Purom O. Wenda, TPN/OPM Tetap Peringgati 1 Juli Sebagai HUT TPN-PB

Gen. Purom Okima Wenda dan Kapten.Rambo Wenda/Photo wene

Jayapura SBP,-- Berhubung dengan 1 Juli Sebagai HUT Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Gen. Purom Okiman Wenda Mengatakann, untuk Setiap Kodap Pertahanan akan mengadakan berbagai Macam kegiatan sesuai dengan kondisi masing-masing Pertahanan, yang di Hubunggi Voice Baptist Melalui via selulernya, 29/06.

Tegasnya, “1 juli sebagai hari bersejarah bagi kami (TPN), kami akan melalukan Pengibaran bendera bahkan melalui Upacara Resmi TPN katanya.”

Okima Sambung “Untuk setiap pertahanan di seluruh pelosok papua akan mengadakan sesuai dengan kondisi keamanan dan situasi riil daerahnya, kami akan turunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya peringgatan HUT TPN 1 juli 2013, ini hari besar bagi kami, dan kami tetap merayakannya, katanya.”

Terkait dengan ada pemberitaan Lambert Perikir  bahwa 1 juli tidak ada pengibaran bendera, Menurut Okima bahwa, pernyataan itu sepihak dan tidak berkoordinasi dengan pertahanan pusat, mungkin itu OPM, OPM adalah ornganisasi sipil maka bisa saja mengataan seperti begitu, kalau kami TPN di pertahanan tidak, kami akan memperinggati karena ini hari yang bersejarah bagi kami Katnya”

Lanjutnya terkait Larangan  Polda papua dan Pagdam, perayaan HUT TPN, kami (TPN) tegaskan bahwa, kami adalah pejuang pemisahan diri dari Indonesia, Kami TPN adalah Pejuang Papua merdeka Mereka  Pagdam ka, Polda ka  adalah Republik Indonesia, jadi HUT ini semacam hari-hari besar seprti 17 agustus dan lainya, kami tidak pernah menganggu kegiatan perayaan mereka, jadi Polda dan Pagdam jangan menganggu kami, tegasnya”. 

Selanjutnya dia menghimbau kepada Polda Papua atau Pagdam Cenderawasih, agar tidak membatasi jalannya HUT TPN, jika ada yang menganggu tentu tidak akan kami tolerir, kami akan mengangkat senjata katanya’ 

“TPN tidak pernah menganggu rakyat biasa, kami punya aturan perang dan tidak ada yang bisa membatasi kegiatan kami, apalagi aparat yang selalu menganggu kami, ya kami tentu akan bertindak sesuai dengan komando kami katanya.”

Sambung lagi, “ untuk seluruh rakyat papua agar tetap tanang dan tidak terporpokasi dengan statement yang menakut – nakuti rakyat, TPN akan tetap membela rakyat kami dan tetap berada di depan demi membela rakyat dan tanah leluhur kami katanya.

Selanjutnya menurut,TPN  Kodap wilayah Tabi Nm. Davit Tarko, mengatakan 1 Juli sebagai hari HUT TPN/OPM maka tentu kami akan merayakannya, 

Lanjut Davit, “ rakyat kami selalu mati di tangan aparat TNI/Polri seperti kasus 1 mei kemarin, bagi kami sebgai pembela rakyat tetap melakukan berbagai hal demi membela rakyat sipil kami, TPN tetap melakukan pengibaran bendera sebagai bentuk peringgatan HUT TPN.

Sambungnya, seperti yang di beritakan Hans Bonay atau Labert Perikir saya tegaskan statement harus bertagunggjawab dan tidak mengorbankan rakyat papua, karena mereka tidak berkoordinasi dengan pertahanan lain dan sepihak teganya,”

Saya mendukung kata Gen. Purom Wenda, harus bertanggung jawab dan merayakan sesuai dengan kondisi rill masing-masing pertahanan, kami bukan tuntut atau korban pembangunan tapi kami korban HAK politik dan harus diperjuangkan katanya,” (tq)

Bendera OPM Berkibar, Kemhan Pertanyakan Komitmen Australia

Toko Lush di Mal Garden City, Perth, Australia.

Republika.co.id JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempertanyakan komitmen Pemerintah Australia untuk membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Padahal, ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahana (Sekjen Kemhan), Marsdya TNI Eris Herryanto, pemerintah Australia selama ini mengaku menghormati Indonesia sebagai negara kedaulatan.

"Harusnya komitmen itu tetap dijaga," kata Eris saat dihubungi ROL, Rabu (23/8).

Pernyataan tersebut menyusul terpajangnya bendera OPM di etalase toko kosmetik Lush di Perth, Australia. Namun, belum diketahui motif pemajangan foto tersebut.

Lush sendiri merupakan jaringan toko kosmetik yang memiliki kantor pusat di Poole, Dorset, Inggris.

Jaringan toko kosmetika itu pertama kali dibuka pada 1994 oleh suami dan istri Mark dan Mo Konstantinus di Poole di bawah nama Kosmetik House Limited.

Menurut Eris, jika hal itu dilakukan secara individu, maka hal tersebut masih masuk ke dalam hak kebebasan dan tidak mengganggu kedaulatan. Namun, pihaknya mengaku tetap waspada dengan adanya semua kegiatan tersebut.

Kampak Papua: Menko Polhukam Jangan Bohongi Publik

Alm.Mako Tabuni tewas tersarang peluru Aparat Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Masyarakat Adat Papua (Kampak Papua) menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto telah melakukan pembohongan publik terkait kondisi pendekatan militer yang dilakukan TNI/Polri di Papua. Pemerintah tidak pernah beritikad baik dalam membangun suasana damai dan kondusif di Papua karena penegakan hukum seperti yang diutarakan olehnya adalah bentuk pemalsuan atas sesungguhnya yang terjadi di Papua.

"Djoko Suyanto jangan lagi berbohong pada publik terkait dengan pendekatan militer di Papua. Pendekatan militer di Papua adalah jelas-jelas ada. Buktinya adalah penembakan Mako Tabuni, pembubaran paksa demonstrasi dan penyiksaan sipatisan KNKB hingga tewas (Yesa Mirin) dan Penyerangan Batalyon Infantri 756 Wamena terhadap warga Kampung Honay Lama Wamena," ujar Dorus Wakum, Koordinator Umum Kampak Papua di Jakarta, Kamis (05/07/2012).

Dirinya turut mencatat bahwa jumlah TNI dan Polri di Papua jika dihitung lebih dari 25.000. Hal itu sangat tidak wajar mengingat Presiden berkomitmen membangun damai di Papua dengan hati. Jumlah pasukan militer yang besar di Papua tersebut menurutnya malah menambah banyak masalah. Pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke Papua menurutnya tidak memahami Papua sehingga hal tersebut justru akan memperburuk keadaan.

Penumpukan pasukan TNI dan Polri di Papua yang merupakan pendekatan Militeristik membuat pendekatan damai dalam jalur apresiasi budaya Papua jalan di tempat. Dia menandaskan bahwa penyelesaian kekerasan dengan jalan pengiriman anggota TNI dan Polri adalah kebijakan yang tidak dapat dibiarkan karena anggota TNI dan Polri yang berasal dari luar Papua tersebut tidak paham akan adat, budaya dan kebiasaan masyarakat Papua.

Statement Kampak Papua terkait dengan:

• Menko Polhukam Bantah Ada Pendekatan Militer di Papua
• Pendekatan Militer di Papua Terus Berlangsung

"Dia (Djoko Suyanto) harus jujur karena presiden sendiri menyatakan untuk bangun Papua dengan hati. Jika pejabat Indonesia terus berbohong kepada media massa dengan mengatakan tidak ada pendekatan militeristik yang sebenarnya ada maka perdamaian di Papua tidak akan kunjung terwujud," imbuhnya. 

Editor :Pepih Nugraha ( http://nasional.kompas.com )

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Minta Merdeka

Seorang Bocah Ikut Tuntut Merdeka (foto KNPB)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan mahasiswa asal Papua di Yogyakarta, berunjuk rasa di perempatan Kantor Pos Besar, Selasa (3/7). Mereka menuntut wilayah Papua menjadi negara yang merdeka.

Dengan membawa bendera Bintang Kejora, puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua mengawali aksi dengan longmars dari Asrama Papua di Jalan Kusumanegara, menuju perempatan Kantor Pos Besar. Selain bendera Bintang Kejora, mereka juga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan kemerdekaan West Papua.

Dalam orasinya, massa menyatakan Pemerintah Indonesia telah bertindak semena mena terhadap rakyat Papua. Terbukti pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan terus berlanjut di Papua. Mereka menuntut wilayah Papua menjadi negara yang merdeka karena Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dinilai tidak sah.

Pengunjuk rasa juga mendesak PBB segera melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua. Seusai berorasi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.(Wisnu Wardhana/DSY)

Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

Foto Pasukan AS di Darwin Australia

"Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika," kata Syahganda saat diskusi tentang "Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia''.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Sudah Waktunya: Rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri

 Opinion By Socratez Sofyan Yoman

Rev. Socratez Sofyan Yoman (foto Dok)

Tinggal soal waktu saja kita senang atau tidak, mau atau tidak akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal,” (Dr.Adnan Buyung Nasution, S.H. :  sumber: Detiknews, Rabu, 16 Desember 2011)

 Sebelum dari seorang ahli hukum ternama yang dimiliki Indonesia, Dr. Adnan Buyung Nasution mengeluarkan pernyataan,   dalam buku saya yang berjudul: “Suara Bagi Kaum Tak Bersuara” (Yoman: 2009,hal. 63), di Cenderawasih Pos, 08 Juli 2000,  pada 12 tahun yang lalu,  saya sudah pernah memberikan peringatan.

Memetakan Persoalan Papua

Oleh A Kardiyat Wiharyanto

Papua Map

Masalah Papua mulai muncul ketika Belanda mengakui kedaulatan RI (istilah pihak Belanda: penyerahan kedaulatan) tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar). Ketika itu 

Belanda tidak serta-merta menyertakan Papua dalam pangkuan RI. Bahkan tersirat ungkapan bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan sendiri bagi Papua. Sedangkan kepada pihak Indonesia hanya disebutkan bahwa masalah Papua baru akan dirundingkan setahun kemudian.

 

Masalah penyerahan Papua ke pangkuan RI ternyata tidak semudah sewaktu dilakukan kompromi, sebab Belanda terbukti ingin mempertahankan wilayah itu sebagai tanah jajahannya.

Forkorus Cs Akan Dibebaskan dari Proses Hukum

Markus Haluk (foto bintang papua)

Bintang Papua ( Rabu, 11/01/2012 ) Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang ditangkap usai mendeklarasikan Negara Federal Papua  Barat dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III, 19 Oktober 2011 lalu atas dugaan tindakan makar,  akan diupayakan untuk dibebaskan dari proses hukum.

Hal itu sebagaimana seruan yang diungkapkan salah satu tokoh yang juga  aktifis HAM, Markus Haluk, saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Perumnas I, Waena, Selasa (10/1). Ia menyatakan bahwa hal itu dilakukannya karena, pasal yang digunakan untuk menjerat ke meja hijau kepada Forkorus Yaboisembut dan Edison  Waromi adalah rekayasa.

Waktunya untuk Rudd berdiri mengambil bagian hak-hak dasar di Papua Barat

Oleh: Tom Clarke
 Dari: Australia
This published: Theaustralian.com.au/news/world/
Menteri  Luar Negeri Kevin Rudd telah mempertaruhkan Australia pencalonan Dewan Keamanan PBB - dan reputasi internasional - Australia  klaim bahwa "pembela prinsip hak asasi manusia untuk semua" dan bahwa kita "melakukan apa yang kita katakan".
Dia harus sama yang bersangkutan, terus terang dan vokal pada manusia-pelanggaran hak asasi dan hak-hak dasar demokrasi dan kebebasan di depan mata kami karena ia telah berada di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Hari ini adalah peringatan 50 tahun pengibaran pertama bendera Bintang Kejora Papua Barat.

Hasrat Referendum Untuk Papua Merdeka

Prof.Ikrar Nusa Bhakti

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

Diberikannya referendum bagi Timor Timur (Kini Timor Leste) untuk menentukan nasib sendiri apakah akan tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ataukah memilih berpisah pada 1999, telah memberi inspirasi bagi sebagian orang Papua (dan Aceh) untuk juga diberikan hak yang sama.

Bagi orang Papua, kalau Timor Timur yang jumlah penduduk dan geografisnya jauh lebih kecil dan lebih miskin dari Papua saja bisa merdeka, mengapa Papua tidak? Sementara di sebelah timur Papua, yakni Papua Niugini (PNG) yang sama-sama berumpun Melanesia dengan Orang Papua, sudah menjadi negara merdeka diberikan oleh Australia sejak 16 September 1975.

Ketika UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua diberlakukan sejak 2002, orang Papua pun terbelah antara yang memilih jalur O (Otonomi) dan jalur M (Merdeka). Bagi sebagian elite Papua yang memilih jalur M, merdeka bukanlah suatu yang perlu dipersiapkan. Segalanya bisa diatasi begitu mereka merdeka.

Update, Rakyat Papua Tuntut Referendum

Tuntut Referendum, Ribuan Orang Papua Turun ke Jalan Okezone - ‎13 hours ago‎ JAYAPURA - Ribuan rakyat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Senin sore tadi melakukan aksi long march sepanjang 15 kilometer guna menuntut referendum bagi masyarakat Papua. Aksi long march dari Distrik Abepura menuju Kota ... Massa Desak Referendum Ulang JPNN.com - ‎13 minutes ago‎ Seorang anggota brimob asal Papua menampilkan tarian asli Papua pada saat puncak acara Hut Brimob ke- 66 yang berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok,Senin (14/11). FOTO : Muhammad Iqbal/JPNN JAYAPURA - Sebagaimana yang telah direncanakan ... Ratusan Warga Papua Turun ke Jalan KOMPAS.com - ‎19 hours ago‎ KOMPAS/TIMBUKTU HARTANA Ribuan masyarakat Manokwari dan sekitarnya, beberapa waktu lalu turun ke jalan, menuntut kemerdekaan tanah Papua.

Formula apa? yang paling cocok Untuk Penyelesaian Status Papua

Opini,
by, Turius Wenda


TERBENTUKNYA PULAU PAPUA (GEOLOGY PAPUA)

Pada mulanya pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam dan juga merupakan lempeng Australia (lempeng Sahul) yang berada di bawah dasar lautan Pasifik tetapi akibat adanya pertemuan/tumbukan lempeng (tektonik lempeng) antara lempeng benua Australia (Lempeng Sahul) dan lempeng Samudera Pasifik sehingga terangkatnya lempeng Australia menjadi pulau di bagian Utara Australia. Pertemua/tubukkan lempeng ini sehingga menyebabkan terbentuknya gugusan pegunungan Tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepala Burung. (Hamilton, 1979; Dow et al., 1988).
Papua merupakan lempeng Australia sehingga dapat ditemukan berbagai jenis bebatuan yang mirip antara Australia dan Papua.
Proses pengangkatan pulau Papua dari Dasar lautan Pasifik sehingga kini telah ditemukan berbagai kerang (bia) dan pasir laut di berbagai wilayah pegunungan Tengah dan Pegunungan Kepala Burung. Akibat pengangkatan ini akhirnya pulau Papua mulai terhubung dengan benua Australia sehingga mulai terjadi migrasi Hewan dan Manusia dari daratan Australia ke wilayah Papua sebelum terjadinya pencairan es di kutub akibat adanya pemanasan global.
Proses geologi Papua ini baru terjadi sekitar 60an jutaan tahun silam sehingga masih bisa ditemukan kerang di wilayah daratan Papua.

Warga Papua Demo Tuntut Referendum, Sekolah dan Toko Tutup

JAYAPURA - Aksi demonstrasi damai yang dilakukan pada Selasa (2/8/2011), di Kota Jayapura dan Kota Sentani membuat seluruh aktivitas masyarakat lumpuh total.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menggelar aksi ini mengatakan ini merupakan dukungan Konferensi Tingkat Tinggi International (International Lawyers for West Papua/ILWP) di London Inggris. Dalam konferensi itu akan membahas masalah Papua, lebih khususnya masalah pelanggaran HAM di Papua ,