Pendeta Socrates: Akar Masalah Papua Adalah Pelurusan Sejarah

Rev. Socratez S Yoman (photo jubi)

Jayapura Voice Baptist,-- Akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

Jakarta, Aktual.co —Ketua pengurus badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengatakan penyelesaian sejumlah persoalan di wilayah itu dapat dilakukan melalui dialog.

"Dan dialog damai yang bermartabat antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga, itu solusinya," kata Socrates Sofyan Yoman usai peluncuruan buku "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (2/3).

Menurut dia, akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

"Akar pesoalanya bukan kesejahteraan tetapi soal sejarah Papua dengan Indonesia, hal inilah yang harus dibahas secara baik lewat dialog," katanya.

Ia mengatakan sejak 1961 telah banyak program yang berlaku di Papua hingga pada masa reformasi pada 1998. Pada tahun 1999 rakyat Papua meminta merdeka, namun yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi khusus.

"Otsus adalah bargaining politik atau alat tawa-menawar Indonesia kepada rakyat Papua yang meminta merdeka. Namun Otsus yang berlaku hingga saat ini telah gagal dan orang Papua juga telah menolak hal itu," katanya.

Pendeta Socrates yang terkenal vokal itu mengatakan Otsus seharusnya bisa memberikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

"Banyak kekerasan yang terjadi selama masa Otsus, dan bisa dibaca dalam buku saya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Socrates Sofyan Yoman, Sabtu siang waktu setempat meluncurkan buku dengan judul "Otonomi Khusus (Otsus) Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura.

Buku setebal 408 halaman dengan latar belakang bewarna merah dan gambar pulau Papua itu isinya terdiri dari lima bab. Yang di antaranya membahas tentang latar belakang Otsus di Papua, Ostus sebagai solusi politik Indonesia, dan pemusnahan etnis Papua. Serta kejahatan negara dan pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM 19 Oktober 2011 dan kasus penembakan Mako Tabuni 14 Juni 2012.

Buku tersebut diterbitkan oleh Cenderawasih Press dan merupakan buku yang kesekian kalinya ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman yang dicetak oleh Galangpress di Jogyakarta.

Socrates lahir di Situbondo pada 15 Desember 1969 dan merupakan tokoh gereja yang vokal soal Papua. Dan merupakan dosen di berbagai Sekolah Tinggi Theologia di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang pernah berbicara dengan staf khusus Sekjen PBB pada Oktober 2011.

"Pada 6 Maret ini, saya akan luncurkan buku baru lagi dengan judul "Saya Bukan Bangsa Budak" katanya.  (Ant)

 

More   Aktual - News 

 

Papua Butuh Dialog dan Pelurusan Sejarah

Junus Wenda ( Wakil Ketua DPRP/Foto/Jubi)

Jayapura (26/6) ---Tak kunjung berakhirnya sejumlah masalah yang ada di tanah Papua, membuat prihatin banyak pihak. Beberapa gagasan pun dimunculkan untuk mencari titik terang persoalan di Bumi
Cenderawasih. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP), Yunus Wonda menilai, salah satu yang bisa menyelesaikan masalah Papua adalah digelarnya dialog dan pelurusan sejarah.

“Ini bukan masalah merdeka atau NKRI harga mati. Tapi ini masalah pelurusan sejarah dan menyelesaikan akar persoalan. Namun sepertinya ada kekhawatiran dari pemerintah pusat sendiri. Jadi pemerintah pusat
mau mengucurkan berapa triliun pun ke Papua tidak ada menyelesaikan masalah Papua. Kecuali lewat dialog dengan seluruh rakyat Papua,” kata Yunus Wonda, Selasa (26/6).

Menurutnya, dialog Papua harus dilakukan seperti di Aceh sehingga semua bisa berjalan baik. Dimana ada kewenangan khusus dan hal-hal lainnya yang diberikan. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan di Papua. Padahal perlu semua pihak duduk bersama dan meluruskan sejarah masa lalu.
“Dan jika dialog dilakukan, yang hadir tidak hanya pihak eksekutif atau legislatif, namun juga tokoh-tokoh dan masyarakat yang selama ini beda ideologi. Jadi kalau itu tidak dilakukan, siapapun presiden tidak akan bisamenyelasaikan masalah Papua,” ujarnya,

Mengenai tempat pelaksanaan dialog dikatakannya, itu bukanlah masalah. Bagi rakyat Papua, dimanapun tempatnya yang penting dialog bisa dilaksanakan. “Sayangnya pusat seolah ragu-ragu dan curiga kepada orang Papua.  Padahal perlu diingat bahwa satu-satunya di provinsi di Indonesia yang masuk ke NKRI lewat sidang PBB hanya Papua,” tandas YunusWonda.(Jubi/Arjuna)

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman (foto pgbp)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

Papua: Coconut Trees That Bear Jerry Cans - Video Documentary On Malind Tribe And Alcohol Made From Coconuts

The Malind tribe in Merauke is proud of its ecological traditions - each clan in the tribe is responsible for protecting a natural element. The Moiwend clan is responsible for the coconut trees and fruit. However, in recent times Malind youth have started using coconuts to make alcohol. The home-made drinks – which are much cheaper to buy than beer and spirits - have added to the town's problems. Now, some Malind elders are calling for the reinstatement of customary laws that would punish those who make use of coconuts in this way in order to save their tradition and their community.
This published: http://indigenouspeoplesissues.com/
Many of us know that West Papua is fighting for independence – but what else goes on there? How often do we hear directly from the Papuans themselves about life in Indonesia’s most secretive province?

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".