Toko Kosmetika Ini Kampanyekan Kemerdekaan Papua

Saat ini, toko kosmetik Lush sudah mencapai 600 Toko  dan tersebar di 43 negara. Lush memproduksi dan menjual berbagai produk kerajinan, termasuk sabun, shower gel, shampoo dan kondisioner rambut, lotion tubuh, dan beragam produk kosmetika lainnya.

PERTH -- Jaringan toko kosmetik, Lush di Mal Garden City, Perth, Australia mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat.

Di depan toko kosmetik Lush secara terang-terangan dipajang bendera Bintang Kejora. Di atas bendera itu terpampang tulisan "Free West Papua".

Lush adalah sebuah perusahaan kosmetik yang berkantor pusat di Poole, Dorset di Inggris.

Jaringan toko kosmetika itu pertama kali dibuka pada 1994 oleh suami dan istri Mark dan Mo Konstantinus di Poole di bawah nama Kosmetik House Limited. 

Saat ini, toko kosmetik Lush sudah mencapai 600 dan tersebar di 43 negara. Lush memproduksi dan menjual berbagai produk kerajinan, termasuk sabun, shower gel, shampoo dan kondisioner rambut, lotion tubuh, dan beragam produk kosmetika lainnya.

Di Indonesia pun toko kosmetika Lush membuka cabang di Jakarta. Salah satunya terdapat di Plaza Senayan, Jakarta.

Sumber: http://id.berita.yahoo.com 

50-an Bintang Kejora Berkibar di Serui papua

Aksi di serui (foto Binpa)

Binpa SERUI- Heboh,  sekitar  50-an bendera  Bintang Kejora  (BK) sebagai  simbol Papua Merdeka  berkibar
di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen,  Jumat (20/4).  Lima puluhan bendera itu dibawa  ribuan  warga  Papua yang menggelar unjuk rasa di Tanggul Serui , sebagai bentuk dukungan atas peluncuran International Parlementarian of West Papua (ILWP) di Amerika.

Koordinator Foker LSM Papua wilayah teluk Cencerawasih Aston Situmorang ketika dikonfirmasi mengatakan,  warga yang berunjuk rasa hari ini datang dari seluruh distrik di Serui. Mereka mengikatkan bendera di kayu dan mengayun-ayunkannya ke udara.

Aktivis Kemerdekaan Papua Barat Ingin Indonesia keluarkan dari MSG

Aktivis Kemerdekaan Papua (foto ilustr)

Vanuatu berbasis gerakan kemerdekaan Papua Barat sekali lagi menerapkan untuk menjadi pengamat resmi dalam Grup Spearhead Melanesia.(Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/)
Dan pada saat yang sama mereka ingin Indonesia menanggalkan status pengamat di dalam tubuh sub-regional.
Juru bicara gerakan, Dokter John Ondawame mengatakan Indonesia tidak pernah seharusnya status pengamat parut resmi dalam MSG.
Dia mengatakan aplikasi Papua Barat akan diserahkan pada KTT dijadwalkan berikutnya MSG pemimpin di Kaledonia Baru tahun depan.
Dokter Ondawame mengatakan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik dari sekarang sedang diberikan status pengamat mengikuti perubahan kebijakan MSG internal.
Presenter: Hilare Bule
Pembicara: Dokter John Ondawame, dari kantor Papua Barat diplomatik di Vanuatu
ONDAWAME: Tujuannya adalah untuk mengirimkan aplikasi untuk MSG sehingga MSG yang dapat mengabulkannya status pengamat, karena ada pedoman baru dalam kebijakan MSG bahwa gerakan pembebasan Papua Barat dapat mengajukan permohonan untuk status pengamat dalam MSG. Ada kemungkinan untuk memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak dapat menerapkan, dan ketika Anda menerapkan di masa lalu saya tidak berpikir kita bisa mendapatkan, namun sekarang kemungkinan karena kebijakan baru berubah dalam MSG juga. Pedoman baru memungkinkan kami untuk menerapkan untuk menjadi, untuk diberi status pengamat dalam MSG.
Bule: Jadi, ketika orang Papua Barat mengirimkan kembali aplikasi mereka untuk memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: pertemuan MSG akan diselenggarakan di Noumea tahun depan. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan aplikasi kita untuk menyerahkan sebelum itu.
Bule: Dalam hal perjuangan rakyat Papua Barat untuk mendapatkan kemerdekaan mereka, apa yang akan menjadi dampak dari memperoleh status pengamat dalam MSG?
ONDAWAME: Pertama-tama dampaknya akan bahwa pertama-tama kita harus menghapus Indonesia dari status pengamat dalam MSG, karena Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di sini sebagai pengamat dalam keluarga Melanesia. Kedua untuk membangun hubungan yang lebih kuat, untuk membawa kembali anak yang hilang dari Papua Barat yang di 96 ini sudah hukum, kembali ke keluarga Melanesia, kita harus meletakkan dasar. Ketiga, adalah kita ingin juga mengembangkan ide baru pembangunan politik budaya, ekonomi,, kita harus meletakkan dasar untuk mengembangkan mereka bagian penting dari pembangunan di masa depan.
Bule: Apakah saat ini dukungan keseluruhan dari negara-negara anggota MSG terhadap perjuangan masyarakat Papua Barat?
ONDAWAME: Setidaknya di tingkat pemerintah ada simpati, tetapi tidak ada satu lagi yang membawa kita serius, mengambil posisi dalam masalah ini. Tetapi pada tingkat masyarakat kita tahu ada dukungan di semua lapisan masyarakat, baik di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kanaki, besar, dan saya yakin masalah ini tidak dilupakan oleh masyarakat dan pemerintah dari masing- negara di Melanesia.

Papua Barat menuntut Kemerdekaan

Papua Barat bendera 'Bintang Kejora'. Foto dari ETAN.org.

By Ash Pemberton
Audiensi dimulai bulan lalu menjadi kasus lima pemimpin kemerdekaan Papua Barat diadili karena pengkhianatan. Mereka ditangkap dengan ratusan orang lain ketika tentara Indonesia menyerang Kongres Rakyat Papua pada tanggal 19 Oktober tahun lalu.
Published:http://www.greenleft.org.au.
Konferensi ini telah menyatakan wilayah Indonesia yang diduduki negara merdeka. Papau Barat secara resmi dianeksasi oleh kediktatoran Suharto di Indonesia pada tahun 1969 dalam sebuah "tindakan pilihan bebas" Bangsa yang diawasi Serikat, di mana hanya 1022 orang Papua diizinkan untuk memilih.

Para terdakwa, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Dominikus Surabut, Selpius Bobii dan Agust Kraar, yang ditargetkan untuk peran mereka sebagai tokoh dalam gerakan kemerdekaan. Yaboisembut bernama presiden Papua Barat pada kongres dan Waromi bernama perdana menteri.

Pemerintah RI, sedang mengikuti irama lepas papua dari Indonesia

Opini by Turius wenda

Turius wenda

 Realita menunjukan bahwa lepasnya papua hanya tunggu waktu, walaupun pemerintah indonesia anggap papua sudah final (harga Mati) dalam keutuhan NKRI.

Papua menjadi daerah konflik dan kontroversial dari tahun 1969 sejak jejak pendapat (Pepera), Hasil Penentuan pendapat rakyat (pepera) menjadi kontrovesi internasioanal, ini di lihat dari proses pemilihannya sangat tidak demokratis atau di bawah pengawasan militer indonesia yang memaksakan para yang terlibat untuk bergabung dengan indonesia di bawah mocong senjata.

Perdebatan tentang sejarah PEPERA 1969 dilanjutkan karena peristiwa rekayasa PEPERA ini merupakan akar masalah Papua  yang sebenarnya dan dipermasalahkan oleh seluruh rakyat Papua sampai hari ini.

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman (foto pgbp)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

Memetakan Persoalan Papua

Oleh A Kardiyat Wiharyanto

Papua Map

Masalah Papua mulai muncul ketika Belanda mengakui kedaulatan RI (istilah pihak Belanda: penyerahan kedaulatan) tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar). Ketika itu 

Belanda tidak serta-merta menyertakan Papua dalam pangkuan RI. Bahkan tersirat ungkapan bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan sendiri bagi Papua. Sedangkan kepada pihak Indonesia hanya disebutkan bahwa masalah Papua baru akan dirundingkan setahun kemudian.

 

Masalah penyerahan Papua ke pangkuan RI ternyata tidak semudah sewaktu dilakukan kompromi, sebab Belanda terbukti ingin mempertahankan wilayah itu sebagai tanah jajahannya.

Surat Terbuka gereja-geraja Papua untuk SBY

PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA

Menangani Bayi Nasionalisme (Separatisme) Papua Sebagai Hasil “Perkawinan Paksa” Jakarta – Papua
Jakarta Sebagai Penabur dan Pengguna Benih Separatisme Papua
(Pesan Profetis Gereja-Gereja se-Tanah Papua)

Yawan Wayeni, dibunuh pada tanggal 13 Agustus 2009 Oleh Imam Setiawan (mantan Kapolres Yapen), kini Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua

“Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu  yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)”

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,

Kepada SBY Pimpinan Gereja Rekomendasikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakadilan sistematis, maka kami (pimpinan Geereja) telah menyampaikan kepada Presiden SBY bahwa keinginan untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal.

Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right for Self Determination) rakyat Papua kepada Presiden SBY.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA, saat menggelar konfrensi pers siang tadi, Kamis (22/12) di Kantor Sinode KIGMI, Jayapura, Papua.

Menurut Yoman, wajah Indonesia di tanah Papua adalah pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, operasi militer, diskriminasi, dan berbagai stigma negative lainnya.

Pemerhati HAM di seluruh dunia Meminta pembebasan Filep Karma

Update dan sumber publikasi:http://www.amnesty.org.au/news/

Orang-orang lebih dari 80 negara di setiap wilayah di dunia telah datang bersama-sama untuk menuntut pembebasan tahanan indonesian Filep Karma nurani, yang saat ini menjalani hukuman penjara 15 tahun untuk mengambil bagian dalam upacara damai di mana suatu bendera Papua daerah dibesarkan .

Filep Karma, 52, adalah salah satu dari individu pendukung Amnesty International di seluruh dunia telah dipilih untuk Menulis untuk kampanye Hak, salah satu kampanye terbesar menulis surat yang pernah dilakukan. Ratusan ribu orang telah menulis surat, penandatanganan petisi, mengirim pesan SMS dan mengambil tindakan secara online sejak 3 Desember untuk menuntut keadilan bagi Filep Karma dan 13 kasus lainnya dari berbagai negara termasuk Meksiko, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Turki, Amerika Serikat dan Zimbabwe.

‘Many Deaths’ During Ongoing Military Siege in Papua: Allegations

An international nongovernmental organization campaigning to highlight human rights abuses in Indonesia, has called for international intervention “after receiving highly distressing accounts of indiscriminate and brutal military raids” in West Papua.

Maire Leadbeater of the Indonesia Human Rights Committee said reports from West Papua indicated that thousands of villagers in Paniai are undergoing a “military siege involving horrendous destruction and violence.”
Source:http://www.thejakartaglobe.com/news/
“Homes have been torched and villages razed, while helicopters are said to be strafing the villages. There are reports of  deaths, forcible evacuations and the displacement of thousands of people,” Leadbeater said.

Indonesia Governments Do not Cover the roots of problems in Papua

JAKARTA, Member of Commission I from Papua, Paschal Kossay requested the Central Government for not covering up the issue of the real roots occur in Papua. The root problem is the Papuan people's desire for independence.

"The fire is burning is not yet extinguished. The fire that burns in Papua should be seen as well by anyone. This fire is no where? I think on it. Papuans want independence, there is this ideology, "said Paschal To the SP in Jakarta, Wednesday (14/12).

Golkar Party politician is of the opinion, as long as this government continues to close and wrap the root of this problem. The trick is to say that the problem occurs due to failure of development in Papua,

West Papua Flag Raising 12 Noon Queen St Adjacent To Aotea Square And The Town Hall Apex Wednesday December 1

The banned West Papua Morning Star flag will be raised in busy Queen St on December 1st at 12 Noon . Auckland supporters will do this for the people of Indonesian-controlled West Papua because they cannot undertake this simple act without risking jail. This action is also taken in solidarity with human rights activists in Wellington and Christchurch and around the world as they hold similar flag-raising events. Green MP Keith Locke will join the gathering. SOURCE

Spokesperson Maire Leadbeater who has just returned from a visit to West Papua said: "The reality of the militarization of West Papua and the marginalisation of the indigenous people is heart-breaking. It was hard to explain to people there why our Government does not do more to help but the people I met were delighted to know that we raise the Morning Star flag every December 1"

December 1 marks the anniversary of the date in 1961 when the newly elected "West New Guinea" council first raised the Morning Star flag. Then Indonesia derailed the Dutch plans for decolonisation of the territory by intervening militarily. Indonesia incorporated West Papua in 1969 in a widely discredited "Act of Free Choice" known as the "Act of No Choice". Western nations including New Zealand were complicit. Some 100,000 people have died in the ensuing conflict.

Amnesty 'prisoner of conscience' Filep Karma is serving 15 years in jail for taking part in a flag-raising event in 2004 and nine villagers were arrested for raising the flag earlier this month. A secret Indonesian Special Forces document has just been leaked: it outlines plans for the military to infiltrate and spy on churches, nongovernmental organizations and universities. 16 people were identified as "enemies of the state" including Church leaders such as Baptist head Socrates Yoman, activists, traditional leaders, elected representatives and the head of the Papuan Muslim Association.

New Zealand should urge President Yudhoyono to release West Papuan political prisoners jailed for upholding the right to freedom of expression and their right to dissent. We should also support the call for a peaceful dialogue between West Papuan representatives and the Indonesian Government - the first step justice for our Melanesian neighbours.