Church leader in Papua, the Government of the Most Responsible for Papua conflict

Baptist church leader Socratez S. Yoman (foto-sbp)

Jakarta, The leaders of the churches in Papua declared independence and sovereignty of the region already crystallized related to the systematic violence that still occurs in the territory of Papua and the left by Jakarta.

It was mentioned by four church leaders in Papua when he met President Susilo Bambang Yudhoyono on Friday last week.

They are the Chairman of GKI Synod Jemima M. Krey, Chairman of the Synod Kingmi Benny Giay, Chairman of the Board waiter Center Baptist Fellowship of Churches in Papua Socratez Sofyan Yoman and Chairman of the General Assembly (the National Synod) Bible Christian Church of Indonesia Martin Luther Wanma.

The four were delivered letter entitled Baby Handling Nationalism (Separatism) Papua As a result "Forced marriage" Jakarta - Papua: New York As the Sower and the Seed Users Papuan separatism.

Mimpi Usut Tuntas Pelanggaran HAM Papua Jalan Ditempat

Jayapura |Acehtraffic.com  - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras] mengaku sangat kecewa terhadap Presiden SBY yang tak kunjung menjalankan komitmen politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu. Demikian disampaikan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras] seperti yang dilansir Papuapost, Kamis [29/12] kemarin.

Sepanjang tahun 2011, perubahan yang diharapkan korban tentang adanya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. ‘’Pemerintah masih menolak pertanggungjawaban pelanggaran HAM dimasa lalu, dengan terus menerus mengingkari Konstitusi (UUD 1945), mengabaikan konsensus nasional sebagai mandat reformasi, dan menutup mata atas kewajiban internasionalnya,’’ katanya.

Ketidakmuan negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu terus berulang dari tahun ke tahun. Jaksa Agung baru, Basrief Arief tak kunjung melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah diserahkan oleh Komnas HAM dengan berbagai alasan yang dipolitisasi. Akibatnya, berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, diantaranya kasus Trisakti, Semanggi I dan II (1998 dan 1999), Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Talangsari 1989 dan Wasior-Wamena, Papua (2001 dan 2003) masih mandek di Kejaksaan Agung.

Pemerintah Segaja Memelihara Konflik Papua

 "Kenyataan rill di papua terus terjadi dan diabaikan maka saya yakin pemerintah akan menyerahkan papua sebagai Negara berdaulat tanpa pertempuran" Oleh, Turius wenda 

Turius wenda (foto SBP)

Sejak tahun 1960-an sampai saat ini konflik papua tidak kunjung usai, pembantaian, penembakan, Penangkapan semena-mena, diskriminasi, pelanggaran HAM, dominasi dan banyak kasus lainnya telah menjadi kenyataan rill sehari-hari di papua, rakyat papua-lah yang paling dominan menjadi korban, tidak ada itikat baik oleh para  berkompeten mencari solusi untuk menghakiri semua kasus konflik  di papua.

Kita baru saja melihat kasus 17-20 Oktober 2011, saat rakyat papua mengelar kongres III, Aparat gabungan TNI/POLRI dengan kekuatan peralatan perang telah bubarkan paksa, akibatnya rakyat papua tidak luput dari serangkaian aksi brutal ini, dan telah menewaskan setidaknya 6 orang (sesuai laporan komnas HAM). dan juga aksi mogok di PT. Freeport telah menelan 3 oarng korban akibat kebrutalan aparat keamanan.

Indonesia Government Not Serious Human Rights Violations Complete Weight

JAKARTA, kompas.com The Commission for Disappearances and Victims of Violence (Contrast) rate during the year 2011, the government, especially President Susilo Bambang Yudhoyono has not seriously carry out its promise to resolve past violations of human rights violations. Until now there is no clarity regarding the settlement of numerous cases of human rights violation which is still stuck in the Attorney General.

"We express deep disappointment to the President that never run a political commitment to resolve cases of gross human rights violations in the past. During the year 2011, changes in the expected casualties on the settlement of various cases of gross human rights violations are still roads in place," said Deputy Coordinator contrast, Indria Fernida in Jakarta, Thursday (12/29/2011).

SBY handling of human rights violations disappointing: Kontras

Many victims and their family members of human rights violation cases expressed their disappointment in the way President Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) administration has handled human rights violation cases.

“We are deeply disappointed with President SBY, who did not deliver on his political commitment to resolve past gross human rights violation cases,” Indria Fernida, deputy coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said as quoted by tribunnews.com on Thursday.

Kontras gathered victims of gross human rights violations and their families during an event titled the “Year End Message from Human Rights Violation Victims” at its office in Jakarta.

Shootings probe as Australian miner stops work in Indonesia

BY TOM ALLARD IN JAKARTA

 

Witnesses say Indonesian police shot dead two protesters at point blank range as they fled a fusillade of bullets as authorities broke up a blockade against gold exploration activities undertaken by an Australian-owned mining company.

 This source:http://www.canberratimes.com.au/news/

Sydney-based Arc Exploration announced yesterday it had stopped its exploration work at the concession on the Indonesian island of Sumbawa amid an investigation by the country's human rights watchdog to ascertain, among other things, whether the company had paid the police.

A spokesman for the company said no payments or other benefits had been given to police ''to my knowledge'' and that Arc Exploration held all the permits necessary for its work.

Secercah harapan bagi Kemerdekaan Papua Barat

Oleh Ricky Binihi

Tidak akan ada istirahat dan ketenangan di Papua Barat sampai saudara dan saudari Vanuatu Melanesia  diberikan kebebasan bagi mereka.

This source:http://www.freewestpapua.org/news/
Biarkan kebebasan berdering pesan di puncak gunung Papua Barat di mana gerilyawan OPM beroperasi dan ke jalan-jalan Jayapura mana Polisi Indonesia sistematis penyiksaan Melanesia.
Itu adalah pernyataan para pemimpin Vanuatu dan Papua Barat Dewan Nasional untuk Pembebasan dan anggota Dekolonisasi Papua Barat yang baru dibentuk ingin beresonansi di semua kota di negara-negara Kelompok Spearhead Melanesia dan Jakarta.

Seniman Angkat Masalah Papua Dalam Lukisan Berjudul Mantaris PBB 1947

Pelukis (foto Jubi)

JUBI--- Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) merupakan salah satu dari penggenapan agenda Amerika dan Indonesia untuk  mengeruk  habis kekayaan alam di dalam perut bumi Papua.Untuk itu seniman lukis asal Papua mencoba mengangkat masalah sumber daya alam ke dalam sebuah lukisan yang dipamerkan di depan gedung Budaya di Kota Jayapura.

“Kita jangan kaget perusahaan MIFEE itu sudah menjadi agenda pencurian kekayaan alam Papua sejak tahun 1947,”ujar Menas Komunepai seniman lukisan yang  menyelaskan lukisannya yang diberi judul "Mandataris PBB 16 Juli 1947."

Pekey: Paniai The tense situation!

Oktovianus Pogau (ft Prbd)

PAPUAN, Jayapura --- Military Operations with a password of "Operation Completed Matoa 2011" held in Paniai regency, Papua, from the date of December 13, 2011 will continue to be held - until now.
In fact, some civilians in Paniai reported tensinya increasing, and TNI / police action was even more brutal.
Many civilians have been victims of such operations. 14 civilians were reportedly killed. Dozens of other civilians were wounded. Dozens of homes burned civilians TNI / police.
Thousands of civilians have fled from Paniai since the military operation took place. There are to Nabire, Dogiyai, Deiyai, even to Timika. However, there also choose to survive in Paniai despite fear.

Buctar: FUI berjihat di papua, Kami juga Siap berjihat

Buctar Tabuni Ketua KNPB (Foto sbp)

Jayapura,  Buctar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kami di papua siap berjihat   apabila Forum Umat Islam mau berjihat di papua. hal itu disampaikan lewat via seluler, saat menghubungi SBP papua, selasa, 27/11.

 

Tabuni menambahkan, mereka (FUI) itu gila dan Statement sangat diskrimunatif  terhadap umat minoritas di Indonesia khususnya di papua.

Dia berharap pemuda kristen di papua harus menanggapi ini agar rencana jihatan tidak terjadi papua, kalaupun terjadi di papua maka akan berakibat konflik agama (Sara), ujarnya.

Senada juga di sampaikan salah satu anggota pemuda baptis papua Iche Morib, Bahwa mereka FUI hanya mencari sentasi dan perhatian public sehingga tidak perlu menanggapi terlalu berlabihan, ujarnya.

Pemuda Kristen Papua sangat Sesalkan Pernyataan Forum Umat Islam (FUI)

Menanggapi Pernyataan Forum Umat Islam (FUI), “ FUI, SIap BerjihatDi Papua”  dini ()

atau  “Habib Rizieq: Umat Islam Siap Jihad Pertahankan Papua

Turius wenda, (Foto litbag)

Jayapura,- Turius wenda Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP), Kami organisasi kepemudaan umat kritiani di papua sangat menyesalkan pernyataan forum umat islam (FUI) dalam hal ini oleh, Ketua Dewan Penasehat FUI Habib Rizieq Shihab dan Munarman.

Penanganan konflik suatu daerah di bisa di selesaikan oleh organisasi atau secara person. Rakyat Indonesia berada dibawah pemerintah NKRI sehingga tidak ada organ manapun  secara sepihak intervensi pemerintah khusus masalah kasus papua, ujarnya. 26/11,.

 “Harusnya mereka (FUI) mengerti dan memahami akar persoalan papua. kalau tidak tahu persoalan papua jangan omong sembarangan. karena pernyataan begini bisa berakibat fatal atau mengarah pada konflik SARA atau Konflik agama.”

"Turius wenda"

Dia menambahkan, masalah papua sesungguhnya bukan masalah makan – minum, akar masalah adalah masalah ideology dan sejarah integrasi yang penuh kotrovesial.

Poverty Rate in Papua 50 times as much from Jakarta

Papuan (foto ilt)

JAKARTA - The government-run bureaucracy reform began sweeping rakyak welfare sector. Among the government's target is to complete the economic gap in some areas. Among the quite striking gap in the Papua Province.

Independent supervisory team members Reforms Sofian Effendi said, poverty is entrenched in Papua. He estimates, the poverty rate in Papua 50-fold compared with the Establishments. "The term of measurement is the depth of poverty indices," he said. When compared with the national average, poverty in Papua five times worse.

Effendi, who is also former head of the State Personnel Board (BKN) is explained, which is much poverty gap between Papua and Jakarta or even the national average, have a bad impact. Among the most feared impact of nationalism is the soul of Papuans began to critical.

Surat Terbuka gereja-geraja Papua untuk SBY

PIMPINAN GEREJA-GEREJA DI TANAH PAPUA

Menangani Bayi Nasionalisme (Separatisme) Papua Sebagai Hasil “Perkawinan Paksa” Jakarta – Papua
Jakarta Sebagai Penabur dan Pengguna Benih Separatisme Papua
(Pesan Profetis Gereja-Gereja se-Tanah Papua)

Yawan Wayeni, dibunuh pada tanggal 13 Agustus 2009 Oleh Imam Setiawan (mantan Kapolres Yapen), kini Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua

“Ya Allah, berikanlah hukumMu kepada raja dan keadilanMu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umatMu dengan keadilan dan orang-orangMu  yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras (Mazmur 72: 1-4)”

Pertama-tama, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia,

Answers of Dutch Min. of FA to questions about Paniai-Papua

Merlu Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

Answers of Dr. U. Rosenthal, Minister of Foreign Affairs to the questions of
Member of Parliament Kortenoeven (PVV-Party) concerning the escalating
violence
and brutal force of the Indonesian army against the local people of
West-Papua.

Question 1 
How do you judge the news items ‘Shootings, village burnings and helicopter
attacks continue across Paniai’ 1) and ‘Massive Indonesian offensive
displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages’ 2)?

Menlu Belanda: Situasi di Papua Belum Kritis!

Merlu Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan

Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur.

President Struck, There BMPs in Papua

Pdt. Socrates Sofyan Yoman

Recorded When meeting President Susilo Bambang Yudhoyono and Church Leaders Church in Papua at the Palace Cikeas, Bogor, December 16, 2011

JAYAPURA Rows of Red and White-Gait (BMPs) are always voiced the aspirations of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) final, turns out to shock President DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

This was conveyed Chairman of the Central Services Agency Alliance Baptist  of Papua Church, Rev.. Socrates Sofyan Yoman MA during a press conference at the Office of the Synod of the Church KINGMI in Papua, Jayapura, on Thursday (22/12)

Keep Papua, Do not Fear Violate Human Rights

Front Pembela Islam

Jakarta (SI ONLINE) - To defend the land of Papua from the Republic of Indonesia's lap, the government asked to not be afraid violate Human Rights (Human Rights). "No need to fear is also at the International Criminal Court (ICC)", said former Chairman of Legal Aid Foundation, Munarman, Kemenhan Office, Jakarta, Friday (23/12/2011).

The reason, said Munarman, as long as the United States is actually the most widely violated human rights. Even when prompted Munarman expressed his willingness to defend the state when brought to the Court of Human Rights.

Treat as opposed to human rights, further Munarman, actually done by the enemies of this country. DPP Chairman Nahi Munkar FPI field is pointed out, in Papua MER-C makes health clinic but were not given permission. Yet this effort to preserve and maintain Papua.

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".

Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB ke Papua

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Waktunya untuk mengubah keterlibatan Australia di Papua Barat ofensif

Siaran Pers: ACT Untuk Perdamaian

Published  :West Papua Media

Undang-undang Untuk Perdamaian

Laporan yang muncul pekan ini bahwa helikopter dari mana 17 orang Papua Barat baru-baru ini ditembak adalah mereka dari sebuah perusahaan pertambangan milik Australia, Paniai Emas. Selanjutnya, ini Bahasa Indonesia yang sedang berlangsung melibatkan ofensif kontra-terorisme Detasemen Unit 88, yang telah dilatih oleh Australia.

Ini bangsa Indonesia bersama polisi-militer ecara  ofensif kabarnya juga membakar desa Toko, Badawo, Dogouto, Obayoweta, Dey, dan Wamanik, dengan 20.000 orang sekarang terlantar. Gambar dilaporkan di media Australia dan internasional menunjukkan lebih banyak pasukan yang dikerahkan ke Papua Barat.

LPS Mengutuk Pasukan Militer Dan Polisi Indonesia Untuk Serangan Barbar Pada Masyarakat Papua Barat

Oleh Prof Jose Maria Sison

Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat

Kami, Liga Internasional Perjuangan Rakyat, mengutuk dalam terkuat istilah militer Indonesia dan pasukan polisi untuk barbar serangan terhadap rakyat Papua Barat, terutama di daerah besar Paniai sejak Desember 13.

Organisasi hak asasi manusia telah melaporkan bahwa sejumlah orang Papua Barat telah tewas dan terluka. Dua puluh tujuh desa telah diratakan dengan tanah. Lebih dari 20.000 orang terpaksa mengungsi lebih dari 130 desa dan rentan terhadap kelaparan dan penyakit. Serangan telah dilakukan oleh pasukan darat Indonesia dan oleh helikopter.

 More:http://www.josemariasison.org/?p=9173

Terlibat dalam serangan batalyon tempur lebih dari empat Tentara Indonesia (TNI) dari Batalyon Kostrad 753 pasukan komando, Brimob paramiliter polisi, dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen

88 - semua unit dipersenjatai, dilatih, dan dipasok oleh Australia dan pemerintah AS.

TAPOL : Benarkah Tidak Ada Tahanan Politik Di Papua?

Tapol: Felep Karma dan Yusak Pakage (fotoSBP)

JUBI --- Carmel Budiarjo, pengkampanye senior di Tapol, sebuah organisasi berbasis di Inggris yang menggalakkan hak asasi manusia, perdamaian, dan demokrasi di Indonesia mengatakan bahwa pernyataan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, tidak ada tahanan politik di Papua – hanya ada narapidana yang melanggar hukum, tentunya membingungkan.

Melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Tapol kepada redaksi (20/12), Carmel berpendapat, pernyataan ini tentu saja menjadi kabar tidak baik bagi orang-orang Papua seperti Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan tahanan politik lainnya yang kini berada di balik jeruji besi karena mengutarakan pendapat dan pendirianya. Apalagi jika dikaitkan dengan sebuah dokumen internal pemerintah yang berjudul “Daftar

Kepada SBY Pimpinan Gereja Rekomendasikan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakadilan sistematis, maka kami (pimpinan Geereja) telah menyampaikan kepada Presiden SBY bahwa keinginan untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal.

Gereja-Gereja Universal dalam solidaritasnya dengan Gereja-Gereja dan suara umat Tuhan di Tanah Papua telah merekomendasikan hak untuk menentukan nasib sendiri (The Right for Self Determination) rakyat Papua kepada Presiden SBY.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, MA, saat menggelar konfrensi pers siang tadi, Kamis (22/12) di Kantor Sinode KIGMI, Jayapura, Papua.

Menurut Yoman, wajah Indonesia di tanah Papua adalah pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, operasi militer, diskriminasi, dan berbagai stigma negative lainnya.

Problem of Papua, SBY Hand Release As Assessed

Papua (ilustrasi foto)

JAKARTA - Vice Chairman of Commission I of TB Hasanuddin reveals, in fact the situation in Papua is now increasingly out of control. The attack, ambush or firing started on both sides, both officers or certain groups. Apparatus, said Hasanuddin, has always claimed, safe and controllable.

"Even now Sby impressed passive resolve the Papua issue, instead tend to blame the local government and as a hands-off." TB Hasanuddin

"Once again, the security approach is not the best solution in Papua. Meanwhile, the government tends to half-heartedly to engage in dialogue in a peaceful and dignified," she says,

Kalau Kami di Dalam NKRI, Kami Habis

Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua Pendeta Benny Giay. (sumber: kabargereja.tk)

Ada kekuatan negara yang menyebar isu Papua Merdeka.

Pimpinan gereja-gereja di tanah Papua bertemu dengan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat kemarin.

Mereka adalah Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pendeta Jemima J. Krey,  Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua Pendeta Benny Giay, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pendeta Socratez Sofyan Yoman, dan Majelis Umum Sinode Nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia Pendeta Martin Luther Wanma.

WPIA Demands Right to Define Self

Aksi demo tuntut referendum di Jayapura (Foto: Ist)

PAPUAN, Wamena --- Dozens of people joined in Papua, West Papua Interest Association (WPIA) conducted a peaceful demonstration demanding the right to self-determination, yesterday afternoon, Tuesday (20/12), in Terminal Sinakma, Jayawijaya regency, Papua.
Action with a blue dress and bearing menggenakan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, conducted in the framework of celebration Declaration on the Rights of Indigenous People of West Papua from Sorong to Merauke.
In a leaflet received Papuan Voices, there are 11-point written statement, including, since 13 September 2007, Indigenous West Papuans have become lawful permanent members at the headquarters of Indigenous People in the United Nations,
WPIA also is struggling to penyelesaiaan Papua issue through a referendum mechanism, or the right of self-determination based on the rules and mechanisms of the United Nations, Article 3, which is supported by 143 countries, including Indonesia.

Military operation alleged in West Papua

Pro-independence groups claim 17 people have been killed in the last couple of days as Indonesian military forces use mining company helicopters to attack villages in the troubled West Papua province.

The western half of New Guinea island and formally known as Irian Jaya, West Papua has been claimed by Indonesia since 1969. 

Fighting under the ''Morning Star'' flag which is illegal in Indonesia, the West Papua Liberation Army or TPN has fought guerrilla style engagements against the Indonesian Army or TNI and its National Police arm.

West Papua Media Alerts say they produce the ''latest independently verifiable news from West Papua''.

They say that in actions against TPN, 20,000 people in the Paniai area of West Papua have been left homeless after the army attacks.

They believe an Indonesian counter-terrorism unit Detachment 88 is involved in ongoing military operations in Paniai.

Conflict in Papua kills 100 thousand people

Indonesia Milerism in West Papua

The victim does not include non-Papuan people who also become victims of the conflict which has lasted for 33 years ..
Conflict in Papua, which occurred since 1977 has claimed the lives of up to 100 thousand people. The number of victims was referring to the data released by Amnesty International recently. According to researchers Parahyangan Centre for International Studies (Pacis), I Nyoman Sudira, the conflict in Papua, is much more complex than has ever happened in Aceh.
 
"Of course the official estimates of government is much smaller. Conflict with so many victims are very painful and expensive. Intimidation with human rights violations, it will definitely be in line with the occurrence of conflict, "he said in a National Workshop: Reconstructing Peace in Papua Way Through Dialogue today in Jakarta

KNPB: Indonesia Must Open Space Referendum

Victor Yeimo, Jubir KNPB (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- West Papua National Committee (KNPB) saw Tri People's Command (Trikora) December 19, 1961 with a very clear violation of the implementation of the UN Charter Article 73, which Indonesia as part of decolonization commission should respect the declaration of independence of West Papua December 1, 1961.
"KNPB demanding solidarity countries, including members of the UN Decolonization Committee in order to register the territory of West Papua into the UN decolonization list for West Papua is also a colony that has not its own sovereign."
This was conveyed by Victor Yeimo, KNPB International spokesman, when contacted Papua Voices, this afternoon, Monday (19/12) of Germany.
According Yeimo, Indonesia has been forced through Trikora and annexed the territory of West Papua into the Republic of Indonesia with a militaristic manner.

Military helicopters attacking West Papuan villages

This week’s stories of an Indonesian military offensive against villages in Paniai West Papua came from sources inside the country, where international media has no access. The Red Cross was kicked out of West Papua some time ago and few aid groups are permitted to operate there. It is therefore difficult to assess the news except to say that Australian media are reporting credible human rights sources who describe helicopter attacks on villages by military and police. 

Source:http://www.greens.org.nz/node/27663

They cite sources saying that 26 villages have been razed, 20 people killed and 10,000 people have fled to relative safety in an area called Enaratoli. The justification for these attacks relates to the Indonesian military plan to stamp out the OPM, the armed wing of the independence struggle within West Papua by attacking areas where they are known to operate.

Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence

Title	Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence
Publisher	Human Rights Watch
Country	Indonesia
Publication Date	28 October 2011
Cite as	Human Rights Watch, Indonesia: Independent Investigation Needed Into Papua Violence, 28 October 2011, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4eb253d42.html [accessed 20 December 2011]
Disclaimer	This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher.

Here: UNHCR Publisher

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono should immediately establish an independent investigation into the deaths of at least three protesters and the ongoing violence in Papua, Human Rights Watch said today.

On October 19, 2011, Indonesian police and the army fired warning shots to disperse approximately 1,000 Papuans gathered for a peaceful pro-independence demonstration in the Papua provincial capital, Jayapura, after one of the leaders read out the 1961 Papua Declaration of Independence. In an ensuing crackdown by the security forces on the demonstrators, at least three people were killed and dozens were injured. Witnesses said several had gunshot wounds.

Juru bicara Partai Hijau 'untuk Papua Barat, Konflik Papua barat Australia tidak bisa lagi berdiri diam

, Senator Richard Di Natale, telah menyerukan tindakan mendesak dalam menanggapi laporan konflik, kematian dan perpindahan di wilayah Paniai Papua Barat.

"Australia tidak bisa lagi berdiri diam sementara Papua Barat terbakar," kata Senator Di Natale.

"Ada laporan dari desa yang diserang dan dihancurkan oleh pasukan Indonesia, yang mungkin telah dilatih dan dipersenjatai oleh Australia.

"Selain 15 kematian akibat penembakan, ribuan orang Papua Barat dilaporkan mengungsi dan beberapa telah meninggal akibat wabah diare di sebuah pusat perawatan pengungsi yang penuh sesak.

Don’t Demean Us, Papuan Church Leaders Tell SBY

 

Rev. Socratez S Yoman

In stark contrast to government figures who say Papuan unrest stems from a lack of prosperity among native inhabitants, senior Papuan church figures say the real problem is a history of injustice and the island’s problematic integration into Indonesia.

“The problems in Papua are not to do with wealth, but respect for human dignity, justice and an unclear history of integration that is still disputed,” Rev. Socratez Sofyan Yoman, the head of Papua’s Baptist church, said in a press conference on Saturday in Jakarta.
The press conference followed a private meeting a day earlier between four church figures, three of them Papuan, and President Susilo Bambang Yudhoyono at the national leader’s private residence in Cikeas, Bogor.

Komite Dekolonisasi Papua Barat didirikan oleh koalisi

Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan telah mengumumkan pembentukan Komite Dekolonisasi Papua Barat.

 Koalisi mengatakan Komite akan permohonan Komite Dekolonisasi PBB untuk kembali prasasti-Papua Barat dalam rangka agar bisa diberikan karena proses dekolonisasi.

Keanggotaan Komite akan terdiri dari para pemimpin koalisi dan pejabat Vanuatu termasuk mantan Presiden dan Perdana Menteri.

Heli Ditembaki, Warga Filipina Terluka

Heli ditembak saat terbang pada ketinggian 600 kaki, mengangkut 25 karyawan Freeport.

VIVAnews - Helikopter milik PT Freeport Indonesia diberondong tembakan oleh orang tak dikenal, di Timika, Papua, Sabtu 17 Desember 2011. Heli itu ditembaki saat terbang dari Tembagapura menuju Timika.

''Heli ditembak saat terbang pada ketinggian 600 kaki dan saat itu sedang mengangkut 25 karyawan Freeport. Heli ditembak sebanyak tujuh kali,'' ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

 Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

 This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

Pimpinan Gereja Papua Bertemu SBY, Ada Konfrensi Pers Siang Ini

Rev. Dr. Phil Erari (Foto: Ist

PAPUAN, Jakarta --- Rev. Dr. Phil Erari, mantan ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melaporkan bahwa, Jumat (16/12) tadi malam, beberapa pimpinan gereja dari Papua dan Papua Barat telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang di mediasi oleh PGI di Jakarta. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan akar masalah di tanah Papua beserta solusi penyelesaiannya.

Menurut Phil, untuk penyelesaiaan masalah Papua, gereja-gereja telah menawarkan solusi dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga atau melibatkan dunia internasional.

Indonesia military, inhumane to the people of Papua

Indonesia army

Bells and military movement in Papua, Indonesia, seem to impose its will through the barrel of a gun and violence. Armed with the instinct of death rates, apparently giving the impression inhumane."The intention was just one, treats people with dignity for the sake of ideology is not built by man," said Saul Wanimbo,

Chairman of the Office for Justice and Peace (SKP) Diocese of Timika, Papua, on Thursday (15/12). Situation, has created discomfort for the life of the Papuans, even peace between fellow citizens in Papua.
 According to Saul, the discomfort was deliberately created.

"The Papuans for action, there must be no military action," added Erry Nabire Degei in Papua. He put, obvious examples are still apparent in December 2011.

People across the globe demand the release of Filep Karma

Amnesty International News Release - December 15, 2011

http://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/ 

• Indonesia: Another protester dies amidst the tense situation at Freeport - Asian Human Rights Commission Urgent Appeal. December 15, 2011
• Indonesia: In high-level meeting Amnesty International calls for human rights accountability in Papua - Amnesty International Public Statement. December 6, 2011
• Two councils in Sydney will raise the West Papuan flag on their town Halls for 1st December - Australia West Papua Association (Sydney) Media release. November 30, 2011
• Statement to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - By Paul Barber, TAPOL . November 29, 2011
• Dr Neles Tebay statement on West Papua to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - November 29, 2011

People in over 80 countries in every region of the world have come together to demand the release of Indonesian prisoner of conscience Filep Karma, who is currently serving a 15-year prison sentence for taking part in a peaceful ceremony where a Papuan regional flag was raised.

Rights group write to NZ minister for action on West Papua

Posted : Radio New ZealandInternational

 Indonesia Human Rights Committee says its written to the New Zealand foreign minister asking to take a more assertive stand against military violence in Papua.

Marie Leadbetter says reports are emerging from the Paniai District of the Indonesian military committing horrendous violence, firing from helicopters and torching villages.

Pemerhati HAM di seluruh dunia Meminta pembebasan Filep Karma

Update dan sumber publikasi:http://www.amnesty.org.au/news/

Orang-orang lebih dari 80 negara di setiap wilayah di dunia telah datang bersama-sama untuk menuntut pembebasan tahanan indonesian Filep Karma nurani, yang saat ini menjalani hukuman penjara 15 tahun untuk mengambil bagian dalam upacara damai di mana suatu bendera Papua daerah dibesarkan .

Filep Karma, 52, adalah salah satu dari individu pendukung Amnesty International di seluruh dunia telah dipilih untuk Menulis untuk kampanye Hak, salah satu kampanye terbesar menulis surat yang pernah dilakukan. Ratusan ribu orang telah menulis surat, penandatanganan petisi, mengirim pesan SMS dan mengambil tindakan secara online sejak 3 Desember untuk menuntut keadilan bagi Filep Karma dan 13 kasus lainnya dari berbagai negara termasuk Meksiko, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Turki, Amerika Serikat dan Zimbabwe.

‘Many Deaths’ During Ongoing Military Siege in Papua: Allegations

An international nongovernmental organization campaigning to highlight human rights abuses in Indonesia, has called for international intervention “after receiving highly distressing accounts of indiscriminate and brutal military raids” in West Papua.

Maire Leadbeater of the Indonesia Human Rights Committee said reports from West Papua indicated that thousands of villagers in Paniai are undergoing a “military siege involving horrendous destruction and violence.”
Source:http://www.thejakartaglobe.com/news/
“Homes have been torched and villages razed, while helicopters are said to be strafing the villages. There are reports of  deaths, forcible evacuations and the displacement of thousands of people,” Leadbeater said.

Police Chief Threatens Action Paniai Citizen The Auxiliary members of the TPN / OPM

Kapolres Paniai AKBP Jannus P. Siregar S.Ik (Foto: JUBI)

PAPUAN --- This afternoon, Friday (16/12), some civilians in Paniai district reported that there are threats that come from Paniai police chief, Adjunct Senior Commissioner of Police (AKBP) Jannus Siregar, S. Ik if known to exist that help members of the TPN / OPM leader John Magay Yogi.

"The threat came from the police chief Paniai own, and this scares us all," said Dolvina Degey, one of the civilians in the village of Eduda via short message to the Papuan Voices this afternoon.

According Dolvina, the threat is disseminated on civilians in the village of Uwani, Badauwo Village, and Village Yagiyo, and several villages around Eastern District Paniai.

Ratu Diminta Akhiri Kemelut Papua Nugini

PORT MORESBY:-Suhu politik di Papua Nugini kemarin semakin panas. Salah satu perdana menteri, Peter O'Neill, memerintahkan polisi mengambil alih kantor-kantor pemerintahan yang dikuasai rivalnya, Michael Somare.

O'Neill sementara ini bermarkas di gedung parlemen Papua Nugini.
Ia mengaku pihaknya telah mengambil alih kantor percetakan dan berencana merebut kantor Departemen Keuangan, kantor Perdana Menteri, dan gedung pemerintah.

INDONESIAN MILITARY ACTIVITY IN PAPUA WORRIES CHURCH

Previous ‘security sweeps’ terrorized people, caused deaths

This published: http://pidp.eastwestcenter.org/pireport/2011

WELLINGTON, New Zealand (Radio New Zealand International, Dec. 15, 2011) – The Papua region’s largest indigenous church has voiced concern at the surge of activity in the Paniai Regency by Indonesia’s paramilitary police.

In recent weeks, hundreds of extra officers have been deployed to the area in what Indonesian officials have indicated is a hunt for members of the OPM Free West Papua Movement.

Cries And Relief From the Battlefield Paniai west Papua

Gen. Jhon Jogi

Paniai west papua- In 2011 this addition of the Colonial military forces from outside Papua, Indonesia Delivery of Jakarta Detachment 88 namely Coconut II, Brimob from Papua Police, and various units of the security sutuan kept at muster in Papua.
Colonial regime plans to spend Sby-Budiono Struggle Free Papua Movement (TPN-OPM) of our region and the entire national territory of West Papua, this is one form of regime of Indonesia's commitment to "eliminate" people of Papua, and seized property of indigenous Papuans in West Papua.
We never give up, we are working for Papuan independence, because we know under the Freedom is the right of all nations.
Suffering experienced by fighter-penjuang Papua (the bones) is only for "Free Papua"
Peraktek cruelty, violence, brutal assault, attack either by air, land, whatever form that is applied or carried by the system REGIME Indonesia (Sby-Budiono) with military-police force.
 We Indigenous people of Papua (OAP) and TPN-OPM in West Papua All Mainland was never afraid and trembling. To tell the truth of history that had been trampled on - walk on by Colonial Indonesia.

Penembakan, pembakaran dan serangan helikopter di desa terus berlanjut di Paniai

Laporan Khusus dan Update
oleh Nick Chesterfield di westpapuamedia.info

Situasi mengerikan dari teror dan intimidasi muncul dari warga desa dan pekerja HAM di distrik terpencil di Paniai Papua Barat semalam, sebagai sebuah serangan militer Indonesia besar-besaran terus tejadi terhadap   Tentara Nasional Pembebasan TPN/OPM (gerilyawan) .

Hak asasi manusia lokal dan sumber-sumber gereja melaporkan bahwa warga desa biasa menjadi sasaran yang signifikan pelanggaran HAM oleh gabungan polisi Indonesia dan kekuatan militer, dan menyerukan intervensi internasional segera di Papua Barat untuk menghentikan kekerasan.

Lebih dari empat batalyon tentara Indonesia (TNI) dengan kekuatan penuh  dari Batalyon Kostrad 753 pasukan komando, Brimob paramiliter polisi, dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 - semua unit dipersenjatai, dilatih, dan dipasok oleh Pemerintah Australia -

Gereja di Papua Minta Aparat Ditarik dari Paniai

Jayapura - Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, meminta polisi dan anggota TNI segera ditarik dari Paniai. Konflik Paniai telah menimbulkan jatuh korban dan dapat memicu kekerasan berkelanjutan.

"Gereja tidak akan sependapat bila polisi menyerbu gerombolan hingga timbul jatuh korban. “Itu tindakan biadab, melanggar HAM, aparat maunya apa. OPM juga umat Tuhan,”

“TNI dan Polisi harus segera ditarik. Tidak ada alasan aparat berada di Paniai dalam jumlah besar. Dulu Paniai tidak seperti ini, aman dan damai. Ketika ada aparat, barulah terjadi konflik,” kata Socratez Sofyan Yoman, Rabu malam, 14 Desember 2011.

Ia mengatakan gerakan Papua merdeka di Paniai bukan sesuatu yang baru. “Mengapa tidak dari dulu kelompok bersenjata tersebut didekati. Kenapa baru sekarang aparat melakukan pendekatan. Yang kami sesalkan adalah pendekatan itu malah lewat jalan kekerasan,” ujarnya.

Yoman memandang tindakan represif hanya akan membuka pintu bagi perang tak berkesudahan antara petugas keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Ia meminta pemerintah dan polisi mengkaji kembali kebijakan menggunakan senjata dalam menghadapi gerakan Papua Merdeka. “Jikalau lebih banyak keuntungannya tak menggunakan senjata, dan lebih banyak kerugian lewat baku tembak, ya dihentikan saja.”

West Papuan Conflict Begs Political Solution

Analysis by Catherine Wilson

SYDNEY, Dec 14, 2011 (IPS) - The Indonesian government’s offer of development for West Papua, following the crackdown by security forces on a pro-independence meeting in Jayapura in October, is unlikely to succeed in the absence of political dialogue and calls for self-determination are expected to continue.
This Published: http://www.ipsnews.net/news

For half a century, the indigenous population of the Indonesian provinces of Papua and West Papua in western New Guinea, who are ethnically and culturally related to Melanesians of the neighbouring Pacific Islands, have campaigned for the self-government first initiated as Dutch colonial rule ended in the early 1960s.

Alasan HAM Belanda Batal Jual Tank ke Indonesia

Belanda, Rabu (14/12), parlemen Belanda menyetujui mosi penolakan rencana penjualan tank ke Indonesia. Rencana penjualan sejumlah tank Leopard oleh Kementerian Pertahanan ditolak Parlemen Belanda karena Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

This source:Radio Nenderlad

 

Mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks). Hanya partai memerintah CDA (Kristen Demokrat) dan VVD (Liberal Konservatif) yang menentang penolakan ini. Pengaju mosi, Arjan El Fassed, mengatakan track record Indonesia berperan kuat dalam pengambilan keputusan ini.

Pemimpin Gereja Pasifik Menyeruhkan Kemerdekaan untuk Papua Barat

Francois Pihaatae/foto FCC

Konferensi Pasifik Gereja (PCC) adalah menyerukan kemerdekaan Papua Barat dan orang-orangnya dari Indonesia.

Dalam pernyataan yang didukung oleh para pemimpin gereja pada pertemuan terakhir mereka di Samoa, mereka menyatakan bahwa, "awal tahun 2012, kita akan merayakan hari kebebasan dalam mendukung saudara dan saudari kita di Maohi Nui, Bougainville, Kaledonia Baru, Barat Papua dan masyarakat yang mendambakan untuk bebas. Kami menyerukan kepada Sekretariat PCC untuk menunjuk hari seperti. "

PCC Penjabat Sekretaris Jenderal Pendeta Francois Pihaatae mengatakan, ini hari yang telah ditentukan akan dibahas secara detail selama retret perencanaan staf pada awal Januari tahun depan.

"Konferensi Gereja-gereja Pasifik berkomitmen untuk dekolonisasi wilayah Pasifik. Kami berdiri di samping orang di bawah pemerintahan kolonial dan berjalan dengan mereka dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang mereka dan pilihan Penentuan masa depan sendiri. Hal ini dapat diterima bahwa di hari ini dan usia kita terus menerima keberadaan koloni di kawasan Pasifik, "kata Rev Francois.

Thaha Alhamid: SELF UP4B Will Fail

Thaha Alhamid

Papua, Despite harsh rejection, confirmed the central government will continue to impose kemauanya to form Unit Development Acceleration of Papua and West Papua (UP4B) in the land of Papua.
Finally, on 7 December 2011, the group Mendagri and Menkokesra came from New York to visit Jayapura to socialize unit will be led by Army retiree, Bambang Darmono Letjend this.Menangapi case, Thaha Alhamid, Sekjend Presedium House Papua (PDP) said that the people of Papua do not have to waste energy tired-tired to make denial action. Let it be present in Papua, as ascertained will fail.
"I have read the rules. I am confident that this unit will fail just like Otsus. We wait in two to three years, "said Thaha.

Indonesia Governments Do not Cover the roots of problems in Papua

JAKARTA, Member of Commission I from Papua, Paschal Kossay requested the Central Government for not covering up the issue of the real roots occur in Papua. The root problem is the Papuan people's desire for independence.

"The fire is burning is not yet extinguished. The fire that burns in Papua should be seen as well by anyone. This fire is no where? I think on it. Papuans want independence, there is this ideology, "said Paschal To the SP in Jakarta, Wednesday (14/12).

Golkar Party politician is of the opinion, as long as this government continues to close and wrap the root of this problem. The trick is to say that the problem occurs due to failure of development in Papua,