Statement from the International Parliamentarians for West Papua on the Escalating Violence in West Papua

Web: www.ipwp.org Email:  humanrights@ipwp.org
P.O. Box 656, Oxford, OX3 3AP England, U.K.

Date: : July 14th 2012
 

Statement from the International Parliamentarians for West Papua on the Escalating Violence in West Papua

To: Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, President, Republic of Indonesia
Mr. Andi Matalatta, Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia
Mr. Hendarman Supandji, Attorney General, Republic of Indonesia
Gen. Bambang Hendarso Danuri, Chief of National Police, Republic of Indonesia

As members of the International Parliamentarians for West Papua, we voice our concerns over the escalating violence in West Papua, especially in Wamena and Jayapura.

We are saddened by the recent murder of West Papuan independence leader Mako Tabuni and we express our sincerest condolences to his family and friends. We call on you to conduct a thorough investigation into Mako Tabuni’s death.

We are also concerned by the recent re-imprisonment of Buchtar Tabuni and his colleagues, Jufri Wandikbo and Assa Alua, and the continued imprisonment of Filep Karma, an Amnesty International recognized prisoner of conscience, who was sentenced to 15 years in prison for raising the Morning Star flag at a peaceful protest.  We ask you to release and to drop all charges against these detainees and others who have been held for peacefully expressing views. We also request your help in assuring that Mr. Tabuni and his colleague be released immediately from custody, as we have further concerns that he may be at risk of torture and other ill-treatment.

We call on you to allow foreign journalists and humanitarian organizations entry into West Papua in order to provide a comprehensive report of the human rights situation there.

As the International Parliamentarians for West Papua, we support the indigenous people’s of West Papua’s call to a genuine act of self-determination, a right which was not recognized in the 1969 Act of Free Choice. We are therefore deeply troubled by your government’s suppression of political activity in West Papua. We urge you and your government to end the violence in West Papua, by listening to West Papuans call to self-determination, rather than attempting to silence them. 

Signed,


Andrew Smith, MP (United Kingdom)

Caroline Lucas, MP for Brighton Pavilion House of Commons (United Kingdom)

Lord Richard Harries (United Kingdom)

Dr. Russel Norman, MP (New Zealand)

Jamie Hepburn, MSP (Cumbernauld and Kilsyth, Scotland)

Catherine Delahunty, MP (New Zealand)

Bill Kidd, MSP (Glasgow Anniesland, Scotland)

Hon. Ralph Regenvanu, MP (Port Vila, Vanuatu)

Cllr Alex Sobe (Leeds City Council)

Eugenie Sage, MP (Aotearoa)

Cate Faehrmann, MLC Green MP (Australia)

Terbentuknya Parlemen Nasional West Papua Sebagai Lanjutan dari New Guinea Raad

 By. Bucthar Tabuni

Parlemen Nasional West Papua yang disingkat PNWP akhirnya menetapkan Mr. Benny Wenda sebagai Ketua Diplomat international West Papua dan Jennifer Robinson dari ILWP sebagai Pelapor Khusus West Papua di PBB

Bucthar Tabuni ( Aktivis Papua)

Pada tanggal 4-5 April 2012, 23 Parlemen Rakyat Daerah mengadakan Konferensi Nasional West Papua di Jayapura guna membentuk Parlemen Nasional West Papua. Momen tanggal 4-5 April adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat West Papua, dimana pada tanggal tersebut pertama kalinya rakyat West Papua dibawah administrasi pemerintah koloni Kerajaan Belanda terbentuk Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea. Dewan New Guinea terbentuk dan akhirnya menetapkan Bendera nasional West Papua ( Bintang Fajar), Lagu nasional West Papua ( Hai Tanahku Papua). Simbol Nasional yang ditetapkan ini telah mendapat surat persetujuan dan ketetapan dari pemerintah koloni Kerajaan Belanda sebagai symbol nasional West Papua. Dan Pemerintah Koloni Kerajaan Belandapun menyetujui dalam bentuk surat ketetapan dan keputusan untuk menaikan Bendera West Papua sejajar dengan Bendera Pemerintah kerajaan Belanda pada tanggal 1 Desember 1961.

Rakyat Tolak Sekjen PBB Ban Kimon dan tuntut hak Penentuan Nasib sendiri

Demo KNPB Tolak kedantangan Sekjend PBB (Foto: Arnold Belau/SP)

Jayapura Papua voice,-- Ribuan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB), siang tadi, Kamis (15/3) melakukan aksi demo damai menolak kedatangan Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon ke Indonesia, dengan menduduki jalan raya Abepura, Jayapura, tepatnya di depan kantor MRP Papua.

Kepada wartawan, Ketua KNPB, Buctar Tabuni mengatakan, KNPB melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kedatangan Sekjen PBB pada 19 Maret 2012 mendatang yang tentunya akan menguntungkan pemerintah Indonesia.

“Tidak hanya di Jayapura saja, aksi penolakan kedatangan Sekjen PBB juga berlangsung di beberapa kota di Papua, dan diluar tanah Papua,” jelas Tabuni.

KNPB UmumKan Hasil Peluncuran IPWP Region Australi – Pasifik di Cambera

Numbay SBP, Perjuangan bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa papua terus berjalan, hal ini dibuktikan dengan berbagai dukungan poltik luar negeri yang begutu mengembar di berbagai daerah belahan dunia.

Pantauan SBP, Dalam aksi pangung terbuka ini di hadiri oleh belasan ribu rakya papua sebagai bukti dukungan atas hasil eluncuran parlemen di cambera australi.

Aksi yang sama berlangsung di berbagai kabupupaten laninnya, Dalam orasi politik sebagai penangunggung jawab dalam negeri Ketua  Komiten Nasional papua Barat (KNPB) oleh Bucthar J. Tabuni menyampaikan bahwa Perjuangan bangsa papua sudah memenuhi jalur legal internasioanla. IPWP sebagai lembaga politik legal sudah terbentuk di pelahan dunia.

Pertama kali tahun 2008 terbentuk di eropa London yang di motori oleh Andrew Smit bersama perlemen di inggris raya. Lembaga politik ini bekerja dengan konsekuen danfokus serta  terbentuk di beberapa benua seperti di eropa, Afrika - senegal, Amerika lain, Australi –pasifik dan kita tunggu dua negara besar yaitu Belanda dan Amerika dan akan di lucurka dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam orasinya poltikny berjanji bahwa saya dan KBPB berada posisi paling terdepan untuk memediasi rakyat papua untuk mewujudkan misi penentuan basib sendiri (Referendum), sayalah jenderal barisan paling terdepan untuk membawa rakyat papua dari penjajahan imperialis NKRI, apapun resikonya kami brsama KNPB selalu ada dan berdiri barisan terdepan untuk menghakiri perjuangan ini.

Di tempat yang sama Sebby sambon  menyampaikan bebrapa latar belakang perjuangan rakyat papua, dia menambahkan bahwa resolusi PBB tentang penentuan nasib sendiri sebagai suatu bangsa belum cabut, rakyat papua punya kesempatan yang sama untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.

Ada Empat polin Resolusi Peluncuran Parlement Internasional For West Papua (IPWP) region Australia pasifik yang di bacakan oleh ketua KNPB Bucthar Tabuni yaitu.

1.       Parlement Australi akan mendesak Pemerintah Australia untuk menhentikan bantuan militer bagi Indonesia.

2.       Parlement Australia dan pasifik Mendesak pemerintah untuk membebaskan tahanan politik seluruh papua tanpa syarat.

3.       Parlemet australia – pasifik mendesak pemerintah untuk membuka akses pekerja kemanusiaan dan media idenpenden untuk mengawasi dan menyelidiki kasus pelanggaran HAM di papua.

4.       Parlemen australia – pasifik mengajak seluruh arlement dan pemerintah Australi – Pasifik untuk besama – sama mendorong keinginan rakyat papua untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur REFERENDUM.

Empat resolusi ini menjadi kerja fokus dan konsekuen bagi parlemen taustrali pasifik  untuk mendorong agar hak politik rakyat papua barat harus di tentukan oleh rakyat papua sendiri melalui jalur referendum.

Dalam aksi pangung terbuka ini di backup oleh aparat gabungan TNI/POLRI untuk menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

Dalam sela-sela aksi ini Kapolres jayapura menyampaikan bahwa aparat sebagai keamanan harus mempunyai tanggung jawab untuk untuk menjaga hak dan demokrasi rakyat papua untuk menyampaikan hak pendapatnya. Kami hanya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain.

Dari akhir kegiatan enyampaian haisl Peluncuran Parlement Internasional Untuk papua barat dengan intruksi KNPB masa pendukung KNPB pulang dengan tertip dan aman. (Voc*).

Pemerintah RI, sedang mengikuti irama lepas papua dari Indonesia

Opini by Turius wenda

Turius wenda

 Realita menunjukan bahwa lepasnya papua hanya tunggu waktu, walaupun pemerintah indonesia anggap papua sudah final (harga Mati) dalam keutuhan NKRI.

Papua menjadi daerah konflik dan kontroversial dari tahun 1969 sejak jejak pendapat (Pepera), Hasil Penentuan pendapat rakyat (pepera) menjadi kontrovesi internasioanal, ini di lihat dari proses pemilihannya sangat tidak demokratis atau di bawah pengawasan militer indonesia yang memaksakan para yang terlibat untuk bergabung dengan indonesia di bawah mocong senjata.

Perdebatan tentang sejarah PEPERA 1969 dilanjutkan karena peristiwa rekayasa PEPERA ini merupakan akar masalah Papua  yang sebenarnya dan dipermasalahkan oleh seluruh rakyat Papua sampai hari ini.

Anggota Parlemen Buruh Menentang Mentery Atas Papua

IPWP or ILWP (foto Ilstr)

Backbenchers pekerja telah marah menantang panggilan dengan bertindak Menteri Luar Negeri Craig Emerson untuk memboikot pertemuan pada provinsi yang disengketakan Papua Barat sehingga Indonesia tidak tersinggung.

Bahasa Indonesia kedutaan pejabat telah menyuarakan keprihatinan dengan pemerintah atas peluncuran bab lokal Parlemen Internasional untuk Papua Barat.

Kelompok itu, yang mengadvokasi hak asasi'' penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri'', diluncurkan di Canberra kemarin oleh Victoria Hijau Senator Richard Di Natale.

Iklan: Cerita terus di bawah

Dr Emerson diyakini memiliki'''' sangat mendesak rekan-rekannya untuk tidak pergi ke pertemuan itu, mengatakan kaukus platform Buruh adalah untuk mendukung integritas teritorial Indonesia sedangkan Hijau menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.

'' Kami tidak boleh menari untuk lagu Hijau ','' kata Dr Emerson.

International MPs campaign to help West Papuans keeps building

Papuan Culture

A New Zealand MP who is part of the the International Parliamentarians for West Papua movement says the growth of the network can help foster change in Indonesia’s troubled eastern region.

Parliamentarians from Vanuatu, Papua New Guinea and New Zealand are expected to attend the Australia launch of the International Parliamentarians for West Papua outside parliament house in Canberra tomorrow.

Eropa Juga Berupaya Lepaskan Papua dari NKRI

Eropa ILWP

 SB-itoday - Bukan hanya Australia, maupun Amerika, Eropa juga menginginkan Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pada saat otonomi khusus dilaksanakan secara optimal, pada 15 Oktober 2008 di London diadakan pertemuan 30 aktivis Papua merdeka dan beberapa anggota parlemen membentuk forum International Parliamentarians for West Papua," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati dalam pesan singkat ke itoday, Minggu (26/2).

Menurut Nuning, panggilan akrab Susningtyas

Dubes Inggris Bantah Senatornya Dukung Kemerdekaan Papua

Reporter foto detik.com

Duta Besar Kerajaan Inggris untuk RI Mark Canning membantah bahwa senator asal Inggris memberikan dukungan atas upaya kemerdekaan yang dilakukan masyarakat Papua. Pemerintahan Inggris memastikan, bahwa hingga kini masih mendukung keutuhan NKRI, dan Papua menjadi bagian di dalamnya.
published, here
“Salah satu agenda yang disampaikan Duta Besar Kerajaan Inggris dalam pertemuan dengan Komisi I DPR itu, mereka memberikan klarifikasi, bahwa tidak benar Pemerintahh Inggris mendukung kemerdekaan Papua,” tegas anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapi yang ikut dalam pertemuan dengan Dubes Inggris di ruang Komisi I DPR kepada Jurnalparlemen.com, Selasa petang (13/12).

Freedom campaigner flies the flag

Benny Wenda of the Free West Papua Campaign flies his country’s flag (banned in his homeland by the Indonesian Government) with Lord Mayor Elise Benjamin. The flag was due to be flown over the Town Hall

 Published news: http://www.oxfordtimes.co.uk/news/
Freedom campaigner Benny Wenda raised the West Papua flag with Lord Mayor of Oxford Elise Benjamin to call for independence.
The Oxford resident called for West Papua to break away from Indonesia, on the 50th annual West Papua Independence Day.

ILWP Statement in advance of West Papua's independence day commemorations

International Lawyers for West Papua

Statement in advance of 1 December commemorations in West Papua

This Thursday, 1 December 2011, marks the 50th anniversary of West Papua’s declaration of independence from the Dutch and the first raising of the West Papuan ‘Morning Star’ flag. Rather than celebrating 50 years of independence, West Papuans will be protesting their continued occupation by Indonesia. Thousands of West Papuans will take to the streets to engage in peaceful protests and flag raising ceremonies to commemorate the events of 1 December 1961 and to call for Indonesia and the international community to respect their right to self-determination under international law.

Rakyat Papua Tuntut Referendum Untuk penentuan nasib sendiri

Jayapura, Aksi tuntutan dan demontrasi di jayapura ibu kota provinsi papua benar – benar melumpuhkan aktivitas perekonomian kota jayapua, aksi ini dipimpin oleh Komitte Nesional Papua barat (KNPB) berjumlah sekitar  ribuan rakyat papua.14/11

Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan berjalan kaki 17 kilo meter dari waena –abepura kota jayapura. dalam orasinya coordinator KNPB Mako Tabuni menekankan, Tuntutan Referendum dan Kemerdekaan bangsa papua adalah bukan segelintir orang, anda melihat sendiri bahwa tuntutan kemerdekaan adalah rakyat papua, bukan segelintir orang, kami menolak dengan tegas isu dialog dan UP4B, tawaran Jakarta bukan sesuai aspirasi rakyat papua,

Aspirasi rakyat papua adalah merdeka bukan dialog atau UP4B, Papua adalah satu bangsa yang harus di akui oleh dunia, kami bukan bagian dari Indonesia sehingga Indonesia harus mengakui papua sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, katanya

Police say officer shot dead in Indonesian Papua

TIMIKA, Indonesia — An Indonesian police officer was shot dead Monday in the latest deadly attack in eastern Indonesia's restive Papua province, police said.

Mulia city police chief Dominggus Awes was at the local airport, southwest of the provincial capital Jayapura, when two men began beating him, grabbed his gun and shot him with it, Papua police spokesman Wachyono told AFP.

"They punched him, took his pistol and shot him in the neck and face, hitting his nose. He was taken to a hospital and later died from his injuries," he said.

Open Letter from ILWP to Inspektur Jenderal Drs BL Tobing Papua Police Chief

International Lawyers for West Papua

http://www.ilwp.or

secretariat@ilwp.org

----------------

Inspektur Jenderal Drs BL Tobing
Papua Police Chief
Regional Head of Police (Kapolda)
JI. Samratulangi No. 8 Jayapura
Papua

Fax: +62 967 533763
21 October 20
Dear Kapolda,

We, the International Lawyers for West Papua, respectfully seek to remind you
of your duties under international law.

It has been reported from a police source (Republika, 19 October 2011) that
approximately 600 people were arrested at the Third Papua Congress, a peaceful
assembly at which the Papuan community were gathered to discuss their future.
Other media outlets have reported that between four and seven people were
killed and many others injured after security services opened fire on the
assembly and that hundreds more were beaten before being taken into custody.

As a Police Chief you are an agent of the Indonesian State and you are bound to
obey the human rights standards set by international law, particularly the
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which Indonesia
acceded to on 23 February 2006. We also remind you of your obligations under
the Indonesian Human Rights Act and Human Rights Courts Act.

West Papuan people's struggle for independence there is nothing preventing

We who are gathered in this place, we are the owners of this land, the heir to the country, none inhibited the struggle of West Papua, Republic of Indonesia was not, the Governor was not, the MRP was not, not anyone.

We are the owners of the land, we have the right to sit on this land, everyone must respect the person sitting on this land, God created this earth, God created the land of Java, Sulawesi ground the Lord God created, God created the land of Borneo and the Lord put all ethnic groups, with their eating style, their forests, their sea, sugai them, God had placed them the same place, God put the island of Papua, the mystery island,

Imparsial: Only a state can challenge the Act of Free Choice « West Papua Media Alerts

[A very lengthy report, abridged in translation by TAPOL]
Only a state can challenge the Act of Free Choice
Jayapura: Although no official report has yet been received about the
results of the International Laywers for West Papua conference in Oxford
on 2 August with regard to challenging the 1969 Act of Free Choice
(pepera) at the International Court of Justice, Imparsial-Jakarta says
that a challenge can only be successful if it is made by a state, not
by an organisation like ILWP.

more>>Imparsial: Only a state can challenge the Act of Free Choice « West Papua Media Alerts

West Papua: Road to Freedom Konferenz in Oxford (Fotostrecke)

The Road to Freedom“, veranstaltet von den International Lawyers for West Papua und der Free West Papua Kampagne UK, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur durch die Anwesenheit von hochkarätigen Parlamentariern, wie Andrew Smith, oder dem internationalen Menschenrechtsanwalt Charles Foster während der Konferenz, sondern auch weil zeitgleich 10 000 de Menschen in West Papua (Wamena, Jayapura) sowie in Papua Neuguinea (Port Moresby) für ein neues Referendum und für Unabhängigkeit von Indonesien demonstrierten. Die Massenproteste in den von Indonesien okkupierten West Papua waren gleichzeitig ein starkes Signal für die Unterstützung der Konferenz in Oxford.
Neben Benny Wenda (West Papuan independence leader), Frances Raday (Expert Member of the UN Committee for the Elimination of Discrimination Against Women), John Saltford (Expert on the 1969 Act of Free Choice), Clement Ronawery (Witness to the 1969 Act of Free Choice), Louis Yandeken (Papua New Guinea lawyer and long term supporter for West Papuan independence) sprachen auch Jennifer Robinson von den International Lawyer for West Papua. Weiter anwesend waren Delegierte internationaler Menschenrechtsorganisationen von Amnesty International, Survival International und fPcN interCultural.

Aktivis Papua di Inggris Minta Dukungan Rakyat Indonesia

"Lihatlah penderitaan rakyat Papua. Jangan tutup mata!" demikian seruan yang disampaikan Benny Wenda, Ketua Organisasi Free West Papua di Inggris. Ia meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk perjuangan rakyat Papua.
Wawancara Radio-Nenderland (Benny Wenda)
Menurut Wenda, masalah Papua makin menjadi perhatian dunia internasional. "Kampanye kami berjalan terus. Suara orang Papua, 'cry for freedom', semakin nyaring dan semakin didengar dunia."
Inggris
Menurut Wenda yang sejak 2002 mendapat suaka politik di Britania Raya, rakyat Inggris mulai mendengar dan menekan pemerintah mereka untuk memperhatikan masalah Papua. "Berbagai partai di Inggris sebenarnya mendukung perjuangan rakyat Papua. Walaupun pemerintahnya sendiri, karena alasan ekonomi, tidak berani menyuarakan dukungan mereka," jelas Wenda.

HASIL KTTI INTERNATIONAL LAWYERS FOR WEST PAPUA [ILWP] BELUM DIUMUMKAN SECARA RESMI

PRESS RELEASE

Mencari keadilan dan penegakan HUKUM dan HAM bagi orang Asli Papua, dalam praktek Hukum NKRI di Tanah Papua Barat, bagaikan Mencari jarum ditengah Hutang. Rakyat Papua Barat tidak perluh keliru dan pusing atas kebijakan Pemerinta Jakarta diatas Tanah Papua. Saat ini Jakarta sedang memainkan politik kuno “DEVIDE ED IMPERA” untuk memeca-belah, mengadu domba, memprovokasi. Misalnya, OTDA IRJA, OTONOMI KHUSUS, PEMBETUKAN PROV.IJB, PEMEKARAN dan MRP IJB dan Militer NKRI bertindak

Diplomasi Yang Tidak Elegan : Siapa Memprovokasi dan Siapa Yang Terprovokasi?

Komentar tiga pejabat luar negeri Indonesia menanggapi aksi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, London dan aksi ribuan massa di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat menarik untuk disimak dan dicermati. Mengapa? Sederhananya, sebagai pejabat negara yang merupakan representasi negara di luar negeri, komentar mereka bisa dinyatakan sebagai pernyataan resmi negara untuk memberikan reaksi terhadap sebuah aksi warganya pada dunia internasional. Sedikit lebih kompleks, pernyataan mereka setidaknya menggambarkan pada kita bagaimana sebenarnya cara pandang negara Indonesia ini terhadap persoalan Papua.