Pembredelan Buku Bukan Hal Baru di Tanah Papua

 By. Naftali Edoway

Naftali Edoway (photo pribadi)

Jayapura Voice Baptist,-- Saya membuka sebuah media online yang berita-beritanya selalu saya santapi. Dialah Tabloidjubi.com, salah satu media online dari Tanah Papua yang berita-beritanya tak dapat disangsikan hingga kini.  Dalam media ini saya menemukan sebuah judul berita “Buku Ke-15 Dari Socratez Dilarang Beredar”[1], membaca judulnya saya jadi tertawa. Tertawa bukan karena ada kesalahan pada judul dan isi atau pada medianya tapi kepada mereka yang melarang buku itu beredar. Lalu sejenak saya berpikir bahwa rupanya sampai saat ini penguasa negara ini belum mau ditelanjangi dosa-dosanya. 

Mereka masih ingin berkubang dalam lumpur dosa. Mereka masih ingin menari-nari diatas penderitaan yang mereka ciptakan bagi orang Papua. Mereka masih ingin tertawa diatas dosa yang mereka lahirkan karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang sudah dan terus dilakukannya hampir 50 tahun terakhir.

Sejak diintegrasi paksa 1969 hingga hari ini yang namanya pembredelan buku tentang Papua bukan hal yang baru. Hal seperti ini sudah berlangsung lama. Misalnya saja; Buku karangan Pdt. I.S. Kijne, “Seruling Mas” di larang beredar oleh pejabat Indonesia di Papua tahun 1963; Buku, Jayapura ketika perang Pasifik, oleh A.Mampioper di di larang beredar oleh pejabat Indonesia di Papua tahun 1979; Buku Karya Pdt. Jan Mamoribo, Benteng Jembekaki, dilarang beredar dalam tahun 1979 oleh pemerintah Indonesia; Buku karya Benny Giay, Penculikan dan Pembunuhan Theys Eluay, dilarang beredar dalam tahun 2003 oleh pejabat negara Indonesia di Papua; Sendius Wonda dengan bukunya, Tenggelamnya Rumpun Melanesia, dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia tahun 2007; Socrates Yoman dengan buah penahnya yang berjudul Pemusnahan Etnis Melanesia, dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia dalam bulan Agustus 2008, dll[2].

Dilarang beredarnya buku diatas, termasuk bukunya Socratez S.Yoman yang terakhir ini, menurut saya merupakan kebijakan untuk mematikan aktualisasi diri orang Papua atau upaya mematikan sikap kritis. Mereka ingin padamkan suara-suara demokrasi dari rakyat Papua. Mereka tak ingin kesalahan dimasa lalu dibongkar. Karena jika demikian mereka akan kehilangan muka dihadapan rakyatnya dan dunia internasional.

Kedua, Negara berusaha mengamankan status quonya atas tanah Papua dengan bahasa, bahwa isi dari buku-buku itu akan meresahkan rakyat, akan menganggu kondisi keamanan bahkan dikatakan berbau makar. Sikap negara seperti ini menunjukkan bahwa tak ada demokrasi di Papua. Yang ada hanya kekerasan, stigma dan teror dari waktu ke waktu untuk mengamankan kepentingan negara di Tanah Papua. Kekerasan yang berlebihan di Papua ini menunjukan adanya darurat kekerasan.  

Ketiga, ini adalah bentuk nyata kebijakan publik negara yang menurut Wibawanto Nugroho adalah degenerative politics[3]. Degenerative politics menurut Pak Nugroho adalah pandangan-pandangan politik dan anggapan-anggapan yang melumpuhkan kondisi masyarakat Papua. Artinya, Jakarta berpikir bahwa kehadiran buku itu akan mengganggu kadaulatan negara, sehingga segera diberedel/dilumpuhkan. Tak boleh ada orang Papua yang pintar dan menulis buku yang mempermasalahkan status quonya,dll.

Keempat, pembredelan buku ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada penjajahan atau pun perbudakan di Tanah Papua atau dengan kata lain Jakarta masih ingin memelihara politik penjajahan/perbudakannya di Papua.

Jika demikian, kapan ada kebebasan sebebas-bebasnya bagi rakyat Papua untuk menyatakan perlakukan tidakadil yang terus mereka alami? Kapan impian “Papua Tanah Damai” itu diwujudnyatakan? Kapan slogan “Kasih dan Damai itu Indah” yang dipajang di markas-markas militer itu terwujud? Entalah!  Tapi kekerasan masih terus terjadi. Ketidakadilan dan diskriminasi masih terlihat di depan mata. Teror dan intimidasi terus berjalan.  

Adakah Jakarta punya niat untuk mengakhiri konflik ini dengan jalan dialog atau perundingan? Kita tunggu sambil berjuang. Maju sambil terus mengumandangkan suara-suara kritis dari negeri ini dengan keyakinan kita bahwa kebenaran itu ibarat kekuatan air yang mengalir dari ketinggian ke dataran rendah. Ia tak dapat dibendung atau dipenjarahkan. Ia akan terus mengalir menembus sekat-sekat kebijakan negara yang ingin menahannya

 

Penulis: Naftali Edoway ( Dosen STT Walter Post jayapura)

 

Buku Ke-15 Dari Socratez S. Yoman Di Larang Beredar

Buku ke-15 Socratez S. Yoman

Jayapura, 14/3 (Jubi) – Buku ke -15 yang berjudul ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ yang ditulis oleh pendeta Socratez Sofyan Yoman ditolak oleh salah satu penerbit buku di Yogyakarta. Tak hanya ditolak, buku itu juga dilarang beredar.

Hal ini disampikan Socratez Sofyan Yoman kepada tabloidjubi.com di Abepura, belum lama ini. Menurut dia, buku bertajuk ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ sudah dikirim ke salah satu penerbit di Yogyakarta yang biasa menerbitkan bukunya, namun ditolak. “Saya ditelfon dari penerbit, katanya buku itu tidak bisa diterbitkan. Jadi, saya bilang sama mereka, kirim balik kembali ke tanah airnya,” kata Socratez.

Penerbit tak berani mencetak buku tersebut karena isinya dinilai ‘makar.’ Akhirnya, mereka (penerbit) memutuskan untuk mengembalikannya ke penulis. Sebelum dicetak, Pemerintah sudah melarang buku itu beredar di khayalak umum. 

S. Sofyan Yoman

Karena, isi dari dalam buku tersebut dinilai bersifat makar. Tak hanya buku itu yang dilarang beredar, sebelumnya, salah satu buku dari Yoman berjudul ‘Pemusnahan Etnis Melanesia’ dengan sub judul Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, penerbit Galang Press pada 2007 lalu, juga dilarang beredar. Buku tersebut juga dinilai makar dan provokatif.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman adalah salah satu sosok pemimpin gereja ternama di Papua. Kini, warga jemaatnya mempercayakan ia menduduki jabatan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. 

Selain melayani, dalam kesehariannya, Yoman mengeluti dunia tulis menulis. Hingga kini, sudah 14 buah buku yang ditulis olehnya dan diterbitkan lalu beredar di pasaran dan toko buku. 

Diantaranya, Pemusnahan Etnis Melanesia, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran dan Merdeka, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. 

Selanjutnya, buku ke-14 yang baru saja diluncurkan pada Rabu, 6 Maret 2013 lalu di Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua, bertajuk ‘Saya Bukan Bangsa Budak.’ (Jubi/Musa)

Pendeta Socrates: Akar Masalah Papua Adalah Pelurusan Sejarah

Rev. Socratez S Yoman (photo jubi)

Jayapura Voice Baptist,-- Akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

Jakarta, Aktual.co —Ketua pengurus badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengatakan penyelesaian sejumlah persoalan di wilayah itu dapat dilakukan melalui dialog.

"Dan dialog damai yang bermartabat antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga, itu solusinya," kata Socrates Sofyan Yoman usai peluncuruan buku "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (2/3).

Menurut dia, akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

"Akar pesoalanya bukan kesejahteraan tetapi soal sejarah Papua dengan Indonesia, hal inilah yang harus dibahas secara baik lewat dialog," katanya.

Ia mengatakan sejak 1961 telah banyak program yang berlaku di Papua hingga pada masa reformasi pada 1998. Pada tahun 1999 rakyat Papua meminta merdeka, namun yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi khusus.

"Otsus adalah bargaining politik atau alat tawa-menawar Indonesia kepada rakyat Papua yang meminta merdeka. Namun Otsus yang berlaku hingga saat ini telah gagal dan orang Papua juga telah menolak hal itu," katanya.

Pendeta Socrates yang terkenal vokal itu mengatakan Otsus seharusnya bisa memberikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

"Banyak kekerasan yang terjadi selama masa Otsus, dan bisa dibaca dalam buku saya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Socrates Sofyan Yoman, Sabtu siang waktu setempat meluncurkan buku dengan judul "Otonomi Khusus (Otsus) Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura.

Buku setebal 408 halaman dengan latar belakang bewarna merah dan gambar pulau Papua itu isinya terdiri dari lima bab. Yang di antaranya membahas tentang latar belakang Otsus di Papua, Ostus sebagai solusi politik Indonesia, dan pemusnahan etnis Papua. Serta kejahatan negara dan pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM 19 Oktober 2011 dan kasus penembakan Mako Tabuni 14 Juni 2012.

Buku tersebut diterbitkan oleh Cenderawasih Press dan merupakan buku yang kesekian kalinya ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman yang dicetak oleh Galangpress di Jogyakarta.

Socrates lahir di Situbondo pada 15 Desember 1969 dan merupakan tokoh gereja yang vokal soal Papua. Dan merupakan dosen di berbagai Sekolah Tinggi Theologia di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang pernah berbicara dengan staf khusus Sekjen PBB pada Oktober 2011.

"Pada 6 Maret ini, saya akan luncurkan buku baru lagi dengan judul "Saya Bukan Bangsa Budak" katanya.  (Ant)

 

More   Aktual - News 

 

Pdt.Socratez, Menulis untuk Bangkitkan Identitas Bangsa Papua

Bincang-Bincang dengan Socratez S Yoman Tentang Buku-Buku yang Sering Menuai Kontraversi

Bagi orang Papua, nama Pdt Socratez S Yoman, sudah tidak  asing lagi. Pendeta yang kini memilih tinggal di sebuah rumah yang agak sedikit jauh dari pemukiman penduduk, masih terus aktif menulis buku. Berikut bincang-bincang Bintang Papua dengannya.

Laporan Ahmad Jainuri-Bintang Papua

Pdt. Socratez Sofyan Yoman

Persoalan Bangsa Papua, menurutnya sudah lama dibuat lumpuh, bisu dan takut dengan suatu sistem pemerintahan Negara yang kejam dan tidak manusiawi. 

Hal itulah yang menjadi dasar hingga ia aktif menuliskan buku-buku yang tak jarang menuai kontraversi, dan sebagian bukunya pernah dilarang beredar di Indonesia.  

Diceritakan bahwa ada satu tokoh yang menjadi inspirator utama. “Saya terinspirasi dari Arnold Ap, seorang Budayawan Papua yang dibunuh di base G tahun 1984 oleh Kopasanda sekarang ini Kopassus dan lagu yang berjudul mambesak,” kisahnya saat Bintang Papua berkunjung ke rumahnya di Itha Wakhu Purom, Padang Bulan, Distrik Heeram, Kota Jayapura, Rabu (3/10). 

Dengan lagu-lagunya yang mengungkapkan tentang identitas orang Papua, menurutnya Arnold Ap, lirik lagunya dapat membangkitkan identitas Bangsa Papua dan menghidupkan kembali kehidupan bangsa Papua.
“Dia kasih tahu bahwa you punya bahasa, you punya budaya, dia kasih tahu lewat lagu-lagunya,” ungkapnya lagi.

Walaupun Arnold Ap dibunuh, menurutnya namanya tetap hidup bersama rakyat dan bangsa Papua. “Saya berpikir, saya tidak mungkin menyanyi, tetapi Allah kasih talenta lain, yaitu menulis. Menulis itu bagi saya sangat mudah. Saya Mengucap syukur kepada Allah yang telah memberi saya talenta itu,” lanjutnya.
Dukungan istri dan dua anaknya serta umat yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua, sangat berarti buatnya hingga bisa menghasilkan karya-karya yang dapat dikatakan telah mendunia. Tulisan-tulisannya, dibuat sebagai sarana membangun kesadaran bangsa. “Kembalikan identitas mereka yang sesunguhnya,” tandasnya.

Lewat karya tulisnya, sebagai   salah satu sarana untuk menyadarkan bangsa Papua dan untuk mengembalikan identitas orang Papua yang sesungguhnya, yang selama ini kebenaran tersebut dikuburkan oleh Bangsa Indonesia. “Ini sesungguhnya khotbah saya,” ujarnya.

Kalau pendeta-pendeta lain kotbah di atas mimbar, ia lebih memilih berkotbah dengan karya tulis.
“Entah masyarakat mau terima dan tidak terima itu soal kedua. Selagi saya masih hidup, saya menulis dan menulis menyuarakan suara kenabian itu,” tegasnya lagi.
Ia mau berusaha untuk benar-benar meyakinkan bangsa Papua, bahwa kamu adalah bangsa yang punya identitas. 

“Saya juga mau kasih tahu rakyat Papua ini, bahwa kamu adalah pemilik sah tanah dan bangsa Papua ini,” lanjutnya lagi.
Juga mau kasih tahu, kepada bangsa Papua dan bangsa-bangsa lain bahwa selama ini telah salah menilai orang Papua.

“Saya masu kasih tahu orang-orang pendatang di tanah Papua, bahwa kau salah dikasih tahu oleh negaramu tentang orang Papua,” ungkapnya masih dengan nada tegas.

Buku-bukunya, dikatakan bahwa telah ada di Perpustakaan Kongres Amerika.
“Dari perpustakaan Kongres Amerika, mereka minta buku-buku saya, dua tahun lalu. Mereka minta dan saya kirim secara resmi,” ungkapnya.

Bahkan, buku yang telah selesai proses editing, dan masih menunggu proses lay out untuk pencetakan, telah mendapat dukungan banyak tokoh, baik lokal, nasional, dan internasional. 

“Saya sudah mendapat endorsement (persetujuan atau dukungan) dari sejumlah tokoh di dalam dan luar negeri. Seperti Pieter Grooglever (penulis buku berjudul Tindakan Pilihan Bebas, Orang papua dan Penentuan Nasib Sendiri, yang menyatakan ‘Bacalah buku Pendeta Yoman ini : Suara sedih yang kita tidak boleh lewatkan begitu saja’ 

Buku tersebut adalah dengan judul ‘Suara Gembala Menentang Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua’.
Buku tersebut, menurutnya juga sudah ada pihak lain yang bersedia mendanai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa inggris.

Bahkan ia juga sedang menyelesaikan dua buku lain yang akan menyusul berikutnya.** 

Pdt. Socratez S. Yoman, Luncurkan Buku "Pemusnahan Etnis Melanesia" UKI Jakarta

Pdt. Socratez Sofyan Yoman

Jayapura Voice Baptist, (13/9)--- Pdt Socratez Sofyan Yoman bersama Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (PSP-UKI) akan meluncurkan buku karyanya pada Jumat (14/9) pukul 09.30 WIB di Kampus Universitas Kristen Indonesia(UKI)-Cawang- Jakarta.

Buku berjudul Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat,akan dihadiri oleh para pengamat dan juga para dubes. “Memang benar saya akan meluncurkan buku saya bekerja sama dengan Ibu Antie Sulaiman dari UKI Jakarta,”kata Yoman kepada tablodijubi.com saat dihubungi tabloidjubi.com via hand phone, Kamis(13/9). 

Dia menambahkan, ada sejumlah pakar dan pemerhati Papua akan hadir dan juga utusan dari perwakilan Kedutaan Besar asing di Jakarta. 

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Papua Dr Antie Solaiman, MA melalui undangannya bernomor 13/PSP-UKI/8.2012 menyebutkan, peluncuran buku karya Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) tersebut bersifat akademis.

Pihak panitia mengundang kalangan pemerhati masalah sosial kemasyarakatan untuk melihat secara jernih
apa yang telah terjadi dan mengupayakan pemikiran dan langkah konkrit yang dapat dilakukan bagi
masyarakat Papua.

Menurut Socratez, buku tersebut menelisik secara gamblang, kritis, jujur, dan transparan praktek-praktek kekerasan di Papua sejak integrasi ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963. Dikatakan aksi kekerasan di Papua
Barat belakangan ini, dilakukan oleh ada dua kelompok dengan motif yang berbeda. Dikatakan kelompok pertama adalah negara dengan kepentingan dan tujuan meng-kekalkan pendudukan serta penjajahan di Tanah Papua.

Lebih lanjut dia menambahkan kelompok kedua adalah orang asli Papua. Orang asli Papua kata dia melakukan perlawanan dengan cara-cara bermartabat dan damai melalui demo-demo yang dianggap melawan negara dan diberikan stigma separatis, makar dan OPM.

Dia menambahkan, kekerasan diciptakan untuk membelokkan akar masalah Papua yang sesungguhnya. “Yaitu ketidakadilan sejarah penggabungan Papua ke dalam Indonesia yang cacat hukum dan cacat moral,”kata dia. Ditambahkan status politik Papua ke dalam Indonesia sampai saat ini belum jelas. Walaupun
kata dia Indonesia mengklaim bahwa masalah Papua sudah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera tahun 1969.

” Namun, menurut orang asli Papua Pepera itu palsu, tidak demokratis, dan merugikan hak politik rakyat dan
bangsa Papua Barat,” ujarnya. Sebagai gembala umat, dia menegaskan, gereja dan pemerintah bersama-sama dengan umat Tuhan yang berada di seluruh Tanah Papua berkomitmen menjaga Papua sebagai tanah damai.

“Itu komitmen dan kerinduan semua orang yang cinta damai,”kata dia. Ditambahkan masyarakat Papua tidak mempersoalkan Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghuchu. “Tapi, kedamaian dan solidaritas antar sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi dambaan umat manusia. Orang asli Papua rindu dihargai martabat, sejarah, bahasa, kebudayaan dan tanahnya,” ujar Socratez.

Socratez sudah menulis sejumlah buku penting terkait sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dan dinamika kehidupan sosial, politik, dan kegamaan di Tanah Papua. Antara lain Orang Papua Bukan Separatis, Pintu Menuju Papua Merdeka, Pepera 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis, Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM, PemusnahanEtnis Melanesia.Selain itu, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran, dan Merdeka/OPM, Integrasi Belum Selesai, Kita Meminum  Air Dari Sumur Kita Sendiri, Gereja dan Politik di Papua Barat, West Papua: Persoalan Internasional, dan
(segera terbit Oktober 2012) Suara Gembala Terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua.

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Sejarah Integrasi Papua Digugat

KOMPAS.com - Sejarah bergabungnya Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia digugat. Gugatan tersebut menjadi tema utama buku tulisan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut berjudul : Aspek Hukum Adanya Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia 

"Upaya untuk menggali sejarah tersebut penting. Hal itu dapat menjadi bahan bagi masyarakat Papua untuk berdialog dengan Jakarta.

-- Septer Manufandu"

Peluncuran buku yang digelar, Senin (15/8/2011) di Waena, Jayapura, Papua itu dihadiri oleh sekitar 100 tamu undangan. Dalam acara tersebut, hadir pula Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua Septer Manufandu. Mereka hadir sebagai pembahas buku tersebut.

Larangan Dicabut, Buku "Dalih Pembunuhan Massal" Akan Dicetak Ulang

TEMPO Interaktif, Jakarta - Institut Sejarah Sosial Indonesia langsung menyiapkan cetak ulang lima ribu eksemplar buku "Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto". "Awal bulan depan sudah bisa didapatkan di toko-toko buku," kata Direktur ISSI Hilmar Farid kepada Tempo, Jumat (15/10).

Sejak Kejaksaan Agung melarang buku karangan John Roosa itu Desember lalu, Hilmar melanjutkan, penerbit menyebarkan lewat internet secara gratis. Di luar dugaannya, lebih dari 80 ribu orang mengunduh buku tersebut.

Lewat buku setebal 392 halaman ini, Roosa memaparkan fakta-fakta seputar lembaran hitam sejarah Indonesia. Sejarawan Universitas British Columbia, Kanada ini menggunakan dokumen yang berasal dari Brigadir Jenderal Soepardjo, wakil pemimpin gerakan, Letnan Kolonel Oentoeng.

Sebelum ditangkap dan dieksekusi, Soepardjo membuat catatan dan analisa tentang gerakan yang menewaskan enam pimpinan Angkatan Darat itu. "Ini yang membedakan dari buku sejarah lain, karena menggunakan data primer yang belum ada di bahan lain," ujar Hilmar.

Saat dicetak pertama pada 2006, sebanyak 5000 eksemplar "Dalih Pembunuhan Massal" ludes. Menyusul kemudian 3000 jilid pada cetakan kedua. "Kami banyak mendapat permintaan dari guru-guru sejarah sebagai bahan referensi," kata Hilmar.

Dia mengatakan, buku baru bakal dilego sama dengan saat sebelum dibredel, yaitu Rp 60 ribu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 yang memberikan kewenangan Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran buku. Menurut MK, UU tersebut bertentangan dengan konstitusi karena pelarangan buku harus melalui proses peradilan