Organisasi Free West Papua Membuka Kantor di Belanda

Photo Ilustrasi

London (VoiceBaptist),-- Free  West Papua Campaign adalah Organisasi Kemerdekaan Papua barat yang berkedudukan di london Inggris raya.

Diawal tahun ini setelah membuka kantor resmi di Inggris London dan selanjutnya dengan rencana membuka kantor baru di Belanda.

Awal tahun ini Kampanye luar biasa dan setelah melakukan tour dunia dalam msi kampanye free west papua  yang digawangi oleh  Benny Wenda Pemimpin diasingkan Papua Barat Kemerdekaan atas tuntutan kemerdekaan yang berkedudukan  kantor di kota Inggris Oxford.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Indonesia pernah menyuarakan kekecewaan bahwa pemerintah Inggris tidak bersedia untuk mengambil langkah-langkah terhadap kantor.

Menurut sumber, Kampanye belanda ini Oridek Ap mengatakan kantor baru di Den Haag akan dibuka pada tanggal 15 Agustus, ulang tahun ke-51 dari Perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia di mana kendali mantan Nugini Belanda itu diserahkan.
 

"Ini adalah tugas kita untuk menginformasikan pemuda di Belanda tentang sejarah mereka sendiri, tentang sejarah kami, kisah Papua Barat, dengan membuka kantor sehingga orang akan tahu bahwa ada sebuah kantor di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang situasi di Papua Barat dan tentang mengapa orang-orang di Papua Barat yang berjuang untuk kebebasan. "

Oditek Ap dari Free West papua Kampanye.

West Papuan freedom fighter blocked from Parliament - Greens

By Brook Sabin - Political Reporter 

Parliament's new Speaker is embroiled in his first fight, before he's even had a full day in the debating chamber.  

West Papuan freedom fighter Benny Wenda is on his way to New Zealand, and while he's spoken at parliaments around the world, he won't be allowed to here. 

Mr Wenda is a colourful character. He starts his talks with a traditional greeting, and then a song. He's done this all around the world – at the British Parliament, the Scottish Parliament, and even the United Nations.

But Green Party co-leader Russel Norman says he’s being blocked from talking here.

“Benny Wenda has spoken at many parliaments around the world, but it appears the New Zealand Parliament will shut its doors.”

Mr Wenda says the people of West Papua have suffered atrocities at the hands of the Indonesian military.

In 2002 he was arrested for promoting independence. A year later he escaped prison and fled to the United Kingdom, where he was granted political asylum. 

In 2011 Interpol issued a red alert at the request of the Indonesian government. But last year, after an investigation, that was removed. It was deemed to be politically motivated. 

The Greens, Labour and Mana applied to the new speaker David Carter to have a function here, in the west foyer, but that was refused. 

Labour MP Maryan Street says the decision goes against the spirit of Parliament.

“Parliament is exactly the place where people's points of view should be aired,” she says.

In the past, Parliament has been used for everything from Ahmed Zaoui's book launch, to a wedding.

But the Greens say the Government doesn't want to upset the Indonesians, a big trading partner.

“I think it's pretty clear the Foreign Affairs Minister has had some influence on this decision,” says Mr Norman.

Mr Wenda will bring with him West Papua human rights lawyer Jennifer Robinson – most famous for being Julian Assange's legal advisor. 

The function will now be held across the road from Parliament.

The Speaker's office, and the Minister of Foreign Affairs wouldn't be interviewed for this story.

3 News was simply told the function didn't meet the guidelines. There was no further explanation.

Benny Wenda Menuntut Papua Merdeka

Benny Wenda

Jayapura Onews,-- 50 tahun perjuangan Papua Barat ingin melepaskan diri dari Indonesia adalah satu diantara konflik terpanjang yang hingga kini masih terjadi di dunia. Aktivis di pengasingan Benny Wenda mencoba menarik perhatian dunia. 

Mengenakan kaos bermotif Papua, potongan Benny Wenda gampang dikenali di jalanan Melbourne. Kini dia sedang menjalani tur dunia terbaru, mencoba menarik perhatian dunia.

Ada perasaan hening penuh damai sekaligus keputusasaan saat dia menjelaskan situasi yang dialami rakyat Papua Barat.

“Anda tidak bisa berburu dan berkebun setiap hari, ke manapun anda pergi ada pos penjagaan militer, di mana-mana,“ kata dia. “Ke manapun anda pergi, intel mengawasi dan memonitor apa yang anda kerjakan.“

Papua Barat dulunya adalah bekas koloni Belanda, yang secara efektif diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962 melalui perjanjian yang dibuat oleh Amerika. Melalui referendum kontroversial pada tahun 1962, Indonesia mengontrol penuh wilayah itu. Hingga sekarang konflik masih berlanjut antara Organisasi Papua Merdeka OPM dengan tentara Indonesia.

Bukan Tanpa Alasan

Wenda lahir di desa Baliem di pusat dataran tinggi Papua Barat pada tahun 1975. Dia mengatakan, dirinya secara terpaksa sejak muda menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia.

“Bibi saya diperkosa di depan mata saya,“ kata dia.“Ibu saya dipukuli di depan saya. Saat itu saya berusia lima tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menangis.”

Ketika militer Indonesia membombardir desa Benny pada akhir 1970 an, keluarganya bersama ribuan orang lainnya dipaksa hidup bersembunyi di hutan.

Pengalaman inilah yang mengobarkan semangatnya untuk mencari kebenaran dan mencoba memerdekakan rakyatnya dari penindasan.

“Saat itulah saya berdiri dan mengatakan: ini tidak adil,” kata Wenda. ”Saya sekolah, belajar dan mulai berjuang untuk kemerdekaan rakyat saya.“

Wenda menjadi seorang pemimpin perwakilan sukunya pada tahun 1999, selama periode yang dikenal sebagai “Musim Semi Orang Papua,” masa ketika semakin banyak aksi damai menuntut kemerdekaan.

Tak lama kemudian dia dipenjara, ditangkap karena dituduh ikut merencanakan penyerangan sebuah kantor polisi dan membakar dua toko dalam kerusuhan tahun 2000. Dia menyebut penahanan itu bermotif politik dan pengadilan atas dirinya adalah pengadilan yang tidak adil. Organisasi Fair Trials International mendukung klaim Wenda.

Ketika di penjara, ia menulis sebuah lagu bagi para pendukungnya. Salah satu lirik lagu itu berisi: “Bagaimana sekarang saya bisa menolong rakyat jika saya terkurung?”

Setelah beberapa bulan dalam tahanan isolasi, Wenda berhasil melarikan diri. Dia kabur ke Papua Nugini dan kemudian dengan dibantu oleh LSM Eropa melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia kemudian mendapatkan suaka politik.

Kampanye Perubahan

Dalam pengasingan, Wenda mendirikan “Papua Barat Merdeka“ yang berkampanye menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dan diakhirinya pelanggaran HAM, yang kata dia semakin memburuk. Tahun lalu saja, 22 aktivis tewas dibunuh., tambah Wenda.

Beberapa kalangan memperkirakan sebanyak setengah juta orang Papua terbunuh sejak Indonesia mengambil alih wilayah itu, dan organisasi HAM terus menerima laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan tentara Indonesia.

“Situasi HAM semakin memburuk setiap hari,” kata Wenda. ”Orang Papua Barat kini sekarat di atas jalanan di tangan polisi. Dengan membunuh orang Papua mereka mendapat pangkat dan promosi.”
Banyak kepentingan Indonesia dan dunia di Papua Barat yang didasari atas kekayaan alam wilayah itu, dengan mengeksploitasi emas, tembaga, minyak dan penebangan hutan. Kepentingan ekonomi ini, sejalan dengan kepentingan strategis banyak Negara, sehingga membuat isu Papua Barat jauh dari sorotan.

Menyebarkan Kata

Wenda kini mendorong akses lebih besar bagi media asing dan organisasi HAM agar bisa bekerja di Papua.

“Selama 50 tahun terakhir para wartawan (asing-red) dilarang masuk,“ kata dia. “Kenapa Indonesia takut membolehkan para wartawan? Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Jika mengkampanyekan demokrasi, maka sebuah negara demokratis seharusnya boleh bagi wartawan manapun.”

Kedutaan Indonesia di Australia menolak permintaan Deutsche Welle untuk memberi komentar atas pernyataan Benny Wenda. Mengenai akses media ke Papua Barat mereka mengatakan tidak ada larangan bagi media asing, sambil menambahkan bahwa dua tahun terakhir ada enam wartawan yang diperbolehkan berkunjung ke sana.

Sebagai pemimpin politik di pengasingan, Benny Wenda terus menerima informasi dari para pemimpin di dalam Papua Barat dan dia menggunakan kampanye internasional untuk membawa pesan mereka kepada para politisi dan komunitas di seluruh dunia.
 
“Saya sangat percaya bahwa kekuatan rakyat akan bisa mengubah keadaan, dan suatu hari rakyat saya akan bebas.“

Sumber: http://www.dw.de

For West Papua, Withdraw agreement with Jakarta: Natapei

ByGodwin Ligo 

 

Opposition Leader Edward N. Natapei.

Vanuatu,-- The Leader of the Opposition did not mince his words when commenting on the issue of the struggle of the West Papuan people for a political freedom from Indonesia.

“The Opposition has two calls to the Kilman-led government. First is to withdraw an agreement that was signed between Port Vila and Jakarta by the Kilman-led government, and secondly is to withdraw review Indonesia’s observer status in the Melanesian Spearhead Group ( MSG) during the upcoming MSG Meeting in, Noumea, New Caledonia in July of this year,” Opposition Leader Edward Nipake Natapei told Daily Post yesterday at Parliament House.

He said it is totally wrong for Indonesia to meddle in the affairs of the Melanesian countries such as the MSG.

“Remember what the first and late Prime Minister Father Walter Lini said –that Vanuatu will never be fully free until other colonized countries including West Papua are politically freed,” Natapei commented after listening to the talk by the West Papuan Freedom campaigner Benny Wenda.

“The Opposition strongly supports the application for West Papua to become a full member of the MSG at the upcoming MSG Meeting in Noumea New Caledonia in July this year,” said Natapei.

“Melanesian countries are members of the MSG and MSG does not have MSG plus, the plus is West Papua and not Indonesia which is not a Melanesian country,” said the Opposition Leader Natapei.

He confirmed that the Opposition supports the inclusion of West Papua receiving a full status of the MSG Membership to be on the MSG agenda for the upcoming meeting in New Caledonia in July this year.

Source: http://www.dailypost.vu/

McCully must listen to West Papuans not just Indonesia - Greens

The Minister of Foreign Affairs Murray McCully should meet with and listen to the views of West Papuan leader Benny Wenda, Green Party MP Catherine Delahunty said today.

Mr McCully advised National MPs not to support a forum at Parliament which would have had Mr Wenda as the key speaker. The Speaker of Parliament David Carter later refused permission for the forum.

"The Government’s current policy of only dealing with Indonesia when raising human rights in West Papua means the voice of the indigenous people, the West Papuans, are missing from the dialogue," said Ms Delahunty.

"Mr McCully’s advice to Government MPs to avoid a forum aiming to highlight human rights abuses by the Indonesian Government in West Papua reflects poorly on him and the current policies of the Key Government.

"Stopping Mr Wenda from having a platform to speak at Parliament sends the message that freedom of speech is being sacrificed in order to placate a trading partner," said Ms Delahunty.

"The Government and the Minister of Foreign Affairs should reconsider how they deal with Indonesia, and stop providing military and police training to Indonesian forces while human rights abuses are occurring in our backyard."

 

More News: http://nz.news.yahoo.com/a/-/top-stories/16121100/mccully-must-listen-to-west-papuans-not-just-indonesia-greens/

West Papua activist's plea to govt

A West Papuan activist barred from speaking at parliament in Wellington has pleaded for the government to put pressure on Indonesian authorities to resolve a half-century-long battle for independence.

Independence leader Benny Wenda, who is living in exile in the United Kingdom, is visiting New Zealand as part of an overseas tour campaigning for the self-determination of West Papua, which is under Indonesian control.

Here Orginal News:http://news.msn.co.nz

He spoke at Victoria University, opposite parliament, on Tuesday after Speaker David Carter refused to allow him to speak inside, unless it was in a political party's caucus room.

Foreign Affairs Minister Murray McCully revealed on Tuesday that two National MPs had wanted to co-sponsor Mr Wenda's visit, alongside Labour, the Greens and Mana, but he advised them against it.
"We believe that the approach the government's taking to human rights issues in West Papua and Indonesia is a more constructive one," Mr McCully told media.

"We have quite an active dialogue with the Indonesian authorities about human rights issues ... I want to engage in that sort of diplomacy, not megaphone diplomacy, and that's what I think was being suggested here."

Mr Wenda, who has spoken in the British and European Union parliaments, said he was disappointed by the government's stance.

"It's a frustration for me but the fact that I'm here and I have a lot of friends ... that gives me confidence that they can no longer silence me."

He said he would like New Zealand's government to ask Indonesia's government to allow journalists into West Papua, to report on the conditions there.

"Journalists would make a big difference because that is our chance to tell our story ... because Indonesia has silenced us for a very long time."

On Tuesday afternoon, Mr McCully told parliament that foreign affairs officials had met with Mr Wenda earlier in the day.

Mr Wenda is now free to travel having previously been issued a red notice by Interpol, after Indonesian authorities accused him of murder and arson.

Interpol later decided the case against Mr Wenda was "predominantly political".

West Papuan leader visits NZ

Benny Wenda (Koteka Tribal Assembly)

Benny Wenda is s a high profile campaigner for the self-determination of his Melanesian people. Currently based in Britain where he has political asylum he visits New Zealand as part of a world tour.

Benny campaigned peacefully for the rights of his people as a tribal leader (Koteka Tribal Assembly) in the highlands of West Papua. His village was bombed by Indonesia when he was a child and many of his family were killed. Arrested for crimes he did not commit in 2002 he was tortured and threatened with death, but succeeded in escaping.

In Britain Benny has headed the Free West Papua Campaign since 2004. He also helped to found the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) and International Lawyers for West Papua (ILWP) . In 2011, the Indonesian Government issued an International Arrest Warrant for Benny through Interpol. 

This move was widely regarded as an attempt to silence him. Fair Trials International led an appeal to have the Red Notice removed so that he could once again travel freely. In August 2012, in a landmark case Interpol removed the Red Notice, after an investigation concluded that the Indonesian Government had abused the system in a politically motivated attempt to silence Benny.

Prominent British-based human rights lawyer Jennifer Robinson, a long-term vocal advocate for West Papua will accompany Benny on the Aotearoa leg of his tour.

Source: http://nz.news.yahoo.com/

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

     Benny Wenda

New York, KNPBnews – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi “Freedom Tour”. Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.
“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”, tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua.  Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

Pertemuan dengan Senator Bill Perkins (dok)

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

Jared Diamond – Apology Demanded From West Papua Leaders

Jared Diamond's book has come under attack for portraying tribal people as warlike and 'living in the past'. © Survival

WEST PAPUA, THUNDER BAY - Jared Diamond must apologize for controversial statements about West Papua tribes. West Papau leaders say Jared Diamond, a controversial author must apologize for describing them in his new book as warlike, and strengthening the idea that indigenous people are ‘backwards’.

The West Papuan leaders attack Diamond’s central arguments that ’most small-scale societies (…) become trapped in cycles of violence and warfare’ and that ‘New Guineans appreciated the benefits of the state-guaranteed peace that they had been unable to achieve for themselves without state government.’

Jared Diamond Insults West Papua People

Survival International in a release states, "Mr Diamond makes no mention of the brutality and oppression suffered by the people of West Papua at the hands of the Indonesian occupation since 1963, which has led to the killing of at least 100,000 Papuan tribal people at the hands of the Indonesian military.

"Benny Wenda, a Papuan tribal leader, said to Survival, ‘What he (Jared Diamond) has written about my people is misleading (…) he is not writing about what the Indonesian military are doing (…) I saw my people being murdered by Indonesian soldiers and my own Auntie was raped in front of my eyes. Indonesia told the world that this was ’tribal war’ – they tried to pretend that it was us that was violent and not them – this book is doing the same. He should apologize.’"

Benny Wenda, a Papuan tribal leader, says what Jared Diamond is writing about his people is misleading'. © Survival

Dani victims from the Indonesian atrocities

Markus Haluk, a senior member of the Papuan Customary Council, added, ‘The total of Dani victims from the Indonesian atrocities over the 50 year period is far greater than those from tribal war of the Dani people over hundreds of thousands of years.’

Matius Murib, Director of the Baptist Voice of Papua, condemned Diamond’s assertion that tribal peoples live in a ‘world until yesterday’. He said, ‘This book spreads prejudices about Papuan people (…) that indigenous Papuans still display a way of life from hundreds of years ago. This is not true and strengthens the idea that indigenous people are ’backwards’, ‘live in the past’ or are ‘stone age.’
Reverend Socratez Yoman, Head of the West Papuan Baptist Church, has also demanded an apology from Mr Diamond to the Papuan people.

Dominikus Surabut, currently jailed for treason for peacefully declaring West Papuan independence, described the relationship of indigenous West Papuans and the Indonesian state as political apartheid. In a statement smuggled out of his jail cell, he said, ‘This is the very nature and character of colonial occupation of indigenous peoples, where they are treated as second class citizens whose oppression is justified by painting them as backwards, archaic, warring tribes – just as suggested by Jared Diamond in his book about tribal people.’

With files from Survival International

Statement Benny Wenda Atas Penangkapan Anggota KNPB di Wamena

Benny Wenda - UK

London, KNPBnews- Informasih diterima terakhir oleh Free West Papua Campaign menunjukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasukan terlatih dari Australia Detasemen 88 Unit Kontra teroris terus meningkatkan operasi kekerasan di Papua Barat, terhadap aktivis West Papua Merdeka. mereka terhadap kekerasan Papua Barat kemerdekaan aktivis. Mereka telah memasuki kampung-kampung dan melakukan pencarian di beberapa daerah terutama di Wamena dan Puncak Jaya. 

Pasukan bersenjata di daerah pegunungan itu menargetkan setiap orang yang memakai pakaian tradisional rakyat Papua Barat disana dipaksa oleh militer dan polisi untuk mengungkap keberadaan aktivis Papua Merdeka.

Tiga hari yang lalu, dalam operasi itu, anggota Komite Nasional Papua Barat(KNPB) ditangkap. Orang-orang yang ditangkap adalah Sekretaris Jenderal dari KNPB di Wamena Kabupaten Janus Wamu (26), dan 6 aktivis lain aktivis, Eddo Doga (26), Irika Kosay (19), Jusuf Hiluka (52), Yan Mabel (33), Amus Elopere (22), dan Melias Kosay (35). Seorang aktivis perempuan Wioge Kosay (18) juga ditangkap.

Pada Rabu 2 Oktober, Pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda menyatakan bahwa “Perkembangan ini terjadi setelah Pengangkatan Kepala Kepolisian Papua, Inspektur. Jenderal Tito Karnavian (mantan kepala Detasemen
88) “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “taktik pasukan pendudukan kolonial Indonesia adalah untuk menggiring atau mencap aktivis Papua Merdeka yang berjuang secara damai sebagai pembuat kekerasan,  teroris, agar mereka bisa membenarkan pembunuhan dan penangkapan aktivis kemerdekaan “.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian menggunakan pembunuhan, intimidasi dan represi untuk menciptakan iklim ketakutan di antara penduduk Papua Barat, lebih dari 90% dari yang mendukung Penentuan nasib sendiri “. Mr wends menyatakan bahwa “Insp. Jenderal Tito Karnavian akan suatu hari menemukan dirinya di depan Pengadilan Kriminal International, yang didakwa dengan kejahatan perang “.

Mr. Wenda menyatakan bahwa Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham), sesuai dengan publikasinya telah meragukan kebenaran laporan polisi dari plot bom dan menambahkan bahwa menurut pendapat sendiri dan organisasi lainnya, hal itu dibuat  oleh militer sebagai alasan  melakukan penangkapan dan penindasan “.

Bapak Wenda menambahkan bahwa “Ferry Marisan, direktur cabang Papua Elsham mengatakan bahwa semuanya telah dibuat oleh polisi, mereka menempatkan bahan peledak di kantor sehingga mereka akan memiliki alasan untuk menangkap mereka. Semua orang tahu bahwa Komite Nasional Papua Barat adalah organisasi pro-kemerdekaan damai”.

Ferry Marisan juga mengatakan bahwa “Jika kita mengamati kegiatan mereka di Papua sampai kematian Mako Tabuni, mereka tidak pernah menggunakan tindakan kekerasan, mereka sendiri yang memiliki senjata dan bahan peledak”.

Mr Wenda mengatakan bahwa “Mako Tabuni dibunuh pada tanggal 14 Juni dalam apa yang Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) disebut “Polisi membunuh “. Polisi mengatakan Mako itu ditembak karean ia menolak ditahan,  tapi saya punya laporan saksi mata bahwa dia dibunuh oleh pembunuh darah dingin oleh orang bertopeng skuad militer dari Detasemen 88 saat ia keluar belanja “. Mako Tabuni dibunuh oleh polisi saat anggota KNPB lainnya sedang ditargetkan “.

Benny Wenda menyerukan untuk teman-teman dan pendukung Papua Barat di dunia untuk mendorong Pemerintahnya menuntut pasukan perdamaian PBB menjaga Barat Papua.  Benny Wenda mengatakan “Rakyat saya sekarang menghadapi bahaya yang sangat besar karena Indonesia mencari setiap aktivis kemerdekaan Papua Barat.  

Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghapus gerakan kebebasan dan membunuh semua pemimpin disana tetapi mereka tahu bahwa ini tidak akan terjadi dan mereka tahu bahwa hampir semua orang Papua, lebih dari 90%, mendukung penentuan nasib sendiri. ”

Benny Wenda mengatakan “hari ini saya meminta PBB dan pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Papua New Guinea, negara-negara Afrika, Amerika Selatan menyatakan, Belanda, Uni Eropa dan semua negara Melanesia untuk bertindak sekarang karena Militer Indonesia dan Polisi brutal membunuh dan menindas rakyat saya di Papua Barat. Militer Indonesia dan Polisi berkomitmen mendorong genosida secara sistematis terhadap orang asli Papua Barat, rakyat Melanesia dan ini sedang terjadi di Papua Barat sekarang. ”

Mr Wenda mengutuk “Presiden Indonesia dan pembunuh berdarah dingin Militer nya  tang melakukan pembunuhan Mako Tabuni, seorang pemimpin populer yang legal dari Komite Nasional Papua Barat  dan penangkapan tidak sah dan penahanan aktivis dan pengikut kemerdekaan Papua yang melakukan kompanye kemerdekaan secara damai, dan anggota Komite Nasional Papua Barat”

Di akhir pernyataannya, Mr. Wenda menyeruhkan agar dunia membantu, “tolong menanggapi kami dan mendengar tangisan rakyat saya yang sedang meminta pertolonganu”.

Photos News: Benny Wenda Give talk at the Amnesty Reading updating Human Rights situation in West Papua 2012

By: West Papua News (WPnews)

 

West Papua Human Rights Situation

Filep Karma is serving 15 years in prison for raising a flag. A prominent advocate for the rights of Indonesia's Papuan population, Filep was arrested in 2004 for taking part in a peaceful ceremonial raising of the Morning Star flag, a symbol of Papua.

Recently Detachment 88 setting up by Australia, America and British for untie terrorist Unit for counter terrorism in Indonesia. The untie terrorist unit mist use the fund to Killing West Papua Leader Mako abuni. 

 

Then arrested Buthat Tabuni without any evident what his crimes was, just because of the leading campaign West Papua Self Determination and independence he was in Jail.

Parlemen Nasional Memilih Benny Wenda Sebagai Koordinator Diplomasi Internasional

KNPBnews – Benny Wenda, Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris telah dipilih dan diputuskan  sebagai koordinator Diplomat Internasional pada 5 April 2012 lalu di Holandia melalui Konferensi  Parlemen Nasional West Papua yang dihadiri oleh anggota-anggota Parlemen dari 22 Parlemen Daerah di seluruh tanah West Papua.

Ketua PNWP didampingi 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi

Keputusan tentang pentingnya penunjukan koordinator internasional menjadi pembahasan yang penting oleh ratusan anggota Parlemen yang bersidang sejak tanggal 3 hingga 5 April lalu. Sidang tersebut berlangsung cukup alot. Pasalnya, setiap perwakilan Parlemen dari masing-masing daerah harus konsen dan hati-hati karena merasa membawa mandat perjuangan dari daerah untuk diputuskan sebagai keputusan nasional dalam perjuangan Papua Merdeka.

Suasana Sidang Parlemen(dok/KNPB

Dalam sesi pembahasan dan penunjukan Koordinator Diplomat Internasional, Sidang yang dipimpin oleh Ronsumbre Harry itu secara demokratis membahas, memilih dan memutuskan Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka diluar negeri yang layak diberikan mandat oleh rakyat sebagai Koordinator Urusan International.

Benny Wenda dianggap memiliki kemampuan dan semangat kerja dalam mendorong kompanye dan jaringan diplomasi di luar negeri, selain diplomat lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Benny Wenda juga dianggap sebagai salah satu pemimpin di Internasional yang berhasil menunjukan jalan menuju pembebasan melalui pembentukan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).

Peserta sidang konferensi (dok.KNPB)

Rakyat Papua melalui badan representatif yaitu Parlemen Daerah meyakini bahwa hak penentuan nasib sendiri dapat didorong melalui dukungan politik dari solidaritas Parlemen Internasional, juga secara legal, pengacara-pengacara internasional telah meyakinkan bahwa orang Papua secara hukum internasional memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri.

“Saya pikir sporadisme perjuangan di Internasional menjadi faktor penghambat perjuangan di Internasional selama ini, rakyat melalui Parlemen Rakyat Daerah selaku lembaga pengambil keputusan resmi sudah memilih Koordinator Diplomat Internasional, dan saya yakin para diplomat kita di Internasional dapat terkoordinir dan mengatur perjuangan di Internasional dengan baik”, kata Ronsumbre Harry, disela-sela sidang Parlemen.

Hasil konferensi PRD dideklarikan pada tanggal 9 April 2012 secara terbuka, dihadiri oleh ribuan rakyat West Papua di lapangan They Eluay, Sentani. Sementara itu, mandat secara resmi telah dikeluarkan melalui Surat Kuasa kepada Benny Wenda di Oxford, Inggris.  [Sec. KNPB]

Foto-Foto Konferensi dan Peluncuran Parlemen Nasional West Papua

Pimpinan Parlemen saat deklarasi (dok KNPB)

Suasana Deklarasi Parlemen

TV West Papua Network@ BT River of music festival London

The sound of West Papua freedom was brought to the people of London at the official pre-Olympic concert in Greenwich Park, London, July 21st 2012.

As part of David Bridie's Wantok Music Sing Sing, the flag of West Papua was raised as George Telek was joined on stage by exiled musicians Mambesak and independence leader Benny Wenda, as the crowds of British citizens in the crowd sung along for West Papua freedom.

The voice of West Papua will never be silenced and this will be the first of many West Papua flagraisings to be held during the London 2012 Olympic Games, all directed to bring the worlds attention towards the ongoing genocide that Indonesia is committing against the Papuan population.

Free West Papua. The world is watching.

George Telek and the sound of West Papua freedom at Olympic Games music event, London 2012

The sound of West Papua freedom was brought to the people of London at the official pre-Olympic concert in Greenwich Park, London, July 21st 2012.

As part of David Bridie's Wantok Music Sing Sing, the flag of West Papua was raised as George Telek was joined on stage by exiled musicians Mambesak and independence leader Benny Wenda, as the crowds of British citizens in the crowd sung along for West Papua freedom.

The voice of West Papua will never be silenced and this will be the first of many West Papua flagraisings to be held during the London 2012 Olympic Games, all directed to bring the worlds attention towards the ongoing genocide that Indonesia is committing against the Papuan population.

Free West Papua. The world is watching.

Kematian Mako Tabuni RI Menuai Protes Dari Rakyat London

 (Video Aksi Protes Rakyat Inggris)

Voice Baptist,--- Penembakan Aktivis Papua Musa Mako Tabuni oleh aparat Kepolisian Polda papua 14/06/12 manuai kritikan dan protes dari aktivis  ibu kota inggris raya  London.

Rakyat London yang tergabung dalam Free West Papua Campaign UK, melakukan demontrasi di pusat kota dan selanjutnya menggelar orasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Inggris. Para demonstran berhias muka dengan tanah liat, membawa peti mati sebagai bentuk rasa bela sungkawa atas kepergian aktivis papua Mako Tabuni.

Dalam orasinya, Benny Wenda mengatakan Indonesia melakukan pelanggarah Hak Asasi menusia di papua barat secara sistematis dan jumlah korban pembantaian sudah mencapai 400.000 jiwa rakyat papua terbunuh oleh aparat TNI/Polri di papua.

Benny Meminta kepada pekerja kemanusiaan dan negara - negara dunia untuk melakukan intervensi atas tindakan pemerintah RI terhadap rakyat papua, anda tahu kenapa wartawan asing dan LSM tidak di ijinkan masuk ke papua, ada apa disana, ada sesuatu yang di sembunikan disana, Tegas Benny.

Mako di tembak atas tunduhan melakukan teror dan kriminal di jayapura beberapa hari sebelumnya hayal tiba, Mako adalah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mako yang dikenal paling vokal menyuarakan aspirasi rakyat papua tentang penentuan nasib sendiri.

Dalam kesempatan itu seorang aktivis mahasiswa UO mengatakan, kami protez atas tidakan negara terhadap rakyat papua, ini bentuk seolidaritas kami terhadap kaum tertindas di papua, kemi beraharap kekerasan di sana segera berhenti dan memberikan hak politik rakyat papua sesuai harapan dan keinginan rakyat papua.

Aksi itu berakhir dengan lancar dan berjanji akan terus melakukan protes agar pemerintah di bawah kerajaan inggris berbicara demi rakyat papua. (tw)

Benny Wenda Forum Olso Freedom, Membawa isu-isu kemanusiaan West Papua ke puncak agenda global

Oslo Freedom Forum: http://www.oslofreedomforum.com/

Forum Kebebasan Berusaha Untuk:

•      Membawa isu-isu kemanusiaan ke puncak agenda global
•      Memberikan pengaturan untuk membuka mata presentasi
•      Sorot cerita pembela hak asasi manusia
•      Mendorong inspirasi dan pertukaran ide
•      Fokus pada masyarakat tertutup yang membutuhkan paparan
•      Tumbuh dan memberdayakan komunitas internasional 

Benny Wenda adalah Pemimpin Suku Besar Papua Barat dan pembela hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan orang Papua Barat. Seorang tokoh terkemuka dalam gerakan kemerdekaan di wilayah ini, ia menjabat sebagai wakil khusus untuk kedua Parlemen Inggris dan PBB. Dia ditahan pada tahun 2002 oleh pemerintah Indonesia atas tuduhan menghasut kekerasan dan pembakaran, tapi melarikan diri selama persidangan dan diberikan suaka politik di Inggris. Setelah tiba di Inggris, Wenda mendirikan Kampanye Papua Merdeka Barat untuk menyebarkan kesadaran tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Wenda adalah pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP) dan anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP). Tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, Nugini, Wenda dan keluarganya menghabiskan lima tahun bersembunyi di hutan setelah militer Indonesia pembantaian kekerasan menguasai tanah airnya pada tahun 1977. Pada tahun 1983, setelah sebagian besar masyarakat mereka kembali untuk tinggal di bawah pemerintahan Indonesia, orang tuanya memutuskan untuk kembali sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah.

Benny Wenda : Semua Dapat Orang Keuntungan Dari Papua Barat Kecuali Bagi Papua

BennyWenda (West Papua's independence leader, living in exile in the UK)

Sebagai anak tumbuh di dataran tinggi terpencil di Papua Barat, kita sering mendengar cerita dari para sesepuh tentang bagaimana roh nenek moyang kita hidup di pegunungan dan hutan. Bagaimana mereka akan menangis jika mereka melihat apa yang terjadi hari ini. Penebangan liar marak, dan emas terbesar di dunia dan tambang tembaga, Freeport, telah menyebabkan kerusakan lingkungan permanen pada tanah suci kami yang terlihat dari ruang angkasa.

Benny Wenda "Koloni Indonesia yang Tersembunyi" di Oslo Freedom Forum

Benny Wenda ( Berbicara di Forum UK)

Jayapura,-- Oslo Freedom Forum, sebuah forum internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan telah berlangsung sejak kemarin, Senin (7/5) hingga besok (9/5). Konferensi yang telah memasuki tahun keempat ini menjadwalkan Benny Wenda, pendiri International Lawyer for West Papua (ILWP) sebagai pembicara bersama beberapa tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Konferensi tahunan ini diikuti oleh tokoh-tokoh dari Wikipedia dan Google; penulis buku-buku terlaris, seperti The Shadow War, Consent of the Networked, and You Can’t Read This Book, aktivis anti-perbudakan dari Kamboja, Haiti, dan Nepal; pemimpin oposisi dari Ethiopia , Rusia, dan Singapura, serta individu yang menggunakan media seni untuk menyoroti krisis hak asasi manusia, dan aktivis bawah tanah dari rezim di Equatorial Guinea, Pakistan, Arab Saudi, dan Zimbabwe.

Benny Wenda Prihatin atas kunjungan PM Inggris Di Indonesia

Benny Wenda dengan Keluarga

Benny wenda dengan kesedihan yang saya pelajari dari kunjungan David Cameron untuk
Indonesia minggu ini untuk memperbaharui penjualan senjata. Saya masih menanggung bekas luka dan permanen berjalan penurunan nilai sebagai akibat dari serangan bom Bangsa Indonesia di desa saya menggunakan dipasok Inggris jet Hawk.

Dua tahun lalu, Cameron terbuka mengakui "situasi buruk" di tanah air saya dari Papua Barat. Ketika ia menjadi Perdana Menteri, ribuan di seluruh Papua Barat turun ke jalan untuk merayakan penunjukannya, dengan harapan besar. Saat ini, orang saya akan memiliki air mata di mata mereka.

Kelompok-kelompok HAM memperkirakan bahwa lebih dari 400.000 umat-Ku telah dibunuh oleh militer Indonesia. Ratusan lebih merana di penjara sebagai tahanan politik. Tidak ada demokrasi di Papua Barat.

Benny Wenda
Oxford
http://www.freewestpapua.org/index.php/news/1863-camerons-asian-tour

Isu Papua Merdeka Jadi Isu Pemilu Papua Nugini

PORT MORESBY, - Papua Nugini dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 23 Juni mendatang. Pemilu ini diharapkan bisa mengakhiri krisis politik yang berlangsung akhir 2011. Menariknya, salah satu kandidat perdana menteri mengangkat gerakan separatis di Papua di Indonesia sebagai isu kampanyenya. (sumber: kompas)

Kandidat yang dimaksud adalah Powes Parkop, yang merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Port Moresby. Parkop sering mengusung isu dalam kampanyenya. Dia bahkan aktif menghadiri berbagai pertemuan internasional soal kemerdekaan Papua Barat.