19 Wanita Fakfak Ditelanjangi Oleh Dua Polwan

Jumpa Pers LSM Papu/Photo MS

Jayapura VoiceBaptist,--Menanggapi situasi menjelang 15 Agustus 2013 lalu di Kabupaten Fak-Fak atas perlakuan aparat gabungan TNI/POLRI  yang melakukan pemeriksaan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tanggal 14 Agustus 2013, direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan kordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menggelar jumpa pers  pada Rabu (21/8/13) di kantor Elsaham Jayapura Papua yang di kutip berita Majalah Selangkah.

 

Sem Rumbrar, kordinator Advokasi, menjelaskan,  para perempuan dipaksa masuk ke sebuah lorong menuju toilet di ruang aula Polres Fakfak.  Di dalam  ruangan kecil itu, 2 orang Polisi wanita (Polwan) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perempuan yang ditangkap oleh aparat keamanan.

Yang pertama diperiksa adalah  mama Magdalena Bahba dan mama Naomi Hegemur.  Kedua Polwan tersebut langsung menaggalkan paksa pakaian kedua mama itu. Mama magadalena di lepaskan pakaian hingga tinggal  bh dan celana dalam saja. dan mama Hegemur karena pakaiannya basah.  Kemudian ia (Polwan) suruh untuk melepas pakaian semua, kecuali  pakaian dalamnya saja. Setelah di periksa, kedua mama tersebut langsung memeriksa barang bawaan dan kedua Polwan itu menyita barang bawaan kedua mama tersebut, diantaranya korek gas, pisau dapur, yang kebetulan ada dalam tas mereka. 

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama yatu di telanjangi," kata Elisabeth (Korban)."

"Setelah kedua mama itu diperiksa, berikutnya juga kedua perempaun diperikasa dengan cara yang sama oleh kedua polwan setelah di perikasa kemudian kedua polwan itu memanggil saya, Rosita Elisabeth,"  kata  Rosita Elisabeth Bahaba, wanita  16 tahun asal kampung Nembukteb, distrik  Karamongmongga, yang juga jadi korban 2 polwan ini.

"Saya dipaksa masuk kedalam wc oleh kedua Polwan tersebut, lalu saya diperlakukan hal yang sama seperti mama 2 itu," kata slisabeth, sambil membeberkan nama kedua Polwan yang menelanjangi mereka itu bernama Anti dan Jaqlin.

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama," kata Elisabeth.

Setelah diperiksa, kemudian pihak Polres Fakfak Kabag. OPS, Tony M. memerintahkan mama-mama untuk tidak jualan hari itu, dan membawa pulang sayuran yang hendak dijual hari itu. "Yang membawa jualan berupa sayauran dan makanan kebun langsung dibawa pulang. Nanti satu dua hari lagi baru mama dorang datang jualan."

Direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan Coordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menilai, tindakan yang dibuat oknum Polwan di Fakfak benar-ber tidak etis, dan merupakan tindakan yang tidak menghargai HAM. Oleh karena itu, mereka sepakat, kejadian ini mesti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini..

 

Sumber: Majalah Selangkah

Data KontraS Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi

Photo Ilustrasi

Jakarta,-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

KontraS Telah Mencacat 279 kasus Penembakan Oleh Polisi, 20 Kasus Penembakan oleh TNI dan 63 Kasus Penembakan oleh OTK (Orang Tidak Kenal), "Haris Azhar (Koordinator KontraS)."

Menurut Haris, ada dua motif utama dalam kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi, yaitu upaya penangkapan pelaku tindak kriminal dan upaya penanganan demonstrasi yang berujung bentrok, maupun bentrokan akibat sengketa lahan maupun konflik komunal.

"Motif lainnya yang tidak begitu banyak dijumpai ialah dendam pribadi atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian," tegasnya.

Haris juga mengatakanan, penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI, umumnya disebabkan oleh permasalahan pribadi dan upaya penanganan gangguan separatisme di Papua.

"Motif penembakan oleh OTK (orang tak dikenal) umumnya merupakan bentuk dari gangguan keamanan dalam hal ini yang menurut beberapa kalangan disebut dengan separatisme," lanjutnya.

Sementara itu, diakui Haris, jenis senjata yang digunakan pelaku penembakkan berbeda-beda. Untuk kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi dan TNI, pada umumnya menggunakan senjata jenis pistol FN dan senjata laras panjang jenis AK 45.

"Sedangkan, peristiwa penembakkan oleh OTK umumnya menggunakan senjata jenis laras panjang atau senjata rakitan," tuntasnya

Sumber: http://news.okezone.com/

Polisi Razia Sajam dan Dokumen Papua Merdeka

FAKFAK - Anggota Polisi berseragam lengkap maupun berpakain preman Senin (10/6) sekitar jam 8.00 wit disebarkan di seputaran pasar Thumburuny. Mereka melakukan razia senjata tajam, senjata api dan dokumen–dokumen yang berbau Papua merdeka. Setiap kendaraan angkutan umum maupun ojek yang melintasi jalan di dekat pasar Thumburuny dihentikan untuk memeriksa penumpang satu persatu guna merazia senjata tajam, senjata api maupun dokumen – dokumen yang berbau Papua merdeka.

Dalam razia sajam, senpi dan dokumen – dokumen Papua merdeka yang  digelar selama kurang lebih sejam lamanya tidak ditemukan sajam, senpi dan dokumen yang berbau Papua merdeka. Razia sajam, senpi dan dokumen Papua Merdeka yang digelar selama kurang lebih satu jam lamanya untuk mengantisipasi kegiatan KNPB akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny Senin (10/6) sekitar jam 10:00 Wit.

Usai menggelar razia, polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang yang dipimpin Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol.  Tony B.M, bersiaga di pelataran parkir guna mengantisipasi KNPB yang akan digelar di pelataran parkir pasar Thumburuny. Namun hingga jam 2 siang, KNPB tidak muncul untuk menggelar aksinya sehingga seluruh anggota berseragam lengkap digeser kembali ke Mako Polres Fakfak. Kabag. Ops. Polres Fakfak, Kompol. Tony B.M, kepada Radar Sorong, mengatakan, razia yang digelar guna mengantisipasi kegiatan KNPB yang tidak diijinkan Polres Fakfak.

Menurutnya, rencana kegiatan KNPB yang akan dilaksanakan di pelataran parkir pasar Thumburuny, memang tidak diijinkan Polres Fakfak sehingga bila KNPB  tetap memaksakan kehendak untuk melaksanakan kegiatan maka aparat Polisi berseragam lengkap akan membubarkan dengan paksa, tandas. “Rencana KNPB melaksanakan kegiatan di pelataran parkir pasar Thumburuny tidak diijinkan Polres Fakfak, sehingga bila dipaksakan maka Polisi akan membubarkan kegiatan tersebut,” tegas Tony.

Hanya saja hingga jam 2.00 siang tidak ada kegiatan syukuran bersama yang akan dilaksanakan KNPB sehingga benturan pun tidak terjadi antara pihak keamanan dengan KNPB.

More: http://www.radartimika.com/

Victor Yeimo: Polri Jadi Pengacau Di Papua

Victor Yeimo dan Buctar Tabuni

Kata AKP Kiki Kurnia: "Kami Siap Untuk Bentrok".

"Victor, kami sudah siap lakukan chaos dan bentrok dengan anda semua", itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang AKP Kiki Kurnia yang memimpin ratusan polisi dengan senjata lengkap kemarin (1/12) saat menghentikan long mars mahasiswa dan rakyat. Saya sangat sedih mendengar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Polisi yang selama ini menunjukan dirinya sebagai pihak keamanan. Apakah polisi ingin aman atau mau bikin tidak aman?

Saat saya pimpin aksi long march menuju ke Expo Waena untuk selanjutnya mengikuti ibadah perayaan 1 Desember di Sentani, Polisi yang dibeck up TNI sudah menutup akses rakyat Papua Barat yang akan melakukan ibadah. Sejak hore hari (30/11), lapangan Theys H. Eluay yang merupakan lapangan milik perjuangan bangsa Papua Barat telah dikuasai TNI.Polri, padahal seluruh organisasi masyarakat sipil, jauh-jauh sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan Ibadah perayaan di tempat ini.

Polisi pada 19 November lalu masuk kedalam ruang ibadah di Aula STAKIN Sentani dan berusaha menghentikan saya yang sedang memberikan sambutan setelah ibadah, dan kini 1 Desember 2012 kemarin rakyat mau ibadah di makan Theys H. Eluay tapi dilarang, diblokade, dan ditangkap dengan kekuatan militernya. Pertanyaannya, mengapa TNI Polri sengaja kuasai lapangan itu dan tanpa malu membuat acara bakar batu dengan segelintir warga yang digiuri dengan rupiah.

Bila Polisi bertugas untuk keamanan, kenapa justru pihak keamanan memberikan rasa tidak aman terhadap warga yang melakukan aktivitas ibadah secara damai? Apakah lapangan Theys H Eluay yang merupakan milik rakyat pribumi Papua Barat itu hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk TNI dan Polri? Bila hukum itu adil, mengapa komandan Polisi AKP Kiki Kurnia tidak dikenakan pasal penghasutan kekerasan? Padahal dirinya jelas-jelas menghasut aksi masa yang saya pimpin untuk lakukan kekerasan di depan ruas jalan RS Dian Harapan kemarin.

Jika polisi melarang Mahasiswa untuk mengkampanyekan stop AIDS pada peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, kenapa harus dilarang? apakah polisi tidak ingin kompanye penyadaran HIV AIDS dilakukan? Bukankah ini bukti bahwa polisi melindungi dan menyukseskan pemusnahan etnis di Papua Barat? Kenapa polisi larang rakyat beribadah untuk memaknai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat? Kenapa polisi lebih melihat motivasi politik ekonominya dari pada memahami niat baik rakyat yang ingin memaknai 1 Desember 2012 sebagai hari AIDS sedunia, pembukaan natal dan peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat?

Saya memimpin massa rakyat saya dengan aman dan terkendali. Saya sudah berikan jaminan diri saya untuk ditangkap atau ditembak bila ada perbuatan pidana yang dilakukan massa, tetapi kenapa dalam long march yang aman kami dibubarkan paksa dan ditangkap seperti binatang? Sebenarnya, siapa yang membuat pidana? apakah rakyat atau polisi?

Polisi bukan saja menghasut kekerasan terjadi, tetapi kemarain (1/12) polisi melalui Kapolresta Alfred Papare membuat pembohongan publik. Saya dan massa rakyat tidak melempar batu ke Polisi, namun dalam pernyataan sesuai yang diliput beberapa media bahwa Kapolresta mengatakan kami melempar. Di era yang terbuka begini, kenapa harus saling tipu disaat semua orang melihat bahwa polisi kemarin tanpa alasan langsung memblokade, menangkap dan menyerang massa dengan gas air mata. Setelah saya "melepaskan diri" dari Polsek Abepura, saya tidak pernah ditelepon Kapolresta Jayapura, Alfred Papare seperti yang dinyatakan Wakapolda Papua, Paulus Waterpau kepada media Tabloid Jubi.

Lebih Baik Kapolda Jadi Kadinsos

Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupate Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras? Uang untuk bantuan ke rakyat dikucurkan ke Kapolda dan Kapolda mengambil alih fungsi Departemen sosial.

Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua Merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah. Puluhan juta hingga ratusan dikucurkan ke Asrama Rusnawa Uncen yang selama ini menjadi basis perjuangan, dan Polisi sangat berharap mahasiswa memandang mereka sebagai orang-orang benar, orang-orang baik hati. Wah, lagi-lagi, lebih baik Institusi Polisi di Jayapura diganti sebagai Dinas Sosial atau Dinas pendidikan agar hal-hal menyangkut perbaikan Asrama Uncen dan Kesejahteraan mahasiswa sekalian diambil alih oleh Polisi saja.

Apakah Indonesia berpikir, uang dapat meredam ideologi orang Papua Barat untuk Merdeka? Saya yakin orang-orang Papua yang diberikan uang dan bantuan materi dari Polisi hanya sekedar memanfaatkannya, karena dalam diri orang Papua Barat keinginan untuk Papua Merdeka susah sangat mendarah daging. Jadi silahkan saja, polisi setengah mati dan buang-buang uang kepada orang Papua. Silahkan saja dulang simpati dan bermimpin medapat dukungan rakyat yang sudah membenci NKRI sejak awal pendudukan diatas tanah ini. Hampir setengah abad penerapan kebijakan NKRI di Papua Barat, uang dan segala model pembangunan sudah tidak mampu menjadikan orang Papua Barat menjadi manusia Indonesia. Papua akan bangkit dan bangun dirinya sendiri.

Ide Separatis dan Teroris Jadi Proyek TNI Polri

Tidak ada separatis dan teroris di Papua Barat, yang ada hanyalah rakyat yang tuntu hak penentuan nasib sendiri yang secara legal dilindungi oleh hukum internasional. Ide separatis dan teroris diciptakan oleh negara untuk memojokan perjuangan legal orang Papua Barat, juga diciptakan oleh TNI Polri yang memiliki nafsu perluasan teritori TNI.Polri dan uang. Demi uang saja, negara tipu aparat negara dan aparat negara tipu negara alias "baku tipu rame".

Organisasi saya, KNPB berjuang secara damai dan tidak ingin melakukan aksi-aksi kekacauan yang justru akan mempertebal kantong TNI.Polri untuk uang. Makanya, Polri tidak suka aksi damai, karena dalam situasi yang aman dan damai TNI.Polri akan dirudung miskin. Banyak institusi keamanan di Republik Indonesia dengan ratusan pasukannya yang harus dibiayai negara. Apalagi di Papua, saat ini banyak milisi sipil dibentuk NKRI, disana ribuan warga sipil direkrut dan mereka harus dibiayai. Semua dibuat untuk tujuan "baku rampas" alokasi keamanan dari Pemerintah Indonesia di Papua Barat yang dikucurkan atas nama "berantas separatis dan teroris".

Maaf, saya dan kelompok saya tidak akan kasih makan TNI Polri jadi tidak perlu kriminalisasi atau sengaja taru bom-bom itu di tempat KNPB berada untuk tujuan stigmanisasi agar proyek uang dapat terus dijaga. Ini cara-cara yang lasim dan kami bosan dengan cara-cara itu. Rakyat pintar, dan semakin pintar. Mereka sudah diajari oleh tipu muslihat penjajah. Cara-cara seperti itu pada akhirnya akan memudarkan citra NKRI di Papua Barat. Jadi lebih baik tidak usah susah paya mencari citra. Oh ya, kemarin di Guyana salah satu Anggota Parlemen sempat mengatakan kepada Benny Wenda "Penindasan itu sendiri akan membakar semangat perjuangan rakyat untuk berjuang memerdekakan diri".

Kenapa tidak bunuh saya atau kurung saya. Kenapa saya dilepaskan? Oh, bukankah itu kecolongan. Sampai ketemu di baku dapat. Disana, dijalan-jalan aksi demo. Sedang ku tanam benih perlawanan disini, dan engkau penjajah ikut menyuburkannya dengan kelakukanmu. Terima kasih penjajah yang terus mengajar kami menjadi manusia pemberontak sejati.

 By. Ketua Umum Komitte Nasional Papua Barat (KNPB

Victor Yeimo ( Akun Facebook: Polisi Jadi Pengacau di Papua)

Socrates : 1 Desember Aparat Tak Perlu Berlebihan

JAYAPURA – Untuk menyikapi momen tanggal 1 Desember yang oleh orang Papua setiap tahun diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, menurut Socratez S Yoman, aparat hendaknya tidak menyikapi secara berlebihan.  “ Aparat keamanan tidak usah berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, berarti ada apa ini di Papua,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa (27/11).

Saat disinggung tentang polemik yang terjadi, baik itu antara orang asli Papua maupun pihak lain, menurut Socratez polemik tersebut tidak perlu terjadi.  “Kenapa musti dijadikan polemik. Kalau rakyat Papua mau memperingati dan merayakan 1 Desember ya silahkan to. Itu tidak masalah sebenarnya. Asal tidak mengganggu ketenangan orang lain,” ujarnya.

Kalau hal itu dilakukan dengan berdoa  atau ibadah, menurutnya tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali kalau melakukannya dengan meneteror orang ataupun mengintimidasi orang.  “Tidak mungkin orang Papua mau menghancurkan negerinya sendiri. Masak orang Papua mau mengacaukan daerahnya sendiri, itu tidak mungkin,” tandasnya. Dikatakan,  sebagai seorang pendeta ia telah belajar banyak tentang sejarah, terutama sejarah Tanah Papua, untuk mencari kebenaran.  “Saya belajar dari buku-buku Prof Drooglever tentang Pepera, ini kan menyatakan bahwa 1 Desember itu sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, di situ lagu kebangsaan diciptakan, disitu ada bendera, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hal itu yang menurutnya kemudian dibubarkan oleh Negara, sebagaimana dikatakan Ir Soekarno, ‘bubarkan Negara boneka buatan Belanda’. “ Ini kan berarti memang Papua sebagai suatu Negara. Saya kira ini kita harus terbuka dan jujur. Tidak boleh menipu,” tandasnya lagi.

Pemerintah dimintanya jangan menipu orang Papua dan harus jujur mengakui hal itu. “Saya dalam hal ini bicara sebagai pemimpin umat. Saya bicara tentang kebenaran. Saya bukan orang politisi, tapi saya seorang gembala,” ungkapnya.  

Tentang harapannya sebagai solusi atas permasalah tersebut, Socrates mengharapkan agar semua pihak dapat mempelajari sejarah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jurjurnya.

“Saya harap pemerintah dan rakyat papua semuanya, mari pelajari sejarah Papua ini baik-baik, secara obyektif, secara jujur dan terbuka. Kita tidak usah bikin seperti hantu yang menakutkan begitu,” harapnya.

Sehingga, menurutnya sejarah tersebut tidak menindas kita, tidak seperti hantu yang menakutkan.
“Jangan sejarah itu dijadikan sebagai obyek yang orang kemudian mengambil keuntungan di situ. Tidak boleh,” ujarnya.

Ia pun bertanya-tanya, mengapa hingga 50 tahun berlalu Pemerintah tidak mengakui fakta sejarah yang dikemukannya tersebut.

“Ada kebenaran-kebenaran yang digelapkan, yang dibelokkan, dengan menggunakan kekerasan-kekerasan. Orang papua bicara kebenaran lalu dibilang ‘oh kamu sparatis, oh kamu makar’ ini satu persoalan,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya musti duduk bicara baik-baik, melalui satu jalan dialog antara Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak yang netral, untuk mencari solusi-solusi yang benar dan bermartabat.

“Tidak bisa mengkalim bahwa Papua bagian dari NKRI, dan juga tidak bisa Papua mengklaim sebagai satu Negara sendiri. Ini kan musti ada pembedahan harus dibedah baik-baik, supaya ini bisa jernih,” ujarnya.

Dikatakan, ia tidak setuju bila dialog tersebut dilakukan dengan kunjungan-kunjungan kemudian bertemu dengan masyarakat, ataupun dialog konstruktif sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat dimunculkan. “Tidak usah polemic, duduk bicara baik-baik. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pikir itu satu langkah yang bermartabat, bersimpati dan manusiawi. Bukan kunjungan kemudian bicara-bicara, atau dialog konstruktif, bukan itu, tapi dialog yang benar-benar dialog,” terangnya.(aj/don/l03)

IPW: Kinerja Polisi Papua Dinilai Buruk

Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch menilai kinerja polisi di Papua sepanjang 2012 ini memburuk. Banyaknya insiden penembakan terhadap warga sipil adalah salah satu indikator memburuknya kinerja tersebut.

"Ini makin parah. Polisi yang memegang senjata justru menembak secara sewenang-wenang," kata penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan, dalam konferensi pers di Jayapura, Selasa, 6 November 2012.

Johnson lalu menunjuk insiden pembubaran Kongres Rakyat Papua pada Oktober 2011 lalu yang tak pernah disusul dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penembakan warga sipil.

Advokat senior ini menyesalkan lemahnya pola-pola penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menyelesaikan masalah keamanan di sana. "Seharusnya, ketika makin banyak jenderal polisi yang orang Papua, ada komunikasi dan lebih mudah penyelesaiannya," kata Johnson.

Karena itu, Johnson berharap pada kepemimpinan Kapolda Papua yang baru, Irjen Tito Karnavian. Tito yang dikenal sebagai intelektual polisi diharapkan mampu bekerja sama dengan semua elemen masyarakat Papua guna menjaga keamanan dan ketertiban di sana.

FAK Temukan Korban Pihak KNPB 18 Orang

Pimpinan KNPB Viktor Yeimo & Bucthar Tabuni (photo dok)

Manokwari Voice Baptist,-- Forum Anti Kekerasan (FAK) akhirnya merilis hasil penelitian dan pengkajian terkait tindakan kekerasan yang terjadi Selasa (23/10) lalu di depan Kampus Unipa. Dalam rilis tersebut, FAK menyebut sebanyak 18 orang dari aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menjadi korban dalam insiden antara polisi dengan aktivis KNPB.

Ketua FAK, Frans J.P Kareth dalam jumpa pers dengan sejumlah media, Rabu (31/10) mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk bertemu pihak kepolisian untuk memastikan jumlah korban dari pihak polisi.
Setelah mengetahui jumlah korban dari aparat keamanan, FAK menjadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah praktisi hukum dan akademisi guna melakukan pengkajian lebih mendalam.

Khususnya lanjut Frans menyangkut proses pembubaran. Apakah sesuai dengan protap Kapolri nomor 01/X/2010 tentang penanggulangan aksi massa yang mengarah ke tindakan anarkis. Atau sebaliknya, terjadi kesalahan dalam proses pembubaran tersebut.

Adapun nama aktivis KNPB yang menjadi korban dalam insiden 23 Oktober 2012 versi FAK, masing-masing, Daniel Matuan, Apit Wandikbo, Yohanes Delkme, Alfius Jikwa, Demianus Aud, Sakeus Saubalon, Jhon Batbalio, Serpas Walur, Alexander Nekenem, Edison Peyen, Maikel Sawa, Edward Wandik, Frans Mumpu, Melkias, Alex Gombu, Eman Mabel, Jonal dan Robert Roy Robaha.(sr)

Sumber: http://www.radartimika.com

KONTRAS: Papua akan jadi wilayah operasi Densus 88

An Australian funded Detachment 88 unit in 2010.

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  (Kontras) menilai Papua akan dijadikan wilayah operasi Detasemen  Khusus (Densus) 88 sehingga kekerasan di provinsi tersebut akan terus  berlangsung. Kalangan masyarakat sipil mendesak untuk dilakukannya  penarikan TNI dan Polri. 

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pihaknya menyesalkan hak  atas kemerdekaan, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di Papua tidak  sepenuhnya dijamin oleh negara. Organisasi tersebut mencatat sejak  Januari hingga Oktober 2012 terdapat  81 tindakan kekerasan,  setidaknya 31 meninggal dan 107 orang mengalami luka-luka di Papua.

"Demokrasi di tanah Papua telah dipancung dan menjadi tantangan berat  bagi warga sipil untuk menkritisi kebijakan Negara yakni TNI dan Polri  yang berlangsung hingga saat ini," ujar Haris dalam pernyataan bersama dengan National Papua Solidarity, Bersatu untuk Kebenaran dan Yapham,  yang dikutip pada Jumat (26/10/2012).

Dia mengatakan salah satu sebab mengapa terjadinya kekerasan di  provinsi tersebut adalah ingin dijadikannya Papua Barat sebagai  operasi Densus 88. Sedangkan sebab lainnya, kata Kontras, adalah  adanya pelabelan separatis pada sejumlah warga di Papua serta isu  keamanan di Asia Pasifik, khususnya Papua Barat telah menjadi alasan Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara imperialis.

Haris mengungkapkan kondisi tersebut telah menjadikan Papua sebagai  lahan subur bagi konflik, demi kepentingan negara, ekonomi dan  kekuasaan. Kontras menilai tidak heran kenyataan itu mendorong rakyat  pribumi di Papua bangkit memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang  tak kunjung tiba.

"Kami mendesak kepada Presiden untuk segera membuka ruang gerak demokrasi di Papua dan merealisasikan dialog damai antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga," demikian Haris. (Bsi)

 Sumber: http://www.bisnis.com

KontraS Nilai Polisi Papua Emosional

JAKARTA - KontraS menilai kepolisian menggunakan pendekatan emosional dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Hal itu terlihat dalam penanganan kasus penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw, anggota Brimob Polres Paniai, Papua.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar mengatakan bahwa seisi kota dibuat kalang kabut oleh anggota kepolisian dan TNI terkait pengusutan kasus tersebut.  Menurut Haris, masyarakat memilih menjauhi aktivitas di luar rumah demi menghindari brutalitas aparat keamanan.

"Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua terhadap peristiwa terakhir, penembakan terhadap Brigadir Yohan Kisiwaitouw memperlihatkan pendekatan emosional, jauh dari profesionalitas anggota kepolisian," papar Haris lewat siaran pers yang diterima JPNN, Minggu (26/8).

Haris mengungkapkan, ada tujuh warga di Paniai yang ditangkap Polda Papua terkait penembakan Brigadir Yohan Kisiwaitouw. Antara lain Silas Yogi (pegawai Pemda), Lukas Nawipa (warga Ogeida), Ibron Gobai (warga Ogeida), Aluwisius Degei (guru), Derek Kobepa (Ketua Mudika), Itikimi Kobepa (motor reks) serta Pendeta Yandrik Nawipa.

Menurut Haris, Polda Papua telah mengerahkan kekuatan secara berlebihan dan berpotensi abuse of power. Selain itu pemerintah pusat melalui Menko Polhukam juga menunjukan sikap permisif dengan kekerasan yang dilakukan oleh polisi di Paniai.

"Bahkan pernyataan Djoko Suyanto (Menko Polhukam) semakin permisif dengan mengatakan “menolak dianggap melakukan pelanggaran HAM” jika mengejar para pelakunya," imbuh Haris.

KontraS mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polda Papua. LSM pejuang HAM itu juga meminta agar kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang berperikemanusiaan dan sesuai aturan hukum. (dil/jpnn)

Yusak Pakage Diringkus Ke Polsek Abepura

Yusak Pakage Ketua PARJAL ( Photo Jubi)

Jayapura (23/7)---Yusak Pakage, mantan Tahanan Politik (Tapol) Papua ditahan dan diringkus aparat Polsek Abepura dan Polresta Jayapura sesaat sebelum persidangan Buchtar Tabuni di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura siang ini.

Penahanan Pakage terkait aksi marahnya di dalam PN. Kemarahan Pakage berawal saat dirinya memasuki PN dan melihat Buchtar Tabuni yang sedang duduk di bagian belakang PN menunggu disidang. Karena kesal, Pakage menendang tempat sampah yang berisi ludah pinang. Ludah pinang tersebut mengenai bagian bawah celana panjang yang dikenakan Yosias Fonataba, seorang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang sedang menerima telepon.

“Kenapa tendang tempat sampah, ade marah kah?” tanya Fonataba kepada Pakage yang sedang marah-marah. Pakage tetap marah dan berujar, “Kampegawai negeri ini, enak saja,” kata Yusak Pakage menjawab pertanyaan Yosias. Fonataba bingung dan menghindar ke belakang polisi yang mulai berdatangan dari arah depam PN saat mendengar kegaduhan di area belakang ruang sidang.

Polisi yang sedang berjaga-jaga kemudian datang dan menggeledah Yusak Pakage. Polisi mengamankan Pakage karena diduga membawa alat tajam dan berusaha menikam orang. Pakage kemudian dibawa ke halam an depan PN. Semula Pakage dinaikan ke atas sebuah truck polisi dengan kasar oleh beberapa orang aparat kepolisian tetapi kemudian dipindahkan ke dalam mobil kijang silver milik Wakapolsek Abepura, Iptu Lintong Simanjuntak.

Dalam pantauan tabloidjubi.com, Pakage tidak membawa pisau di tangan tetapi pisau baru ditemukan aparat kepolisian saat menggeledah Pakage sesaat setelah polisi berdatangan ke ruang belakang sidang sebelum digiring ke halaman depan PN Abepura.

Saat ditanyai tabloidjubi.comakan dibawa kemana Yusak Pakage, “Akan dibawa ke Polsek Abepura,” demikian kata salah satu anggota polisi yang berada di dalam mobil bersama-sama dengan
Pakage. (JUBI/Aprila Wayar)

Sumber: Tabloid Jubi

Buchtar Disidang, Kemana Ribuan Militan KNPB?

Ketua KNPB Bucthar Tabuni (Photo Jubi)

Jayapura Jubi(18/7)--- Anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menghilang ketika nasib Buctar
Tabuni akan ditentukan di pengadilan. Sidang Perdana Ketua umum KNPB, Buctar Tabuni tanpa
kehadiran ribuan anggota KNPB.

Ribuan pengikut dan simpatisan KNPB menghilang, tidak memberikan dukungan moral kepada Buctar dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura. Ribuan Anggota KNPB mungkin hilang karena SMS dan telepon teror. “Mereka mungkin menduga-duga, jangan-jangan, saya yang masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO), kemudian ditangkap,” kata salah satu anggota KNPB yang hadir dalam persidangan itu, yang tidak mau mempbulikasikan nama dalam pemberitaan ini.

Pria asli pegunungan yang tidak mau menyebutkan nama itu mengatakan, ketidakhadiran anggota KNPB ini tidak perlu terjadi. Karena tidak semua anggota KNPB masuk dalam daftar pencaharian orang. “Kita tidak semua masuk dalam DPO. Coba hadir memberikan dukungan ka…,” katanya kepada tabloidjubi.com, Rabu (18/7) di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua.

Menurutnya, anggota KNPB tidak hadir di setiap persidangan itu menjadi bukti polisi berhasil membekuk militansi KNPB. “Coba hadir membuktikan kami juga ada. Kalo begini polisi akan pikir mereka berhasil,” lanjut anggota KNPB yang tidak mau dimediakan namanya itu.

Sementara itu, pengunjung sidang lain, menilai ketidakhadiran anggota KNPB itu, menjadi bukti siapa yang setia dengan perjuangan dan tidak; siapa yang menjadi sahabat dan tidak; siapa yang menjadilawan dan kawan.

“Saat-saat inilah terbukti siapa yang betul-betul menjadi sahabat dan yang hanya ikutramai,” kata Hendrik. Selain itu, Musa Abubar menilai anggota KNPB tidak mau mengambil resiko tuduhan yang tidak benar. Mereka melindungi diri dengan tidak menghadiri persidangan Buctar. “Mereka mungkin tidak mauambil resiko dituding yang tidak-tidak,” kata pria asli Serui ini.

Dalam pantauan tabloidjubi di lapangan, hanya 17 anggota KNPB yang hadir menyaksikan persidangan yang berlangsung dibawa pengawalan Dalmas Polresta Jayapura ini. Penjagaan persidangan Buctar tidak seketat persidangan Forkorus Cs yang dijaga ketat anggota Brimob Polda Papua serta anggota Polresta Jayapura dengan Baracuda. Pengunjung sidang pun tidak sebanyak persidangan Fokorus Cs. (Jubi/Mawel)

Indonesia Military Claims respects human rights in Papua

Indonesia Military in Papua

The Indonesian military (TNI) has always respected and implemented human rights principles in carrying out its main duties in Papua.

 “TNI is not careless, and we keep being procedural in carrying out our duties anywhere including in Papua,” said army commander`s operations assistant Major General Dedi Kusnadi Thamim on Sunday (15/07) in Jinan, China.

Met after attending the closing of a joint exercise between the Indonesian army`s special force Kopassus and China`s People`s Liberation Army special force he said TNI has always respected human rights principles in Papua.

“We will never act cruelly on civilians. But we also will never stay idle if an armed group attacks us. We cannot stay idle towards them. Can we just stay idle if they shoot us?,” he said.

According to the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) 22 violent cases has so far been recorded to have happened in the eastern region leaving several deaths.

“The government must seriously settle the problem to provide a sense of peace for the people. The big number of violent cases that has happened has made the performance and professionalism of security forces being scrutinized,” Komnas commissioner Ridha Saleh said in Jakarta.

Without peace, he said, it would be impossible for the government to carry out development programs in Papua and therefore Komnas HAM has asked the government to show its seriousness to immediately hold a dialog involving all parties concerned in the central administration and Papua.

“The government must really be present to give a sense of peace before they carry out the agenda for change in Papua. If the government cannot protect or maintain security it will be impossible for it to be able to carry out development efforts in Papua,” he said.

Ridha expressed concern over violent and shooting incidents that have happened in Papua and in view of that Komnas HAM had urged the security forces to investigate the cases thoroughly.

A Komnas HAM representative in Papua, Frits Ramandey meanwhile has said that the death of Sawiyatami village head Yohanes Janufrom or Yanafrom (30) on July 1 could be categorized as a human rights violation.

“It is categorized as a human rights violation because a life has been taken. Whether he has been shot by an OPM (separatist group) member or a TNI member the case must be investigated to find its truth,” he said.

Source: ANTARA News

Jangan Gunakan Pendekatan Militer di Papua

Pembangunan di Papua bisa menyejahterakan rakyat di sana. 

Papuan Mitarysm

Jakarta VIVAnews - Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Endriartono Sutarto menilai Pemerintah harus menggunakan pendekatan kesejahteraan di Papua. Sebab, masyarakat Papua mendambakan pembangunan dan kehidupan yang setara dengan daerah lain di Indonesia.

"Selama kesejahteraan itu belum tercapai maka mereka berupaya untuk cari alternatif. Saya khawatir, alternatifnya memisahkan diri," ujar Endriartono di Gedung Serbaguna Komppleks Perumahan anggota DPR RI Kalibata, Jakarta, Minggu 15 Juli 2012.

Dengan demikian, jika pembangunan berhasil dan masyarakat Papua sejahtera, maka keinginan untuk mencari alternatif lain jadi tidak ada.

Selain itu, Endriartono yakin pendekatan kesejahteraan ini jauh lebih efektif ketimbang peningkatan keamanan melalui pengerahan aparat militer. "Jangan gunakan pendekatan militer, tapi gunakan pendekatan kesejahteraan," kata Endriartono.

Meski langkah pendekatan kesejahteraan terhadap Papua yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan, namun gejolak masih terjadi. Hal tersebut, menurut Endriartono, karena program yang dilakukan belum berjalan dengan baik dan tidak menyentuh masyarakat Papua secara langsung.

"Memang sebenarnya sudah ada upaya itu, cuma pengelolaannya mungkin belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di sana," kata Endriartono. (umi)

Rekaman Pernyataan Mako Tabuni Sebelum Ditembak Mati

Alm. Mako Tabuni

KNPBnews - Rekaman konferensi pers berikut ini dilakukan alm. Mako Tabuni, ketua 1 KNPB saat aksi damai di  kantor DPRP pada tanggal 9 Juni 2012, atau 5 hari sebelum dirinya ditembak mati oleh Indonesia melalui Densus 88. Rekaman ini menunjukan Mako menuding pihak negara, dalam hal ini Polda Papua melakukan serangkaian aksi kekerasan (penembakan). Berikut kutipan rekamannya: 

  

Disini Rekenamannya: Rekaman: Pernyataan Mako Tabuni

“…atas semua peristiwa ini, berarati polda papua bertanggung jawab. Semua rentetan peristiwa. Jadi semua pelaku kejahatan diatas tanah Papua adalah Polda Papua, karena tidak ada mengungkapkan bukti penangkapan Buchtar Tabuni oleh Waterpau diatas meja ini, tidak ada bukti bahwa Buchtar Tabuni keluarkan perintah, atau Buchtar tabuni keluarkan PO, atau Buchtar Tabuni anggota KNPB kedapatan ada bawa senjata tajam,senjata api dll tidak ada, tapi disuruh bertanggung jawab berarti menuntupi kesalahan dan mengkambinghitamkan KNPB sebagai teroris atau aktor kriminal diatas tanah Papua, 

 jadi kami vonis, kami tetapkan, rakyat Papua tetapkan dan memutuskan Polda papua adalah aktor semua kejahatan diatas tanah Papua. Pembunuhan, penembakan yang terjadi ini adalah Polda Papua dibawah kepemimpinan Waterpau, dan Waterpau segera bertanggung jawab. Kapolri segera tarik Waterpau dan minta keterangan, demikian. karena dia mau melindungi diri sendiri atas otak-otak kejahatan ini, maka ia menangkap Buchtar Tabuni tanpa bukti yang jelas. 
Yang berikut dia mau menjadi penyelamat siang bolonn diatas tanah ini, kemungkinan besar mungkin ambisi Kapolda, dengan untuk meredam situasi diatas tanah Papua ini, dia melakukan kejahatan baru dikambinghitamkan KNPB untuk Jakarta percaya bahwa o Waterpau cocok jadi Polda Kapolda, a..itu..itu..kita ini orang lapangan jadi, pemain semua jadi, a..kalau seperti itu ya, itu satu penghinaan terhadap saudara, kita ini sama-sama orang Papua tapi kelakukan seperti itu sangat…… Itu yang pertama, KNPB hari ini kami datang ditempat produk hukum diatas tanah Papua, yaitu DPRP, kami akan desak DPRP deadline waktu 3 hari keluarkan Papua darurat sipil, 1 berkas untuk Papua darurat sipil, kalau tidak sejak hari ini juga KNPB akan memediasi seluruh rakyat Papau Barat akan kasih DPO terhadap DPRP, MRP atas pembunuhan pembantaian diatas tanah Papua karena mereka melindungi penjahat-penjahat yang ada diatas tanah Papua yaitu militer.
 Kami akan kasi DPO kami akan cari dari rumah kerumah bunuh mereka, kalau tidak mampu keluarkan satu perda tentang Papua darurat sipil. itu yang sementara kami tunggu Komisi A untuk keluarkan Perda itu, terima kasih”

Pernyataan alm. Mako Musa Tabuni menunjukan dengan pasti bahwa KNPB bersama dirinya bukan merupakan aktor berbagai penembakan di Papua. Mako dengan jelas menyatakan bahwa, KNPB melalui Buchtar Tabuni tidak pernah mengerluarkan perintah operasi untuk lakukan berbagai aksi penembakan di Papua.

 

Mako, dalam pernyataan diatas menunjukan bahwa dirinya sangat yakin bahwa semua aksi penembakan adalah skenario pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Mako dengan terbuka menyatakan bahwa kondisi itu merupakan permainan Wakapolda Paulus Waterpau untuk kepentingan ambisinya menjadi Kapolda Papua.

 

Lantas menjadi pertanyaan, mengapa polisi tidak menangkap alm. Mako Tabuni disaat aksi damai berlangsung di DPRP? Padahal keberaan Mako sangat strategis bagi Polisi untuk lakukan penangkapan karena berada 100 meter diantara Mabes Polda Papua dan Mabes Porlesta Jayapura.

 

Hal ini membuktikan bahwa penembakan terhadap Mako Tabuni pada tanggal 14 Juni lalu dilakukan atas perintah Wakapolda, Paulus Waterpau adalah dalam upaya menyelematkan proyek skenario negara dan Polda Papua dalam hal ini Paulus Waterpau yang hendak dibuka dan dibeberkan oleh alm. Mako Tabuni dan KNPB.

 

Hari-hari sebelum alm. Mako ditembak mati, almarhum bersama teman-temannya di KNPB melakukan aktivitas seperti biasa sekalipun di media masa Polda Papua melalui Paulus Waterpau menyebutkan inisial ‘MT” (Mako Tabuni) dan kawanan yang lain sebagai pelaku penembakan. Almarhum tidak merasa takut, dengan incaran Polda Papua yang menjadikan dirinya DPO.

 

Pada tanggal 12 dan 13 Juni sore dan pagi alamarhum berjalan kaki  ke putaran perumnas III dan makan pinang. Almarhum tidak menunjukan bahwa dirinya panik, sekalipun banyak anggota Polisi dan intel yang lalu lalang dengan mobil-mobil Avansa untuk mewanti-wanti dan mencari posisi yang tepat untuk membunuhnya pada saat itu. Almarhum tenang karena ia merasa bahwa ia tidak bersalah, atau ia bukanlah aktor penembakan seperti yang dituduh Polda Papua di media masa.

 

Skenario negara ini sudah menjadi rahasia umum. Pasalnya, semua kejadian penangkapan dan pembunuhan di Papua ditengarai sebagai upaya negara mendegradasi dan menjustifikasi gerakan KNPB sebagai gerakan kekerasan, gereakan pengacau, gerakan teroris dan label-label lainnya.

 

Skenario itu bukan saja mengorbankan Mako Tabuni. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], Buchtar Tabuni yang ditangkap juga bagian dari skenario itu. Penangkapan dan proses hukum Buchtar Tabuni penuh tanda tanya. Kenapa Buchtar yang dituduh awalnya sebagai pelaku yang mengkoordinir penembakan di Papua tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan? namun setelah Mako dibunuh Buchtar justru dikaitkan dengan alasan pengrusakan LP Abepura yang terjadi dua tahun silam (2010)?

 

Bila kejadian tersebut terjadi pada dua tahun yang lalu,  mengapa selama dua tahun berjalan Buchtar tidak ditangkap oleh Polda yang telah menetapkan dirinya DPO? Padahal selama ini Buchtar selalu lakukan koordinasi aktif untuk pengamanan aksi dengan Kapolda. Bahkan, dirinya ciptakan suasana saling menghargai dengan pihak Polda Papua, dimana beberapa kali ia mendatangi Mabes Polda Papua, dan kenapa ia tidak ditangkap pada saat itu bila statusnya DPO kasus pengrusakan Lapas Abepura 2010 lalu?

 

Bila Buchtar dikaitkan dengan Kasus Lapas Abepura, kenapa Polda Papua bersama media masa membuat pemberitaan yang palsu saat rekontruksi pembunuhan warga Jerman di Base-G, dimana Buchtar Tabuni juga ditempatkan dalam rekontruksi itu sebagai pelaku penembakan warga Jerman?

 

Adalah merupakan suatu pembohongan publik yang juga bagian dari proyek skenario yang dimainkan negara dalam upaya membunuh gerakan damai yang dibangun oleh KNPB. (wl/wd)

 

US State Department urges proper investigation into Papua shootings

The US State Department has condemned recent violence in Indonesia’s Papua region and urged Jakarta to investigate allegations of excessive force by the security forces.

The State Department says it wants to see full and transparent investigations into a recent string of shootings in Papua, most of which have been blamed by police on "unidentified gunmen".

The Huffington Post reports that at least 19 people have been killed in Papua over the last month.
In the killing of the Papuan leader Mako Tabuni last month in Jayapura, police say an officer was forced to shoot him when he resisted arrest.

His death came shortly after he publicly called for police to properly investigate recent shootings.
The US State Department says that limitations on access to Papua for foreign governments, NGOs and journalists only feeds suspicion in the international community about government actions in the region.
It has encouraged Indonesia to take this into consideration when reviewing travel requests.

News Content © Radio New Zealand International

Mobil Pdt. Yoman Sempat Dihadang Oknum Polisi

 Matius Murib: Hentikan Upaya Provokasi

Rev. Socratez Sofyan Yoman

Jayapura, VB– Mobil milik Ketua Sinode Babtis, Pdt. Socrates Sofian Yoman dihadang dan ditahan empat oknum polisi dari Satuan Brimob POLDA Papua, Jumat (6/7) sekitar pukul 19.30 di jalan raya Kota Raja-Abepura, depan Saga Mall.

Mobil pendeta Yoman ditahan ketika ia hendak pulang dari ibadah di Kota Raja Luar. Ikut serta dalam mobil istrinya bersama tiga anak serta Mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua Matius Murib.

Kepada media ini, Matius Murib mengatakan,  keempat polisi ini menghadang mobil pendeta dan membuka paksa  pintu mobil dengan tangan kosong. Senter yang dipegang pada tangan sebelah salah satu anggota Brimob ini dipasangnya dan tujukan langsung ke arah  mata Pdt Yoman.

“Saat senter diarahkan ke pendeta, mereka bilang, ‘Anda kenapa berhenti disini? Anda siapa?, Kerja di mana?, Dinas mana? Kalau anda tidak senang polisi bicara, jangan caranya begitu,” Kata Matius menirukan kata-kata polisi.

Mantan Wakil Ketua KOMNAS HAM Papua ini mengatakan,  ia sempat mengingatkan kepada anggota Polisi untuk bicara baik-baik dengan seorang tokoh. “Dengan tegas saya mengatakan “anda tahu-tidak ini Pdt Sokrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Babtis Papua. Harus bicara baik-baik. Ada apa?,” katanya.

Ketika Matius mengatakan akan melaporkan tindakan itu kepada Polda Papua, keempat anggota polisi ini mengatakan, ‘kami tidak takut. Laporkan saja,”. Lalu, mereka  hentikan aksinya kemudian menuju ke arah Kantor Polsek Abepura.

Mantan KOMNAS HAM ini menilai penahanan pendeta Yoman adalah upaya provokasi dan memancing emosi masa masyarakat  Papua. Untuk itu, ia meminta hentikan cara-cara teror dan kekerasan terhadap orang asli Papua. 

Orang Papua tetap sabar dan mendorong dialog damai Jakarta-Papua. (Agus Kadepa/MS)

Sumber: http://majalahselangkah.com/

Lamberth Pekikir acknowledges the risks he is taking

Bintang Papua, 4 July 2012

Lambert Perikir ( OPM)

Lamberth Pekikir, the general co-ordinator of the TPN/OPM who is now being hunted down by the military, has declared that he is prepared to accept the consequences of his actions, saying that he knows what the consequences are for anyone who consistently struggles for a free West Papua. To understand the attitude of Lamberth Pekikir, the following is an interview of Pekikir conducted by Bintang Papua:

Bintang Papua (BP): What are your feelings about being chased and hunted down by the security forces?

LP: To be quite honest, as a human being, I am afraid to be in such a situation but as someone who is struggling for the Land of Papua and in defence of our territory, I know that this means taking great risks.

BP: Are you aware that you are being hunted?

LP:  Yes, indeed, and I have seen the people who are chasing me.

BP: Are you prepared for what may happen if the base of the TPN/OPM, [the military wing of the OPM] were to be attacked?

LP: Ever since I decided to defend the Land of Papua and the Papuan people, I have been ready to face whatever happens,, for the cause of truth and justice for this land.

BP: Is there anything that you would like to convey to the security forces?

LP: I want the security forces to accept responsibility for the human rights violations that occur in West Papua and I want them to put an end to these violations as a result of which many lives have been sacrificed.

BP: Who is it who shot dead the head of Sawiya Tami Kampung?

LP: Evidence must be produced to discover who it was who shot him dead instead of making simply accusations about the crime.. Besides people like me, there are many people in Keerom who own firearms, including members of the security forces as well as quite a few civilians who possess firearms with the necessary license.

BP: Is there anything else you would like to say?

LP: Speaking from the headquarters of the TPN/OPM, we call on the Indonesian government to acknowledge responsibility for the political conflict in West Papua.

Please accept my thanks.
-----------------------

As has been reported, the operational area for the OPM leader, Lanberth Pekikir, along the border with PNG has been reduced This followed in the wake of shots fired by Pekikir at a vehicle belonging to the Indonesian army on 1 July in the district of Keerom which led to the death of the local kampung head.

The security authorities have since said that they are chasing the group of separatists headed by Lamberth Pekikir who they hold responsible for the death of a civilian. The commander of the regional military command, Major General Erwin Safriti said that efforts to capture Pekikir by his men are being undertaken not only by land but also by air in view of the nature of the territory along the border with PNG..

Translated by TAPOL

West Papua Report July 2012: escalating violence, rights award, Detachment 88

West Papua Report July 2012

Mako Tabuni ( Wakil Ketua KNPB)

This is the 99th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia ActionNetwork (ETAN). 

Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw @msn.com. If you wish to receive the report via e-mail, send a note to etan@etan.org.

SUMMARY
 

The West Papua Advocacy Team gives its annual John Rumbiak Human Rights Defenders Award to Anne Noonan and Joe Collins and the Australia West Papua Association (Sydney). Detachment 88 forces gunned down leading Papuan activist Mako Tabuni in what witness describe as an extrajudicial killing. Tabuni was a key official of the West Papua National Committee (KNPB), an organization pressing for a referendum on West Papua's status. Indonesia's security forces and Detachment 88, a purportedly anti-terror unit supported by the U.S. and Australian governments, are ratcheting up pressure on KNPB and other Papuan groups at a time of growing tension in the territory. 

That tension derives in part from an early June assault on the village of Honai Lama by Indonesian military personnel which led to the death of at least one Papuan civilian, the beating of others, and destruction of villagers' homes. The Asian Legal Resource Center warned the UN Human Rights Council of "escalating violence" in West Papua and the failure of Indonesian authorities to arrest the perpetrators of this violence. 

 

WPAT urges the U.S. government to suspend support for Detachment 88. WPAT also endorses a Human Right Watch call for the Indonesian government to admit the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions.

 

Full Report : http://etan.org/

Jangan Penegakan Hukum Jadi Jubah Operasi Militer

Taha Al Hamid: Penegakan Hukum Penting Harus Dilakukan

Taha Al Hamid

Jayapura - Terkait tudingan Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih, bahwa pelaku penembakan terhadap Kepala Kampung Sawiyatami Yohanes Yanupron  adalah kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, Presidium Dewan Papua meminta dibuktikan secara hukum.    Namun,  jangan penegakan hukum dijadikan sebagai jubah membungkus desain operasi militer.  “Penegakan hukum penting dan harus dilakukan oleh Polisi, tak peduli siapa pelakunya.  Masyarakat Papua pasti menghargai itu. Tapi, seyogyanya semua tudingan terhadap Lambert Pekikir dan anak buahnya, sebagai pelaku keponakannya sendiri yang tak lain Kepala Kampung.

Sawiyatami, harus dibuktikan dulu secara hukum,’’tandas Thaha Alhamid Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, melalui pesan singkatnya, Kamis 5 Juli.  Lanjut dia, dalam proses penegakan hukum Polisi harus profesional, dengan sasaran hanya para pelaku yang memang melakukan penembakan. ‘’Polisi dalam menegakkan hukum harus terukur, sasaran jelas yakni yang terbukti bersalah. Jangan juga penegakan hukum menjadi jubah untuk membungkus skenario operasi militer dengan melakukan penyisiran dan menyikat rakyat yang tahu apa-apa,’’tandasnya.

Ia mengatakan, dalam peristiwa pengibaran bendera yang berbuntut tertembaknya warga sipil, penegakan hukumnya jangan sampai lenyap dan berganti dengan tindakan represif. ‘’Penting kita jaga agar jangan sampai kasus pengibaran bintang kejora dan penembak kan kepala desa, lantas menjadi justifikasi tetapi kemudian tenggelam dalam hiruk pikuk operasi militer. Nanti substansi penegakan hukumnya hilang dan yang muncul adalah bentuk kekerasan baru lagi,’’tegasnya. Thaha juga meminta Pimpinan Polda Papua dalam mengungkap kasus penembakan Kepala Kampung, sebaiknya membukan komunikasi dengan masyarakat maupun tokoh agama yang ada disekitar lokasi kejadian. Agar jelas siapa pelaku sebenarnya.  ‘’Saya kira pimpinan Polda Papua harus berusaha  membuka simpul  komunikasi yang tersumbat supaya masyarakat dan tokoh agama di sekitar TKP buka mulut  menjelaskan siapa kemungkinan pelaku penembakan yang sebenarnya,’’tegas Thaha.

Sementara itu, menyikapi perintah Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Moh Erwin Syafitri kepada jajarannya, untuk mengejar kelompok Organisasi Papua Merdeka pimpinan Lambert Pekikir yang bermarkas di daerah perbatasan RI-Papua Nugini mendapat tanggapan dari The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial).

‘’Dalam melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap gerakan separatis bersenjata, aparat KODAM XVII Cenderawasih harus berpegang pada UU No. 34 Tahun 2004, khususnya pasal pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (2) point 1, ayat (3), pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Dimana, dalam upaya penangkapan terhadap Lambert Pekikir cs disebut sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP),  pelaksanaannya haruslah berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara,’’ujar Poengki Indarti Direktur Eksekutif Imparsial juga melalui pesan elektroniknya, Kamis 5 Juli.

Dengan demikian, harus ada persetujuan DPR RI sebagai pegangan Presiden untuk memberikan perintah pengejaran terhadap OPM pimpinan Lambert Pekikir. “Jadi, TNI tidak boleh dikerahkan melakukan pengejaran, sebelum ada keputusan presiden yang disetujui DPR RI, jika tidak, pengerahan pasukan tersebut illegal,’’ tegasnya. Imparsial menganggap kasus penembakan mobil TNI yang berbuntut tertembaknya warga sipil, adalah kasus criminal, sehingga yang paling berhak melakukan pengejaran adalah Polisi. ‘’Penembakan itu tindakan krimnal, jadi itu wewenang Polisi dalam penegakan hukum,’’singkatnya.

Aksi baku tembak antara OPM pimpinan Lambert Pekikir dengan TNI terjadi 1 Juli lalu di Kampung Sawiyatami Wembi Kabupaten Keerom. Seorang warga sipil kemudian tertembak dalam insiden itu. Lamber  Pekikir mengakui melakukan penembakan terhadap mobil TNI, tapi tidak mengakui menembak  Yohanes Yanupron.(jir/don/l03)

Sumber: http://www.bintangpapua.com/

Situasi di Papua Tidak Kondusif, Warga Sipil Ketakutan Atas Kehadiran Aparat TNI-POLRI

Aparat TNI Operasi di Papua (Photo Beritasatu)

Report KNPBnews,--Situasi di Wamena pada umumnya di Papua tidak kondusif, Hak hidup warga Papua di Wamena terancam akibat tindakan aparat militer gabungan TNI dan POLRI.

Wamena 03 Juli 2012 sekitar 01:00 Wp, kembali terjadi 1 korban nyawa hingga tewas seorang tukang ojek dan 3 lainya kritis. Menurut informasi yang kami peroleh melalui via telepon seluler dilaporkan bahwa, telah terjadi koban nyawa 1 orang tukang ojek ditakam oleh orang tak dikenal di Siep Kosi Wamena, namun korban belum diketahui Idenditasnya.

Tiga lainya yang sedang kritis dirawat di RS. UGD Wamena, tiga korban ini ditikam juga oleh orang tak dikenal bertempat di Pasar Baru Wamena, namun korban tersebut belum juga diketahui identitasnya. Karena untuk diketahu identitas korban akses untuk pergi cek korban di RS dibatasi, oleh aparat Gabungan TNI-POLRI, saat ini khusunya dikota Wamena dikuasai oleh Aparat kabungan TNI-POLRI. Dari saat dikabarakan korban ditikam oleh orang tak dikenal sampai malam sedang patrol oleh aparat Gabungan TNI-POLRI. Saat patrol aparat kabungan ini, ketika dapat melihat warga yang melintas di jalan tanpa ditanya langsung ditangkap dan bawa ke Polres Wamena. Hal ini mengakibatkan, semua warga terancam dan sangat trauma, sedangkan warga yang lainnya mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena tindakan Aparat gabungan itu.

Dilaporkan dari sumber yang terpercaya dan positip, pada tanggal 1 Juli 2012, para aparat gabungan TNI-POLRI saat swiping telah menangkap 25 orang warga Papua di Wamena, sampai saat ini belum dikeluarkan sedang ditahan di Polres Jayawijaya. Namun mereka yang ditangkap belum diketahui identitas, tetapi yang kami kenal juga yang ikut ditangkap, 1. Enos Itlai 28 thn dan 2. Semi Sambom 29 thn. Mereka yang ditangkap ini tidak melakukan tindak pidana yang melanggar UU, tetapi ditangkap sewenang-wenang dengan alasan yang tidak jelas hanya sebatas mencurigai.

Wamena karena kasus penikaman oleh orang tak dikenal ini, mengakibatkan situasi tidak kondusif, warga sipil terancam, dan yang lainya sedang mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena aparat gabungan TNI-POLRI melakukan tindakan pengkapan para warga yang tidak bersalah. Kemudian hari ini Selasa tanggal 3 Juli sekitar pukul: 11:35 wp sempat Aparat gabungan mengeluarkan tembakan berturut-turut di Lokasi III, Pasar Baru, Sinakma dan Woma di Wamena sampai berhenti sore pukul 04: 00 wp. Hal ini juga mengakibatkan hak hidup warga sipil tidak aman.

Sama juga di Jayapura Papua situasi sampai saat ini tidak aman, karena pasca penembakan terjadi pada 1 Juli terhadap kepala Kampung Kali Tami di Keerom. Insiden itu terjadi sampai saat ini aparat gabungan TNI-POLRI terus melakukan pengejaran terhadap yang diduka TPN-OPM. Tetapi pelaku yang mengorbankan kepala kampung itu bukan TPN-OPM. Lambert Pekikir Pimpinan TPN-OPM di wilayah perbatasan RI-PNG mengaku bahwa, saya sempat menembak mobil milik TNI, tetapi penembakan kepala kampung saya tidak tahu. Pelaku penembakan terhadap kepala kampung kali tami adalah Aparat gabungan TNI-POLRI, sebab ia tertembak saat aparat gabungan swiping, berarti mereka yang menembak. Karena korban juga diduga anggota TPN-OPM.

Aparat gabungan melakukan swiping dan pengejaran dilakukan selain itu warga sipil di taksi umumpun diperiksa sampai diinterogasi, maka hal ini juga mengakibatkan secara tidak langsung batasi ruang gerak aktivitas warga sipil, semua warga trauma dan tidak aman, hak hidup mereka terancam.

Untuk situasi rentetan yang terjadi di Papua tidak kondusif ini, rakya bangsa Papua meminta kepada Internasional, Negara anggota PBB, NGoS dan PBB segera mengirim Pasukan Perdamaian PBB dan tim Investigasi, serta Jurnalis Internasional.