Daniel Makuker.

“Kekerasan yang dilakukan pelaku sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai. Kami berharap aparat bisa segera menangkap para pelaku dan membawanya keproses hukum,” kata Poengky Indarti kepada tabloidjubi.com via pesan singkatnya, Selasa (27/11).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa ini, menjadi sangat krusial bagi Presiden SBY untuk segera mempersiapkan dialog damai dengan pihak-pihak yang berseberangan agar kekerasan di Papua bisa segera di akhiri. Imparsial juga berharap, aparat tidak melakukan tindakan balasan dengan kekerasan dalam mengusut kasus ini karena akan menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Imparsial juga kembali mendesak Kapolda Papua untuk mengintensifkan operasi penyelundupan senjata. Seret dan tampilkan pelaku penyelundupan senjata. Jika penyelundupan tersebut melibatkan aparat militer atau aparat pemerintah yang lain, maka harus ditindak tegas. 

Kasus kekerasan terhadap aparat kepolisian di Papua yang terjadi pada bulan November ini menimbulkan ketakutan masyarakat yang memang sudah lelah dan trauma dengan kekerasan di Papua,” tandas Poengky Indarti. (Jubi/Arjuna)

“Pemerintah dan Aparat Keamanan Indonesia Harus Menghentikan Kekerasan di Papua dan Segera Dialog Damai Antara Pemerintah dan Rakyat Papua”

Press Release:4 September /2012

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Jayapura-Voice of baptist,-- Kejahatan  terhadap Penduduk Asli Papua sangat memprihatinkan.  Penduduk Asli Papua berada dalam ancaman terhadap kemanusiaan yang serius. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan  Pemerintah sejak 1961 sampai sekarang dengan kekuatan aparat keamanan TNI dan POLRI  atas nama kepentingan integritas dan keamanan Nasional Republik Indonesia  (RI) benar-benar merendahkan martabat Penduduk Asli Papua. 

Perlindungan kedaulatan dan integritas Penduduk Asli Papua jauh dari harapan damai dan kesejukan.   Sejak Papua digabungkan ke dalam Indonesia melalui manipulasi PEPERA 1969 dengan kekuatan senjata, telah mencederai dan menghancurkan  nilai-nilai keadilan, kedamaian, kesamaan derajat, martabat dan hak asasi manusia.  Harta milik dan masa depan Penduduk Asli Papua benar-benar dihancurkan Pemerintah Indonesia.  

Pemerintah Indonesia gagal melindungi dan berpihak pada rakyat Papua.  Kegagalan itu terbukti dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan solusi menang-menang dan kompromi  politik antara Pemerintah dan rakyat Papua untuk melindungi,  berpihak dan pemberdayaan Penduduk Asli Papua telah  gagal total. Masa depan Penduduk Asli Papua dalam Indonesia sangat suram dan gelap. Di Papua sedang terjadi pemusnahan etnis Papua secara sistematis dan struktural dilakukan Negara.

Pendekatan kekerasan yang menimbulkan tragedi kejahatan kemanusiaan terhadap Penduduk Asli Papua  harus diakhiri.  Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru yang lebih keras dan kejam. Aparat keamanan Indonesia juga harus berhenti meng-kambing-hitamkan Penduduk Asli Papua sebagai pelaku kekerasan.  

Solusi damai dan bermartabat harus ditempuh:

1. Kami mengutuk keras aparat keamanan Indonesia yang selalu meng-kambing-hitamkan dan merekayasa berbagai bentuk dan wajah kekerasan di Papua dan mengorbankan penduduk sipil dengan stigma OPM dan Separatis.
2. Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh dan bermartabat tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
3. Pemerintah Indonesia segera mengundang Pelapor Khusus PBB dibidang Anti Penyiksaan, Penghilangan dan Pembunuhan sewenang-wenang  untuk berkunjung ke Papua.
4. Pemerintah Indonesia segera membuka akses media asing, pekerja kemanusiaan untuk berkunjung ke Papua.
5. Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan harus menghentikan penangkapan warga sipil dengan stigma anggota OPM, Separatis dan harus  menghentikan berbagai bentuk kejahatan, kekerasan dan rekayasa yang mengorbankan warga sipil.
6. Pemerintah Indonesia bertanggungjawab penembakan dan pembunuhan warga sipil yang memperjuangkan hak politik mereka dengan damai seperti: 3 orang warga sipil pada 19 Oktober 2011,  Mako Musa Tabuni dan korban-korban lain.  
7. Pemerintah dan aparat keamanan harus menangkap aktor  yang sebenarnya selamanya disebut Orang Terlatih Khusus atau Orang Tim Khusus  yang disebut Orang Tak Dikenal (OTK).
8. Pemerintah Jerman segera melakukan penyelidikan secara independen tentang penembakan warga Jerman, Pieper Dietmar Helmut (55), pada 29 Mei 2012 di Pantai Base, Jayapura. Papua.

 Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

 (BPP-PGBP) 

 Ketua Umum,

 

Rev. Socratez Sofyan Yoman

KontraS Nilai Polisi Papua Emosional

JAKARTA - KontraS menilai kepolisian menggunakan pendekatan emosional dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Hal itu terlihat dalam penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, Papua.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar mengatakan bahwa seisi kota dibuat kalang kabut oleh anggota kepolisian dan TNI terkait pengusutan kasus tersebut.  Menurut Haris, masyarakat memilih menjauhi aktivitas di luar rumah demi menghindari brutalitas aparat keamanan.

"Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua terhadap peristiwa terakhir, penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw memperlihatkan pendekatan emosional, jauh dari profesionalitas anggota kepolisian," papar Haris lewat siaran pers yang diterima JPNN, Minggu (26/8).

Haris mengungkapkan, ada tujuh warga di Paniai yang ditangkap Polda Papua terkait penembakan Brigadir Yohan Kisiwaitouw. Antara lain Silas Yogi (pegawai Pemda), Lukas Nawipa (warga Ogeida), Ibron Gobai (warga Ogeida), Aluwisius Degei (guru), Derek Kobepa (Ketua Mudika), Itikimi Kobepa (motor reks) serta Pendeta Yandrik Nawipa.

Menurut Haris, Polda Papua telah mengerahkan kekuatan secara berlebihan dan berpotensi abuse of power. Selain itu pemerintah pusat melalui Menko Polhukam juga menunjukan sikap permisif dengan kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Paniai.

"Bahkan pernyataan Djoko Suyanto (Menko Polhukam) semakin permisif dengan mengatakan “menolak dianggap melakukan pelanggaran HAM” jika mengejar para pelakunya," imbuh Haris.

KontraS mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Papua. LSM pejuang HAM itu juga meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan sesuai aturan hukum. (dil/jpnn)

Di Jalan Walikota, Istri Anggota TNI Ditemukan Tewas

Mayat Eva Cristyanti (23) saat ditemukan

JAYAPURA—Pembunuhan sadis terjadi di jalan Waikota menuju Makomda Cenderawasih, Senin (9/7), kemarin.  
Korbannya adalah Eva Cristyanti (23) istri  Sertu Moh Mohadi   yang  bekerja  di Paldam XVII/Cenderawasih. Korban   tewas   secara mengenaskan dengan lehernya digorok .  KOrban ditemukan tergeletak   di pinggir  jalan    Walikota menuju  Kodam XVII/Cenderawasih,  Jayapura, Senin (9/7) sekitar  pukul 06.30 WIT.   Belum diketahui motif dan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mencari siapa pelaku yang sadis itu.

Kapolres Jayapura  Kota  AKBP  Alfred Papare  SIK  ketika ditemui  di Tempat  Kejadian Peristiwa (TKP)  membenarkan adanya penemuan mayat  seorang wanita  dengan  identitas bernama  Eva Cristyanti (23), istri  dari Sertu Moh Mohadi   yang  bekerja  di Paldam XVII/Cenderawasih.

Menurut  Kapolres,  saat  ditemukan  korban  telah  tewas  dengan luka gorok di leher, pelipis  kiri bekas bacokan serta luka sayat  pada pergelangan tangan kiri.

Kapolres  mengemukakan, mayat  seorang wanita  tersebut diduga dibunuh  di lokasi lain kemudian dibuang  di TKP untuk menghilangkan jejak. Pasalnya,   saat  ditemukan  tak tanda  tanda kekerasan seperti darah atau alat  yang digunakan  untuk membunuh  korban. “Kami   masih menyelidiki  motif dan pelakunya,” ujarnya seraya mengatakan  korban dibawah ke  RSUD  Dok  II Jayapura  untuk  diotopsi.

Detail  kronologis  penemuan  mayat seorang wanita  ini, menurut Kapolres,   berawal ketika  saksi Pratu Muhson    sekitar pukul 06.15 WIT   hendak  berangkat dinas  menuju Denma Kiwal Kodam XVII/Cenderawasih.  Pada saat melintas di Wicen dari Walikota menuju  Kodam XVII/Cenderawasih   ia  kaget  ketika  melihat  sesosok mayat   seorang wanita  yang tergeletak di pinggir jalan.  Selanjutnya  saksi   melaporkan kejadian  tersebut kepada Pos Jaga Kodam.

Sumber: Bintang papua

Dewan Gereja-Gereja se-Dunia Tanyakan Masalah Papua

Sekjen WCC Rev. Olav F. Tveit

JAYAPURA - Serangkaian masalah,  termasuk  sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Papua dan khususnya Kota Jayapura, tak luput dari perhatian Dewan Gereja-Gereja Se-Dunia.  Sehubungan dengan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Delegasi Dewan Gereja-Gereja se-Dunia (DGD/WCC), Pdt. Olav F. Tveit, pukul 12. OO WIT, Rabu (20/6) kemarin siang, mendatangi Pemerintah Provinsi  Papua. Mereka meminta penjelasan tentang masalah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Papua, Drs. Ellya I. Loupatty, MM  kepada wartawan di ruang kerja Sekda Pemprov Papua-Kantor Gubernur Provinsi Papua, pukul 12.00 WIT Rabu (20/6) kemarin siang. Ia  mengatakan, kedatanganan Sekjen Dewan Gereja-Gereja se-Dunia adalah untuk meminta penjelasan beberapa hal yang terjadi di Pemprov Papua, antara lain masalah kesejanteraan masyarakat, keadilan dan kedamaian.

“Tadi, saya dengan Bapak Kasdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI. Daniel Ambaat menjelaskan tentang posisi kami masing-masing, khususnya menyangkut hal-hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, dan juga menjelaskan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadilan bagi masyarakat serta juga masalah-masalah perdamaian di tanah ini, termasuk kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga ditanyakan oleh mereka, sehingga kami menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi terkait lainnya,” jelasnya. Selain meminta penjelasan mengenai keadilan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Loupatty menjelaskan bahwa Pdt. Olav F. Tveit juga menanyakan soal lingkungan hidup terkait dengan hutan Papua. “Semuanya sudah dijelaskan dengan baik. Dan dalam penjelasan kami kepada beliau, kami juga menyampaikan bagaimana pendidikan dan kesehatan di Papua, bagaimana strategi pelaksanaan pendidikan maupun juga menyangkut penanganan kesehatan,” ujarnya.

Menyinggung soal apakah ada himbauan dari Sekjend Dewan Gereja-Gereja se-Dunia setelah mendengar penjelasan masalah yang terjadi di Provinsi Papua, Loupatty mengatakan, setelah mendengar hal itu, Sekjen berharap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua dapat ditangani secara profesional dan dalam kerangka harkat dan martabat manusia. Serta senang untuk selalu mendorongnya agar gereja-gereja di Papua berpartisipasi sebagaimana yang sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah yang ada, yang semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Mereka   memang mempertanyakan kejadian-kajadian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kami selaku Pemprov sudah menjelaskannya. Kami sampaikan memang ada suara-suara dari masyarakat tentang keadialan dan apa yang disuarakan tersebut, kami juga mendengar hal-hal yang disampaikan dan diolah yang akan menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sedangkan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Polda Papua dengan berkerjasama dengan Mabes Polri,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/

Statemen BIN Kontradiksi Soal Kekerasan di Papua

Jayapura BV--Menurut Badan Intejen Negara ( BIN) soal kekerasan di papua sangat kotradiksi dan membingungkan.

Dalam statement yang di kutip MetroTV (Kekerasan di Papua Ulah OPM) "oal pelaku dari tindak kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa. Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), kekerasan di Bumi Cendrawasih adalah ulah kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka (OPM). 

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meyakini aksi kekerasan ulah pihak asing. Namun intinya sama yakni agar persoalan-persoalan di Papua, mendapat perhatian dunia internasional.".

Namun Senin (11/06/2012) kepala BIN juga mengeluarkan Statement berbeda dengan sebelumnya, yang di kutip Media Kompas bahwa "Penembakan di Papua terkait  Pemilukada"

"Badan Intelijen negara (BIN) menengarai penembakan yang terjadi di Papua terkait dengan upaya mengacaukan pemilukada. Hal tersebut berdasarkan pengalaman tindak kekerasan di Aceh beberapa waktu lalu yang juga terjadi menjelang pemilukada. "Berkaitan dengan pemilukada," ujar Marciano Norman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/06/2012).".

Dalam mengungkap pelaku penembakan dan kekerasan di papua tidak bisa mengada-ada, BIN sebagai agen rahasia negara harusnya realistis dan tidak membingungkan publik. bagimana seorang pejabat negara berkomentar hal - hal yang tidak realitistis hanya mengada - ada, apakah ini yang cara kerja BIN, perlu evalusi diri di lembaga BIN kerja BIN lebih optimal.

Soal pengungkapan pelaku kekerasan di papua, harus ada pendekatan dan maksimalkan kerja profesioanl, tidak bisa di lakukan dengan pendekatan keamanan, rasia, tangkap menangkap dan lain-lain, karena hal ini jutru menyebunyikan pelaku kekerasan yang sesungguhnya.

Kerja aparat keamanan dan BIN harus profesiaonal, Kalau benar yang dilakukan terkait pemilukada siapa pelakunya, kalau OPM dimana orangnya dan dari mana pertahanannya.

Harap semua kekerasan tidak di tuduhkan pada OPM saja, namun di papua banyak kepentingan yang bermain, harap polda jujur mengungkapkan siapa pelaku yang sesungguhnya.

Turius wenda ( Staf  Litbag PGBP)

Paulus Waterpauw: Buchtar Cs Ditangkap karena ditengarai sebagai dalang kekerasan Papua

Victor Yeimo: KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini

Penangkapan Bucthar Tabuni CS (foto liput6)

Jayapura: Ketua Komite Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni ditangkap aparat reserse dan kriminal Kepolisian Daerah Papua di Jalan Lingkaran Abepura saat menuju rumahnya di Waena, Abepura, Jayapura, Kamis (7/6) petang. Ia kemudian langsung digiring ke Markas Polda Papua dengan pengawalan ketat aparat Brigade Mobil (Brimob).

Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal Pol. Paulus Waterpauw mengatakan penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua. Terutama, terkait serangkaian kekerasan di Kota Jayapura, sepekan terakhir yang dikutip media liputan6.

Namun pernyataan rilis Jubir KNPB Victor Yeimo Membantah Hal itu, Bahwa Penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni bersama dua rekannya merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri 

Serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB

Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti,” kata Yeimo

 

Ditambahkan, KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal, oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. 

 

KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Selain Buchtar ada sejumlah pimpinan KNPB yang juga ditangkap. Mereka adalah Riber Weya dan Hengki Ola-ua. Polisi juga memburu pentolan KNPB lainnya, yakni Mako Tabuni yang diduga kuat menjadi otak teror di Papua.

KNPB adalah organisasi masyarakat di Papua yang bergaris keras setiap melakukan aksinya. Misalnya, demonstrasi yang selalu berbau makar dan tuntutan penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Adapun sejumlah penembakan terus mewarnai Kota Jayapura dalam rentang lima hari terakhir. Dari lima kali penembakan, enam orang tewas, baik warga dan anggota TNI