Rights, Freedom Groups Urge Indonesia Gov't to Repeal Blasphemy Law

 By Lawrence D. Jones , Christian Post Reporter 

Human rights and religious freedom groups are urging Indonesia’s government to rid the country of its controversial blasphemy law, which was recently upheld by one of its highest courts.
"We are deeply disappointed by the Constitutional Court’s decision, which is a major setback for religious freedom," said Mervyn Thomas, Chief Executive of Christian Solidarity Worldwide (CSW), in a statement following Monday’s ruling.
"Indonesia has a proud tradition of religious pluralism, and its constitution guarantees freedom of religion," he added Wednesday, "but the blasphemy law set out in article 156A of the Indonesian Criminal Code violates its own constitution and damages Indonesia’s reputation as a pluralistic and tolerant society."
On Monday, in a 8-1 decision, Indonesia's Constitutional Court upheld the country’s decades-old blasphemy law, saying that it is needed to maintain public order among religious groups.
“If the Blasphemy Law was scrapped before a new law was enacted … it was feared that misuses and contempt of religion would occur and trigger conflicts in society,” explained court justice Akil Mochtar, one of eight judges who upheld the law, according to the

Kekerasan, Protes Underscore Gerakan Kemerdekaan Papua

Para kematian sedikitnya 21 orang dalam insiden kekerasan terpisah di Papua telah kembali perhatian pada konflik yang sedang berlangsung bahwa provinsi paling timur mar Indonesia.

Lebih dari 2.000 pendukung kemerdekaan berunjuk rasa di Indonesia yang terpencil propinsi Papua, Selasa menyusul kekerasan politik yang menewaskan sedikitnya 21 orang.

 Sumber published: http://news.hedgeanalyst.net/news-papua/

Di ibukota, Jayapura, demonstran berbaris polisi bersenjata berat masa lalu untuk mendukung referendum mengenai kemerdekaan dan melepaskan sebuah 1969 yang didukung PBB suara yang membawa Papua di bawah kontrol Indonesia. Banyak rakyat Papua menganggap bahwa suara palsu karena hanya sekitar 1.000 orang berpartisipasi, paling bawah intimidasi.

Andreas Harsono, seorang peneliti untuk Human Rights Watch, menjelaskan mengapa penduduk asli Papua merasa referendum itu tidak sah.

TAPOL : Benarkah Tidak Ada Tahanan Politik Di Papua?

Tapol: Felep Karma dan Yusak Pakage (fotoSBP)

JUBI --- Carmel Budiarjo, pengkampanye senior di Tapol, sebuah organisasi berbasis di Inggris yang menggalakkan hak asasi manusia, perdamaian, dan demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa pernyataan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, tidak ada tahanan politik di Papua – hanya ada narapidana yang melanggar hukum, tentunya membingungkan.

Melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Tapol kepada redaksi (20/12), Carmel berpendapat, pernyataan ini tentu saja menjadi kabar tidak baik bagi orang-orang Papua seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan tahanan politik lainnya yang kini berada di balik jeruji besi karena mengutarakan pendapat dan pendirianya. Apalagi jika dikaitkan dengan sebuah dokumen internal pemerintah yang berjudul “Daftar

Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence

Title	Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence
Publisher	Human Rights Watch
Country	Indonesia
Publication Date	28 October 2011
Cite as	Human Rights Watch, Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence, 28 October 2011, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4eb253d42.html [accessed 20 December 2011]
Disclaimer	This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher.

Here: UNHCR Publisher

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono should immediately establish an independent investigation into the deaths of at least three protesters and the ongoing violence in Papua, Human Rights Watch said today.

On October 19, 2011, Indonesian police and the army fired warning shots to disperse approximately 1,000 Papuans gathered for a peaceful pro-independence demonstration in the Papua provincial capital, Jayapura, after one of the leaders read out the 1961 Papua Declaration of Independence. In an ensuing crackdown by the security forces on the demonstrators, at least three people were killed and dozens were injured. Witnesses said several had gunshot wounds.

People across the globe demand the release of Filep Karma

Amnesty International News Release - December 15, 2011

http://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/ 

• Indonesia: Another protester dies amidst the tense situation at Freeport - Asian Human Rights Commission Urgent Appeal. December 15, 2011
• Indonesia: In high-level meeting Amnesty International calls for human rights accountability in Papua - Amnesty International Public Statement. December 6, 2011
• Two councils in Sydney will raise the West Papuan flag on their town Halls for 1st December - Australia West Papua Association (Sydney) Media release. November 30, 2011
• Statement to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - By Paul Barber, TAPOL . November 29, 2011
• Dr Neles Tebay statement on West Papua to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - November 29, 2011

People in over 80 countries in every region of the world have come together to demand the release of Indonesian prisoner of conscience Filep Karma, who is currently serving a 15-year prison sentence for taking part in a peaceful ceremony where a Papuan regional flag was raised.

Indonesia Suspects Rebels’ Weapons Purchase Foreign-Funded

Press Release – West Papua Media Alerts

Police suspect that foreigners have provided funds for the procurement of weapons of the Free Papua Organization (OPM). So far, the police are still hunting the perpetrators of the attacks on civilians and the helicopter shooting.Augsut 8, 2011

Indonesia Suspects Weapons Purchase for Rebels Funded by Foreigners – Paper

Text of report by Bilal Ramadhan headlined “Police Suspect Foreign Involvement in OPM’s Weapon Funding” published by Indonesian newspaper Republika website on 8 August

Police suspect that foreigners have provided funds for the procurement of weapons of the Free Papua Organization (OPM). So far, the police are still hunting the perpetrators of the attacks on civilians and the helicopter shooting.

AS Serius Amati Persoalan Papua

Selasa, 5 Oktober 2010 | 15:26 WIB

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Sekitar 200 warga masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Jumat (23/10), memalang jalan depan markas Kepolisian Daerah Papua di Jayapura. Mereka menolak penggantian Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Robert Djoensoe kepada perwira yang baru.

TERKAIT:

• Satu Warga Tewas Tertembak
• Wamena Mencekam, Mapolsek Diserang
• Brimob Diperbantukan ke Puncak Jaya
• US Considers Papua Integral Part of Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh Papua yang menghadiri sesi sidang dengar pendapat khusus mengenai Papua di Kongres AS pada 22 September lalu menggelar keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/10/2010). Mereka menyatakan, pembahasan soal Papua oleh Kongres AS membuktikan bahwa AS serius melihat persoalan Papua. Para tokoh Papua menyatakan tetap akan menuntut dialog penyelesaian Papua dan referendum dengan jalan damai.

Untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, masalah Papua dibahas di tingkat internasional.

-- Herman Awom

Moderator Presidium Dewan Papua, Herman Awom, menyatakan bahwa sidang dengar pendapat Kongres AS tentang Papua berarti bagi orang Papua. “Untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, masalah Papua dibahas di tingkat internasional. Dalam dialog itu kami meminta AS mendesak Indonesia membuka dialog untuk membahas otonomi Papua yang telah gagal dan ditolak orang Papua,” kata Awom.

Awom menegaskan, Otonomi Khusus Papua yang diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 gagal mencegah marjinalisasi orang Papua. Ia mengkritik otonomi khusus yang justru mendatangkan banyak uang ke Papua, menyebabkan migrasi besar-besaran ke Papua, dan orang asli Papua semakin termarjinalkan.

“Bagi kami, dialog Indonesia dan Papua harus dimediasi pihak ketiga yang netral dan masing-masing pihak dalam posisi sejajar, seperti dialog antara Aceh dan Indonesia. Bagi kami, tidak ada kemungkinan lain selain merdeka,” kata Awom.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut menyatakan, pihaknya tetap menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Papua. “Memang tidak terjadi pembunuhan besar-besaran secara seketika. Akan tetapi, terjadi genosida secara perlahan-lahan. Kami minta Indonesia mengizinkan para peneliti asing dan wartawan asing diperbolehkan masuk untuk membuktikan ada-tidaknya genosida,” kata Yaboisembut.

Terkait pernyataan AS yang mendukung keutuhan NKRI dan pernyataan bahwa otonomi khusus merupakan solusi terbaik bagi persoalan Papua, Yaboisembut memahami kebutuhan AS untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

“Akan tetapi, kami meminta AS tidak mengorbankan rakyat Papua untuk kali kedua. Sesi sidang dengar pendapat Kongres AS soal Papua adalah kemajuan karena kami yang belum menjadi sebuah negara diterima berdialog di sana,” kata Yaboisembut.

Yaboisembut menyatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan tuntutan referendum melalui jalan damai. “Kami akan memperjuangkan dialog, dan ketiadaan dialog Indonesia-Papua adalah bukti bahwa Jakarta memang tidak siap untuk berdialog dengan kami. Kami akan melakukan konsolidasi mulai dari tingkatan adat, menjaga tanah, orang, dan kekayaan Papua. Kami juga akan menyusun parameter kegagalan otonomi khusus,” kata Yaboisembut.

Implementasi Otonomi Khusus Papua Mulai Dievaluasi

JAKARTA--MI: Pemerintah awal pekan ini mulai melakukan evaluasi implementasi otonomi khusus di Papua untuk mengetahui capaian serta masalah yang dihadapi sehingga dapat diambil kebijakan untuk mendorong pencapaian target otonomi khusus. SOURCE

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (29/9), setelah menugaskan tiga menteri koordinator masing-masing Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung ke Papua untuk melakukan evaluasi tersebut.

"Hari ini dan besok di Papua, mereka saya berikan tugas untuk melihat langsung, melakukan evaluasi Inpres nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan. Utamanya peningkatan kesejahteraan rakyat di Papua," katanya.

Presiden mengatakan evaluasi itu juga dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung capaian pembangunan kesejahteraan dan ekonomi sejak diterapkan inpres tersebut pada 2007 dan mengetahui kekurangan untuk segera diselesaikan masalah yang dihadapi.

Kepala Negara memastikan laporan dari ketiga menko tersebut akan dijadikan bahan untuk mengambil keputusan lebih lanjut bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat Papua.

"Tentu kedaulatan negara ditegakkan, keutuhan wilayah juga, mari kita sadari prioritas utama adalah pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya akan terima laporan untuk memastikan langkah ke depan lebih efektif atasi masalah dan mendorong kesejahteraan di Papua," kata Presiden. (Ant/OL-9)

Annual Meeting This Weekend

Lebih dari 200 Gereja Bersatu anggota dari seluruh Australia Barat akan berkumpul untuk membahas isu-isu penting dalam kehidupan Gereja Bersatu di Australia, Sinode Australia Barat, dan masyarakat luas pada pertemuan 34 tahunan Sinode hari ini, Jumat 17 September. tamu khusus termasuk Presiden Gereja Bersatu di Australia, Rev Alistair Macrae dan Ketua Aborigin Bersatu dan Kepulauan Kristen Kongres (UAICC), Rev Ken Sumner untuk memimpin sesi selama akhir pekan. Pertemuan menetapkan agenda bagi pekerjaan Gereja selama 12 bulan ke depan. SOURCE

Membuka ibadah diadakan di Gereja Applecross Bersatu pada Jumat malam.

Layanan Pembukaan Sinode WA 2010 dari Don Dowling di Vimeo.

Hal-hal dalam agenda akhir pekan mencakup:

• Harga akuisisi James Point wajib untuk menyakiti gerakan rekonsiliasi.

pengumuman Western Australia Premier Colin Barnett bahwa Pemerintah Negara akan memulai proses akuisisi wajib tanah di James Harga Point di Kimberley untuk daerah gas memprihatinkan karena pemerintah adalah mengabaikan hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Ada kesepakatan luas antara Pemilik tradisional bahwa akuisisi wajib akan merusak prospek konsultasi yang murni. Sinode akan membahas dan diharapkan untuk panggilan pada Pemerintah Negara untuk menarik kembali dari tindakan yang akan merusak dekade kemajuan pada hak atas tanah dan gerakan rekonsiliasi dengan menempatkan keuntungan dan royalti atas hak-hak Pemilik Tradisional.

• Pengakuan orang Aborigin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar baru.

Pada pertemuan nasional Majelis Gereja Bersatu di Juli 2009, sebuah dokumen Mukadimah baru disetujui, bersama dengan sejumlah perubahan lain ke Gereja Konstitusi. Pembukaan mengakui bermasalah sejarah Gereja dalam hubungannya dengan masyarakat Aborigin dan berkomitmen untuk masa depan yang bekerja bersama untuk rekonsiliasi. Untuk menjadi bagian dari hukum Gereja, Pembukaan sekarang harus disetujui oleh mayoritas dari enam pertemuan sinode berdasar negara. Dokumen ini akan memberikan suara pada pada pertemuan ini.

Northern Territory • Intervensi dan Dewan Dunia kunjungan tim Gereja.

Pada bulan September 2010, Dewan Gereja-Gereja Dunia (WCC) Hidup tim Surat bepergian ke Australia pada undangan Nasional Aborigin dan Torres Strait Islander Ekumenis Komisi dan Dewan Nasional Gereja-gereja di Australia. Tim ini ekumenis kecil mendengarkan, belajar, berbagi pendekatan dan tantangan dalam mengatasi kekerasan dan dalam membuat perdamaian, dan untuk berdoa bersama untuk perdamaian di masyarakat di dunia. Gereja akan membahas dan diharapkan untuk menegaskan kerja tim Surat Hidup dalam merefleksikan cerita dari orang-orang Aborigin mengenai tahun 2007 Northern Territory Tanggap Darurat, yang dikenal di Australia sebagai, Intervensi 'dan akan menyerukan kepada Pemerintah Federal untuk memperbaiki kurangnya negosiasi Intervensi tersebut.

• Kekhawatiran tentang keselamatan dan masa depan Provinsi Papua.

Gereja Bersatu di gereja mitra Australia di Provinsi Papua Barat, Indonesia, GKI Di Tanah Papua (The Injili Gereja Kristen di Papua) telah menyarankan bahwa status Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Republik Indonesia pada tahun 2000 telah gagal untuk memenuhi aspirasi orang Papua. Gereja diharapkan untuk memanggil Menteri Luar Negeri, Kevin Rudd, untuk mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog nasional dengan Papua tentang: diskriminasi berlangsung dan kekerasan terhadap orang-orang Papua; sosial saat ini, politik, marginalisasi ekonomi dan budaya orang Papua; militerisasi provinsi Papua, dan keinginan untuk penentuan nasib sendiri oleh masyarakat Papua. Untuk mengaktifkan, adil dan hanya terjadi dialog Sinode diharapkan untuk meminta dialog ini dimediasi oleh pihak ketiga yang independen.

Sinode WA akan bertemu 17-19 September 2010 di Wesley College, Perth.

Autonomy failing in West Papua

CONSENSUS is emerging in Indonesia that special autonomy for the fractious province of West Papua has failed.

Among Indonesian military advisers, policy analysts and the indigenous population of the resource-rich region, there is near unanimity that the policy introduced almost 10 years ago to placate separatist sentiment has deepened discontent. And few agree on how to fix it.

International Crisis Group Jakarta-based analyst Sidney Jones said as part of a dialogue to address discontent and frustration, the government must apologise for the manipulated vote in 1969 that led to Papua's inclusion in the republic.

She warned that without reconciliation, ''increased radicalisation is likely''. Jakarta's failure to tackle human rights abuses in the two provinces that make up the western half of New Guinea island, West Papua and Papua, the heavy security presence, an influx of migrants, rampant corruption and persistent poverty undermine the ''special autonomy''.

Violence has worsened in the past two years while the Papuan People's Council, which represents indigenous values, symbolically handed back special autonomy to the provincial parliament during June and July protests.

Ms Jones said President Susilo Bambang Yudhoyono must kick-start talks and pursue public reconciliation and new governing arrangements.

''They are going to have to address the Act of Free Choice and acknowledge that there was a manipulated process,'' Ms Jones told The Age.

West Papua, with its indigenous Melanesian population, was initially excluded from the state of Indonesia during negotiations with former Dutch colonialists. Only after a United Nations-sponsored vote among Papuans did Western powers agree to Jakarta's demand for its inclusion. But that plebiscite, conducted among just over 1000 Papuans, is widely derided as farcical.

The 1969 vote remains a source of rancour and the most powerful weapon in challenging the legitimacy of Jakarta's rule.

A referendum on independence remains a demand of a coalition of indigenous Papuan groups and the Papuan People's Council but Jakarta has declined to respond to the demands. Even so, a referendum may be a disappointing exercise for independence advocates as West Papua's population is thought to be split between indigenous peoples and migrants.

In his only concession, Dr Yudhoyono has agreed to an ''audit'' of the special autonomy next year. Jakarta itself is unsatisfied with special autonomy, noting that the two provinces get more money from the central government than any other province - $1 billion a year - but are yet to demonstrate much economic progress.

The development deficit is widely linked to rife corruption and the diversion of funds into new bureaucracies rather than community-level expenditure on health services, education or job creation schemes.

Frederika Korain, a leading Papuan activist in Jayapura, says the autonomy funds are going to non-Melanesian Papuans who dominate the economy.

She said reconciliation must be preceded by an end to abuses by security forces, curtailment of pro-Jakarta militias and efforts to give Papuans back their ''dignity''.

She flagged an ongoing campaign of mass mobilisation. While most Papuans pursue non-violent means, a growing element supports armed action.